alexametrics
31.1 C
Surakarta
Friday, 12 August 2022

Peluang dan Potensi BUMDes

Oleh Suyatmin Waskito Adi, Selaku Kabag Minat Bakat dan Beasiswa serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS

PEMBANGUNAN perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah, untuk mencapai skala nasional. Maka, tugas pemerintah harus dapat menggali, mengelola, dan membina masyarakat, demi mencapai potensi di setiap daerah. Dengan begitu eksitensi desa harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, melalui kebijakan yang terkait.

Pemberdayaan ekonomi dilakukan, dengan menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Badan usaha milik desa (BUMDes), merupakan unit usaha yang dikelola pemerintah desa (pemdes) dan berbadan hukum. Dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Maka, BUMDes adalah bentuk kelembagaan desa yang menjalankan usaha ekonomi atau bisnis, untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendirian BUMDes bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomis atau laba, tapi juga manfaat sosial dan nonekonomi lainnya. Pemdes dapat mendirikan BUMDes, sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta berdasarekan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel. Melalui mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu, yang terpenting pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Ada berbagai peluang usaha yang bisa dijalankan BUMDes. Pertama, bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memperoleh keuntungan finansial. Contohnya pengelolaan air minum, usaha listrik, SPBU, lumbung pangan, dan lainnya.

Kedua, bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa (PADes. Contohnya penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, ruko, tanah kas desa, dan barang sewaan lainnya.

Ketiga, usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Contohnya pembayaran listrik, jasa penyaluran pupuk bersubsidi, dan pasar desa. Keempat, bisnis yang berproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya pemasaran hasil perikanan, sarana produksi pertanian, produksi kerajinan, dan pemasaran komoditas atau produk unggulan desa.

Kelima, bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro. Berupa pemberian akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat. Contohnya lembaga perkreditan desa (LPD), lembaga kredit mikro (LKM), dan koperasi. Keenam, usaha bersama (holding). Sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. Baik dalam skala lokal maupun kawasan perdesaan.

BUMDes merupakan pilar perekonomian di desa. Sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Dalam menjalankan usahanya, menekankan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

BUMDes dimiliki oleh desa dan dikelola bersama, dengan modal bersumber dari desa sebesar 51 persen dan dari masyarakat sebesar 49 persen. Melalui penyertaan modal (saham atau andil), operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.

BUMDes Sebagai Bisnis Sosial Desa

BUMDes sebagai lembaga bisnis yang beriorentasi pada pelayanan terhadap warga. Berfungsi sebagai lembaga penyangga (buffer institution) perekonomian warga. Serta berorentasi pada kegiatan ekonomi yang tidak bisa dilakukan warganya, sekaligus yang sudah dilakukan warganya. Sehingga tidak boleh mematikan potensi warga desa sendiri (asas subsidiaritas).

Bentuk usaha BUMDes harus berangkat dari kondisi yang selama ini menjadi potensi desa. Meski bukan lembaga usaha yang menonjolkan perolehan keuntungan dalam bentuk profit, namun BUMDes tidak boleh dikelola secara serampangan.

BUMDes harus dikelola secara profesional, dengan SDM berkompeten. Tetap berorientasi untuk keuntungan, minimal membiayai operasional, memperbesar kapasitas perusahaan, dan mengembalikan investasi awal yang digelontorkan. Tanpa komitmen seperti itu, BUMDes akan jatuh menjadi program yang hanya menghabiskan anggaran saja.

Relevansi dengan Sosial Ekonomi Desa

BUMDes semestinya memiliki sejumlah relevansi penting bagi kehidupan sosial ekonomi warga desa. Berupa menjalankan fungsi fasilitasi, yaitu melayani dan memudahkan warga desa. Seperti bisnis LKM maupun persewaan perkakas, yang terbukti memudahkan dan melayani kepentingan warga desa.

BUMDes menjalankan fungsi konsolidasi dan institusionalisasi bisnis kolektif warga desa. Dua fungsi ini menjadi basis untuk negosiasi kekuatan kolektif desa. Berhadapan dengan tengkulak maupun korporasi.

Contohnya pada desa wisata. Fungsi BUMDes yakni mencoba menyatukan berbagai bisnis. Mulai dari objek wisata sebagai daya tarik pendatang, dengan komponen lain seperti parkir, penginapan, makanan, souvenir, dan lain-lain.

Pilar Ekonomi Desa

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa. Berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial, berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sebagai lembaga komersial, bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Namun, prinsip efisiensi dan efektivitas tetap harus ditekankan.

Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa, pendirian BUMDes memiliki empat tujuan penting. Pertama, meningkatkan perekonomian desa. Kedua, meningkatkan PADes. Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Mencapai semua tujuan ini, BUMDesa harus memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat. Melalui pelayanan barang dan jasa, yang dikelola oleh masyarakat dan pemdes. Lembaga ini dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (pihak luar desa), dengan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya, terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama. Sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan, dengan adanya BUMDes.

Kesimpulannya, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa. Berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Juga sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sedangkan sebagai lembaga komersial, bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Serta dalam menjalankan usahanya, lebih menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas. (*)

Suyatmin Waskito Adi *)

*) Kabag Minat Bakat dan Beasiswa serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS

Oleh Suyatmin Waskito Adi, Selaku Kabag Minat Bakat dan Beasiswa serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS

PEMBANGUNAN perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah, untuk mencapai skala nasional. Maka, tugas pemerintah harus dapat menggali, mengelola, dan membina masyarakat, demi mencapai potensi di setiap daerah. Dengan begitu eksitensi desa harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, melalui kebijakan yang terkait.

Pemberdayaan ekonomi dilakukan, dengan menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Badan usaha milik desa (BUMDes), merupakan unit usaha yang dikelola pemerintah desa (pemdes) dan berbadan hukum. Dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Maka, BUMDes adalah bentuk kelembagaan desa yang menjalankan usaha ekonomi atau bisnis, untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendirian BUMDes bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomis atau laba, tapi juga manfaat sosial dan nonekonomi lainnya. Pemdes dapat mendirikan BUMDes, sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta berdasarekan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel. Melalui mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu, yang terpenting pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Ada berbagai peluang usaha yang bisa dijalankan BUMDes. Pertama, bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memperoleh keuntungan finansial. Contohnya pengelolaan air minum, usaha listrik, SPBU, lumbung pangan, dan lainnya.

Kedua, bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa (PADes. Contohnya penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, ruko, tanah kas desa, dan barang sewaan lainnya.

Ketiga, usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Contohnya pembayaran listrik, jasa penyaluran pupuk bersubsidi, dan pasar desa. Keempat, bisnis yang berproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya pemasaran hasil perikanan, sarana produksi pertanian, produksi kerajinan, dan pemasaran komoditas atau produk unggulan desa.

Kelima, bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro. Berupa pemberian akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat. Contohnya lembaga perkreditan desa (LPD), lembaga kredit mikro (LKM), dan koperasi. Keenam, usaha bersama (holding). Sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. Baik dalam skala lokal maupun kawasan perdesaan.

BUMDes merupakan pilar perekonomian di desa. Sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Dalam menjalankan usahanya, menekankan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

BUMDes dimiliki oleh desa dan dikelola bersama, dengan modal bersumber dari desa sebesar 51 persen dan dari masyarakat sebesar 49 persen. Melalui penyertaan modal (saham atau andil), operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.

BUMDes Sebagai Bisnis Sosial Desa

BUMDes sebagai lembaga bisnis yang beriorentasi pada pelayanan terhadap warga. Berfungsi sebagai lembaga penyangga (buffer institution) perekonomian warga. Serta berorentasi pada kegiatan ekonomi yang tidak bisa dilakukan warganya, sekaligus yang sudah dilakukan warganya. Sehingga tidak boleh mematikan potensi warga desa sendiri (asas subsidiaritas).

Bentuk usaha BUMDes harus berangkat dari kondisi yang selama ini menjadi potensi desa. Meski bukan lembaga usaha yang menonjolkan perolehan keuntungan dalam bentuk profit, namun BUMDes tidak boleh dikelola secara serampangan.

BUMDes harus dikelola secara profesional, dengan SDM berkompeten. Tetap berorientasi untuk keuntungan, minimal membiayai operasional, memperbesar kapasitas perusahaan, dan mengembalikan investasi awal yang digelontorkan. Tanpa komitmen seperti itu, BUMDes akan jatuh menjadi program yang hanya menghabiskan anggaran saja.

Relevansi dengan Sosial Ekonomi Desa

BUMDes semestinya memiliki sejumlah relevansi penting bagi kehidupan sosial ekonomi warga desa. Berupa menjalankan fungsi fasilitasi, yaitu melayani dan memudahkan warga desa. Seperti bisnis LKM maupun persewaan perkakas, yang terbukti memudahkan dan melayani kepentingan warga desa.

BUMDes menjalankan fungsi konsolidasi dan institusionalisasi bisnis kolektif warga desa. Dua fungsi ini menjadi basis untuk negosiasi kekuatan kolektif desa. Berhadapan dengan tengkulak maupun korporasi.

Contohnya pada desa wisata. Fungsi BUMDes yakni mencoba menyatukan berbagai bisnis. Mulai dari objek wisata sebagai daya tarik pendatang, dengan komponen lain seperti parkir, penginapan, makanan, souvenir, dan lain-lain.

Pilar Ekonomi Desa

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa. Berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial, berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sebagai lembaga komersial, bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Namun, prinsip efisiensi dan efektivitas tetap harus ditekankan.

Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa, pendirian BUMDes memiliki empat tujuan penting. Pertama, meningkatkan perekonomian desa. Kedua, meningkatkan PADes. Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Mencapai semua tujuan ini, BUMDesa harus memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat. Melalui pelayanan barang dan jasa, yang dikelola oleh masyarakat dan pemdes. Lembaga ini dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (pihak luar desa), dengan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya, terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama. Sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan, dengan adanya BUMDes.

Kesimpulannya, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa. Berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Juga sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sedangkan sebagai lembaga komersial, bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Serta dalam menjalankan usahanya, lebih menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas. (*)

Suyatmin Waskito Adi *)

*) Kabag Minat Bakat dan Beasiswa serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/