Oleh: Dr. Purwanto Yudhonagoro, S.E., M.Par., CHA.*)
DEWASA ini, pariwisata menjadi magnet tersendiri bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah percaya bahwa dengan banyaknya kunjungan wisata baik domestik maupun internasional, maka pendapatan negara maupun perekonomian masyarakat bisa tercapai selain pendapatan dari bidang lainnya.
Namun, hal itu tidak serta merta lepas dari berbagai persoalan dilapangan yang menjadi tolak ukur bagi keseriusan dan kinerja pemerintahan terkait pengelolaan industri pariwisata Indonesia. Kita ambil contoh saja permasalahan akses menuju tempat wisata.
Terkadang, akses menuju dan dari tempat wisata masih menjadi permasalahan di sebagian besar kalangan wisatawan dikarenakan akses yang cukup jauh, jalan yang kurang memadai, hingga terbatasnya transportasi menuju dan dari tempat wisata.
Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri dan koreksi bagi pemerintah dimana tidak adanya inisiatif untuk peningkatan akses menuju dan dari tempat wisata hingga tidak adanya kontrol di masyarakat dimana adanya pemanfaatan keterbatasan akses transportasi tersebut dengan menaikkan biaya transportasi diluar batas kewajaran yang ada, terlebih lagi bagi wisatawan internasional yang baru saja berkunjung ke Indonesia dan belum paham situasi yang ada disekitar.
Selain itu, juga masih minimnya prasarana pendukung lainnya di sekitar tempat wisata baik itu tempat beristirahat, toilet yang representatif, hingga tempat kuliner yang nyaman dengan harga terjangkau bahkan kebersihan disekitaran tempat wisata.
Pemerintah daerah dalam hal ini, harus sadar dan bergerak cepat guna mengatasi hal-hal yang menjadi keluhan seperti ini. Kita tidak bisa hanya menunggu laporan tanpa ada pengawasan intensif dan berkala dari internal pemerintah sendiri. Terkadang, pemerintah masih kurang peka hingga menunggu laporan masyarakat viral dulu di media sosial, baru ada pergerakan. Ekspetasi dari wisatawan sederhana saja, yaitu bisa mengujungi tempat wisata yang sesuai dengan harapannya, senang, nyaman, dan akan selalu berpikir unutk kembali lagi.
Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target pemasukan hingga target kunjungan wisatawan, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi seharusnya bisa diminalisir serta harus berbanding lurus dengan kenyamanan fasilitas yang mereka dapatkan. Saya mengimbau, baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus peka dan berubah jika ingin tempat-tempat wisata menjadi primadona bagi wisatawan, serta menjadi salah satu sumber peningkatan perekonomian nasional, daerah, maupun masyarakat sekitar.
Terkadang, kita selalu berpikir dari sisi keuntungan ekonomi saja, tanpa merefleksikan apakah usaha-usaha selama ini sudah sesuai atau belum.
Apakah ada perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan geliat wisata ini? Tentu saja harus ada, yaitu melalui transformasi dan akselerasi pariwisata berbasis daerah.
Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu memberikan sebagian wewenang serta kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola wisata yang ada di daerahnya. Baik itu dalam hal anggaran melalui alokasi APBN untuk tempat wisata tetapi juga dari sisi manajerial independen yang mampu mengelola tempat daerah wisata tersebut, tentunya tetap ada pengawasan dari pemerintah daerah selaku pemegang mandat dari pemerintah pusat.
Lalu, kenapa harus pemerintah daerah? Menurut saya, pemerintah daerah lebih paham akan situasi di daerahnya seperti apa, terlebih situasi di daerah sekitar tempat wisata. Harus seperti apa dan bagaimana untuk mengelola daerah tersebut. Selain itu, pariwisata juga bisa menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Saya yakin pemerintah provinsi Jawa Tengah hingga daerah seperti Surakarta dan sekitarnya tentu paham akan hal ini baik itu tata kelola dan maupun perencanaan untuk industri kepariwataan harus seperti apa. Hal ini bisa dilihat dari munculnya tempat-tempat wisata daerah baru yang menarik dan selalu dipadati oleh wisatawan untuk dikunjungi termasuk tempat wisata yang baru saja diresmikan, seperti tempat wisata baru disekitaran Surakarta, yaitu Taman Pracima Tuin Mangkunegaran, Solo Safari Zoo, wisata rohani seperti Masjid Agung Sheikh Zayed dan masih banyak lainnya.
Terlebih lagi, kita diberikan daerah yang memiliki banyak wisata alam yang indah dan menarik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal bagaimana sikap dan tidakan pemerintah daerah bisa mendorong para pelaku bisnis wisata untuk lebih bersemangat mengelola tempat wisata hingga wisatawan tertarik untuk selalu berkunjung ke daerah kita ini.
Ada beberapa saran yang menurut saya bisa dijadikan salah satu referensi untuk akselerasi dan transformasi industri pariwisata berbasis daerah yang bisa diterapkan kedepannya, yaitu gotong royong antar sesama pelaku usaha pariwisata daerah, koordinasi antarinstansi vertikal di pemerintahan daerah, peningkatan akses termasuk sarana dan prasarana yang ada disekitar tempat wisata.
Berikutnya, adanya dukungan bantuan permodalan dan pelatihan bagi para pengusaha pariwisata maupun masyarakat sekitar dalam bentuk UMKM guna mengembangkan usahanya lebih luas dan kreatif lagi, serta bantuan publikasi informasi tentang tempat wisata yang ada di daerah.
Dengan lima hal ini, saya yakin maka geliat akselerasi dan transformasi industri pariwisata di daerah-daerah akan tercapai. Memang perlu kita sadari perubahan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi dengan niat tulus, kerja ikhlas, serta kerja cerdas, semua hal yang sudah direncanakan akan bisa tercapai. Sebuah pepatah mengatakan small changes can make a big difference. Semoga bermanfaat. (*)
*) Pengamat pariwisata dan akademisi
