Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasar Oligopoly

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Suryanto, Pengamat Ekonomi Lingkungan
Suryanto, Pengamat Ekonomi Lingkungan
TOPIK soal minyak goreng belakangan ini masih sangat menarik. Pasca dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi (HET), minyak goreng yang sebelumnya langka, mendadak muncul di pasaran melimpah ruah. Kelangkaan ini sebagai fenomena pasar oligopoly. Ciri-cirinya, hanya terdiri beberapa produsen saja yang ada di pasar. Beberapa literatur bahkan menyebutkan tidak sampai sepuluh produsen. Sekitar dua hingga tiga produsen besar. Sementara jumlah konsumennya sangat banyak.

Tidak seperti jenis pasar persaingan sempurna, di mana informasi dapat diterima secara imbang dan lengkap baik produsen maupun konsumen. Dalam pasar oligopoly terdapat ketidakseimbangan informasi di antara konsumen, distributor, dan produsen. Dalam pasar ini sulit dimasuki oleh produsen, penyebabnya apakah karena dibutuhkan modal besar, teknologi tinggi, atau fasilitas pemerintah.

Oligopoly ini membawa dampak negatif. Yakni harga pasar yang dapat dimanipulasi. Harga yang terbentuk adalah harga hasil kolusif antara para produsen. Jika saat ini hanya beberapa produsen minyak goreng dalam pasar, maka sangat mungkin oligopoly terjadi. Ditambah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab sengkarut harga minyak goreng.

Faktor pertama adalah adanya perilaku curang untuk memasok minyak curah subsidi ke industri menengah atas. Selain itu penyebab lain adalah peran nakal oknum distributor dan perlaku penyelundupan minyak goreng ke luar negeri. Sebenarnya masalah ketersediaan minyak goreng tidak bisa dilepaskan dari keberadaan crude palm oil (CPO).

Dari sisi hulu diketahui bahwa CPO ini adalah campuran untuk oli mesin. Sehingga permintaan dari dalam negeri dan dari luar negeri meningkat. Program pemerintah untuk mengembangkan biodiesel B30 dan B40 juga memicu permintaan CPO meningkat. Sedangkan permintaan yang meningkat dari luar negeri juga didorong berkembangnya industri hilir di berbagai negara.

Dalam peta perdagangan dunia, Indonesia termasuk sedikit negara yang menjadi pemasok CPO. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 ekspor CPO Indonesia mencapai 26,9 juta ton dengan nilai total US$28,52 miliar.

Sementara permintaan dari CPO meningkat karena ada kekhawatiran supply akan terbatas. Panic buying ternyata bukan hanya perilaku konsumen level rumah tangga. Tapi juga pada level konsumen negara. Tindakan ini diduga mempengaruhi peningkatan permintaan ini. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, harga CPO dunia sempat menembus level tertinggi pada pekan kedua Januari 2022 di posisi Rp 12.736 per liter.

Harga itu lebih tinggi 49,36 persen dibandingkan dengan pada Januari 2021. Tentu saja, peningkatan harga CPO internasional akan mendorong perilaku oknum produsen atau distributor untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Di satu sisi pemerintah merasa bahwa peningkatan permintaan akan membawa berkah bagi peningkatan ekspor. Namun di sisi lain, peningkatan ekspor menyebabkan berkurangnya juga pasokan CPO untuk kepentingan domestik.

Jika harga CPO domestik dinilai lebih rendah daripada harga internasional maka permasalahan kelangkaan minyak goreng ini dimulai. Struktur pasar minyak goreng yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil produsen menyebabkan informasi penawaran CPO hanya diketahui secara persis oleh sebagian orang. Sementara di sisi konsumen minyak goreng dalam negeri tidak memiliki pilihan lain.

Dalam kaca mata ekonomi, mekanisme pasar yang terjadi sebenarnya tidak ada yang salah. Motif perilaku mencari rente yang dilakukan oleh produsen dan distributor CPO adalah hal wajar. Mereka secara naluri akan mencari margin yang lebih tinggi dibanding dengan menjual CPO di dalam negeri. Namun ketika sudah melakukan upaya sengaja melakukan penimbunan dan penyelundupan maka ini yang tidak dapat dibenarkan.

Rakyat berhak mendapat harga minyak goreng yang murah dan terjangkau. Dari sisi keberadaan perubahan lingkungan yang terjadi adalah ongkos yang harus diterima oleh masyarakat. Kelapa sawit sejatinya menggunakan lahan hutan yang sebelumnya memberikan hidup dan kehidupan rakyat. Namun demi kepentingan nasional mereka mengalah. Jadi tidak adil rasanya kalau rakyat sudah menanggung dampak lingkungan keberadaan sawit namun juga harus menanggung harga yang lebih mahal untuk setiap minyak goreng yang beli.

Rakyat sudah menanggung eksternalitas negatif dari keberadaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan berkewajiban juga turut membayar dampak eksternalitas negatif ini. Dengan demikian tingkat keuntungan perusahaan dapat sebagian dialokasikan untuk rakyat dan pemerintah tidak perlu untuk mengeluarkan subsidi.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah pihak perusahaan harus menyediakan pasokan CPO untuk kepentingan nasional. Pemerintah wajib memastikan produsen menyuplai untuk kepentingan dalam negeri. Selain itu apabila pasokan sudah aman maka jalur distribusi harus diperhatikan untuk menjaga perilaku distorsi dari para pelaku ekonomi yang curang.

Pelaku ekonomi yang mengetahui terjadinya asimetri informasi yaitu jumlah permintaan dan jumlah pasokan di pasar. Dalam jangka panjang maka aturan untuk menjadi produsen CPO hendaknya juga ditambah. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi perilaku kolutif dalam pasar oligopoly. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Septina Fadia Putri dengan Suryanto pengamat ekonomi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Minyak Goreng Bantuan Berbau Minyak Tanah dan Solar, Ratusan KPM di Karanganyar Pilih Kembalikan Paket

Minyak Goreng Bantuan Berbau Minyak Tanah dan Solar, Ratusan KPM di Karanganyar Pilih Kembalikan Paket

Bantuan minyak goreng berbau solar dan minyak tanah terjadi di Kecamatan Karanganyar. Warga penerima memilih mengembalikan minyak goreng tersebut.

Jawab Keluhan Warga Soal Naiknya Harga Sembako, Pemerintah Kecamatan Gantiwarno Gelar Gerakan Pangan Murah

Jawab Keluhan Warga Soal Naiknya Harga Sembako, Pemerintah Kecamatan Gantiwarno Gelar Gerakan Pangan Murah

Pemerintah Kecamatan Gantiwarno berharap stimulus berkala seperti ini dapat terus menekan laju inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer