Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan atas pengelolaan keuangan negara. Di Kemenkeu dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di dalam BA-BUN, akan terus bekerja keras. Sebagai upaya dalam menjamin terlaksananya praktik tata kelola yang baik atau good governance (www.kemenkeu.go.id).
Agar laporan keuangan memperoleh opini WTP, salah satu syaratnya adalah memadainya sistem pengendalian internal di sebuah entitas laporan keuangan tersebut. Untuk mengetahui tentang sistem pengendalian internal, maka perlu didiskusikan lebih lanjut.
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) memperkenalkan istilah pengendalian internal (internal control) pada 1949. Bersamaan dengan perkembangan zaman, baik teknologi maupun bisnis, konsep pengendalian internal AICPA dianggap tidak efektif lagi. Terutama dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi.
Pada 1992, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang merupakan sebuah organisasi swasta, serta disponsori dan didanai lima organisasi profesi di Amerika, menerbitkan sebuah laporan dengan judul kerangka kerja pengendalian internal atau internal control integrated framework. Dalam laporan tersebut COSO memperluas definisi pengendalian internal, yang tidak hanya mencakup laporan keuangan saja. Namun juga pengendalian atas perilaku semua komponen organisasi.
Selain COSO, terdapat beberapa organisasi yang mempunyai perhatian terhadap pengendalian internal. Di antaranya General Accounting Office (GAO) yang mirip dengan BPK di Amerika, serta INTOSAI yang merupakan kumpulan dari BPK sedunia.
Pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sesuai pasal 58 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengertian sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 tahun 2008 adalah, proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi.
Dari pengertian SPIP tersebut, terdapat empat poin penting yang terkandung di dalamnya. Poin pertama, terkait proses pelaksanaan SPIP. Artinya, SPIP harus dilakukan secara terintegrasi terhadap seluruh aktivitas unit-unit organisasi, dan dilakukan secara terus-menerus.
Tujuan penerapan pengendalian intern seperti disebutkan pada pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2008, adalah sebagai berikut. Pertama, tercapainya kegiatan efektif dan efisien. Serta adanya keharusan bagi seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan unsur-unsur SPIP. Seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pantauan demi tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.
Kedua, keandalan laporan keuangan. Lewat penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah, diharapkan keandalan laporan keuangan dapat terwujud. Ketiga, pengamanan asset. Diharapkan akan terwujud dengan penerapan SPIP di dalam lingkungan instansi pemerintah. Keempat, ketaatan peraturan. Sangat penting dipahami dalam kehadiran SPIP adalah, mendorong semua pihak taat kepada peraturan yang telah ditetapkan.
Pada sistem pengendalian intern, terdapat beberapa unsur yang memengaruhi. Pertama, lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai,. harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan unit-unit organisasi. Agar tercipta lingkungan perilaku yang positif, serta mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
Kedua, penilaian risiko penilaian risiko. Sebagaimana dimuat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3, penilaian risiko adalah penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberi penekanan bahwa, pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi. Baik dari luar maupun dalam. Hal ini dapat dilihat pada PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13, yang secara jelas menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
Ketiga, pengendalian. Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko. Serta penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan prosedur untuk memastikan bahwa, tindakan mengenai risiko telah dilaksanakan secara efektif. Keempat, informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Sedangkan komunikasi adalah, proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu. Baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik.
Kelima, pemantauan. Pimpinan instansi pemerintah wajib memantau sistem pengendalian intern. Pemantauan pengendalian intern, pada dasarnya untuk memastikan apakah sistem pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana diharapkan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen dalam penyusunan laporan keuangan, telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal. Dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) III. Dalam laporan tersebut, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab dari KPA. Menyatakan bahwa, laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak, sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Surat pernyataan tersebut menandakan bahwa, sistem pengendalian inern telah dilaksanakan dengan Evaluasi Pengendakian Intern Tingkat Entitas (EPITE), Pemantanuan Pengendalian Tingkat Aktivitas (PPITA), dan Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK).
Kesimpulannya, untuk memperoleh opini WTP dari BPK, perlu dilaksanakan sistem pengendalian intern. Kemudian pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Selain itu, KPPN Sragen sudah mengimplementasikan sistem pengendalian intern. (*)
Danan Dwi Mulyono, S.H., M.Si. *)
*) Kasi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Sragen
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

