Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyuling Fenomena Korupsi Politik Indonesia Kini

P
Layla Izza Rufaida, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sebelas Maret
Layla Izza Rufaida, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sebelas Maret
Oleh: Layla Izza Rufaida

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sebelas Maret

INDONESIA belakangan ini dalam pemberantasan korupsi tampaknya sedang memasuki fase futile care atau fase yang sia-sia. Hal ini begitu terasa ketika seluruh rakyat tengah berjuang melawan Covid-19. Namun, di pengujung tahun 2020 kita dibuat ternganga dengan berita tertangkapnya salah satu menteri yang diduga terlibat kasus korupsi dana bansos, yang notabenenya dana tersebut adalah bantuan sosial Covid-19.

Fenomena ini sungguh sangat memprihatinkan. Seperti sudah tidak ada hati nurani bagi mereka para aktor politik yang seharusnya dapat menjalankan amanahnya agar tercapai good government (pemerintahan yang baik).

Jika kita kilas balik, pemilihan para aktor yang memangku jabatan politik ini tidak sembarangan. Yaitu dilakukan dengan super selektif dan pastinya memenuhi kriteria kualitas unggul. Begitu pula komposisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang diusung oleh Jokowi-Ma’ruf Amin, terdiri dari 47 persen partai politik dan 53 persen professional. Atau dari 34 menteri, 18 kursi diisi profesional dan 16 kursi diisi oleh partai politik serta afiliasi dari masing-masing individu di dalamnya.

Belum lagi tawaran posisi strategis dalam perusahaan dan/atau usaha negara yang langsung mendapatkan restu pemegang otoritas. Misalnya saja, Fadjorel Rachman yang dulunya adalah aktivis reformasi dan relawan setia Jokowi dengan bukti dukungan pada Pilpres 2014 dan 2019, kini menjabat sebagai komisaris utama PT Adhi Karya Tbk.

Kemudian yang terbaru, yaitu Abdee Slank atau Abdi Negara Nurdin, seorang musisi serta personel band Slank yang menjadi pendukung Jokowi sejak Pilpres 2014, pada 28 Mei lalu diangkat sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Di mana Edwin Sebayang, kepala riset PT MNC Sekuritas menilai pemilihan Abdee Slank tersebut sebagai balas jasa dari sisi dukungan politik.

Kejadian seperti ini bisa dikatakan sebagai fenomena klientelisme, di mana keuntungan yang didapatkan oleh pendukung patron bersifat individualistik. Sebenarnya ini bukan hal baru dan menghebohkan dalam dunia politik, karena sudah membudaya sejak sebelum negara ini didirikan. Menjadi menarik karena praktik klientelisme kontemporer dilakukan secara terang-terangan dan dibalut hal-hal berbau populis agar mengurangi penolakan publik.

Lantas yang menjadi pekerjaan rumah (PR) adalah bagaimana jika ternyata para pemimpin elite politik yang terpilih tersebut tidak menjalankan amanahnya, tetapi malah mencoreng dan melakukan praktik korupsi seperti kasus bansos Covid-19 tersebut. Dalam dunia politik sendiri korupsi bukan hanya penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga bisa berupa sogokan, pencucian uang, gratifikasi, dan lainnya.

Bahaya laten korupsi politik itu sendiri tampaknya telah melekat pada sistem pelaksanaan kekuasaan politik, sehingga entitasnya bersifat sistemik. Berbeda dengan korupsi biasa, korupsi politik telah berkualifikasi secara structural corruption (korupsi structural). Sehingga menjadi pertanyaan, faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi politik, terlebih melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan? Apakah adanya kepentingan politik para pemegang kekuasaan yang ingin meraih dan mempertahankan kekuasaan, yang seolah-olah semua bisa dinegosiasikan menjadi politis sehingga memicu adanya korupsi politik. Atau mungkin memang karena mental pejabat yang ingin cepat kaya atau karena lemahnya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di Indonesia.

Fenomena terkuaknya aktor politik yang melakukan praktik korupsi tersebut harus dijadikan petunjuk bagi bangsa Indonesia untuk terus mengibarkan bendera perang terhadap korupsi. Jangan sampai praktik korupsi ini dianggap sebagai konvensi atau kebiasaan umum dalam tingkah laku politik di Indonesia.

Istilah korupsi harus dikembalikan ke dalam habitatnya. Yaitu perbuatan korupsi dan koruptor sebagai pencuri uang rakyat yang harus selalu dijadikan musuh bersama. Salah satu modus operandi membangun citra diri sebagai politikus dengan bebas melakukan hubungan transaksional illegal.

Biasanya praktik tersebut berlangsung secara rahasia, tidak transparan, dan bersifat kolutif antara pemegang amanat rakyat dengan pengusaha atau pihak lain, yang akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan politik. Sehingga praktik korupsi demikian juga berimplikasi dalam teknik pembuatan proses peradilan pidana.

Hal yang perlu di waspadai, jangan sampai politik dapat menguasai hukum sehingga hukum disalahgunakan menjadi kepentingan politik. Pasalnya, korupsi politik sangat berkaitan dengan dinasti politik. Untuk itu, peran penegak hukum yang berani dan progresif sangat dibutuhkan untuk memerangi dan melucuti aktor politik yang melakukan praktik korupsi.

Perlu adanya pembenahan sistem dan tata kelola keuangan, baik di pusat maupun daerah.  Dilakukan penguatan harmonisasi terhadap para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tetap berpegang teguh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan marwah bangsa Indonesia. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Lampaui Target KPK hingga 289 Persen, Pemprov Jateng Raih Penghargaan E-Learning ASN Berintegritas

Lampaui Target KPK hingga 289 Persen, Pemprov Jateng Raih Penghargaan E-Learning ASN Berintegritas

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggarisbawahi pentingnya program pembelajaran daring ini sebagai pilar utama pembentukan karakter pegawai di lingkungan pemerintahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer