Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPTb VS DPK di Tangan KPU RI Periode 2022-2027

Tri Wahyu Cahyono
Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯
Photo
Photo
Oleh: Dwi Prasetyo*)

Pemungutan suara pemilihan umum 2024 masih terbilang lama, yakni 14 Februari 2024. Namun demikian, membahas data pemilih sebagai gambaran sebelum penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum perlu disuarakan untuk mengurai problematika yang selama ini terjadi.

Pasal 1 angka (37) PKPU no 11 tahun 2018 tentang tentang penyusunan daftar pemilih didalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Sedangkan Pasal 1 angka (38) PKPU no 11 tahun 2018 tentang tentang penyusunan daftar pemilih didalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum daftar pemilih khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Sekilas tidak ada masalah antara DPTb dan DPK. Namun praktik di lapangan, penyelenggara di bawah dibuat pusing oleh keduanya. Permasalahan dimulai dari pasal 36 angka 3 huruf (g) yang menyebutkan pindah domisili menjadi kategori keadaan tertentu sehingga harus masuk DPTb.

Perbedaan penerimaan surat suara yang diperolehlah yang menyebabkan persoalan. Ketika didaftar di DPTb, dimungkinkan ia tidak bisa memperoleh lima surat suara secara penuh apabila tempat asal dulu ia terdaftar berbeda dapil dengan TPS dimana ia akan menggunakan hak pilihnya.

Pasca penetapan DPT setidaknya masih ada waktu delapan bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini dilakukan karena kepentingan penentuan kebutuhan logistik yang harus segera dilakukan. Rentang waktu delapan bulan tersebut tentunya banyak terjadi perubahan data pemilih. Mulai yang alih status belum menikah menjadi menikah, meninggal dunia, pindah domisili dan seterusnya.

Perubahan data seperti ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan Komisi Pemilihan Umum terhadap pemilih. Kita menantikan bagaimana KPU periode 2022-2027 yang baru saja dilantik pada 12 April 2022 lalu dapat memberikan solusi terbaik.

Menurut hemat penulis, pemilih pindah domisili seperti ini masuk kategori DPK dikarenakan yang bersangkutan secara administrasi kependudukan sudah bukan penduduk sesuai DPT dimana ia terdaftar. Hal ini sejalan dengan pasal 4 PKPU no 8 tahun 2018 tentang tentang penyusunan daftar pemilih didalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum angka 1 dan 2 huruf (d) yang berbunyi untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik.

Proses setelah penetapan DPT perlu adanya pemeliharaan DPT, sehingga pemilih yang terdaftar di kota A kemudian pindah ke kota B terhadap pemilih ini, ia di hapuskan dari kota A dan selanjutnya bisa menggunakan suara di kota B sesuai alamat KTP elektronik. Masuk DPK yang menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00-13.00 waktu setempat. (*)

*) Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Devisi Perencanaan Data dan Informasi









Advertisement
Advertisement
Editor : Tri Wahyu Cahyono

Artikel Terkait

Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tabungan BRI Tembus Rp637,7 Triliun di Triwulan III 2026

Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tabungan BRI Tembus Rp637,7 Triliun di Triwulan III 2026

Jaringan Agen BRILink kini telah melampaui 1 juta agen yang menjangkau lebih dari 60 ribu desa, atau setara dengan 80 persen total desa di seluruh Indonesia.

Sustainability Sukuk BSI Laris Manis Diserbu Investor, Tembus Rp5,1 Triliun dan Oversubscribed 250%

Sustainability Sukuk BSI Laris Manis Diserbu Investor, Tembus Rp5,1 Triliun dan Oversubscribed 250%

Penerbitan Sustainability Sukuk BSI 2026 laris manis diserbu investor hingga oversubscribed 250% tembus Rp5,1 triliun. Tawarkan imbal hasil hingga 7,20%.

Topang Ekonomi Kerakyatan, BRI Bukukan Laba Bersih Rp48,2 Triliun pada Triwulan III 2026

Topang Ekonomi Kerakyatan, BRI Bukukan Laba Bersih Rp48,2 Triliun pada Triwulan III 2026

Di tengah dinamika volatilitas makroekonomi global dan domestik, BRI sukses mencatatkan perolehan laba bersih konsolidasian sebesar Rp48,2 triliun pada Triwulan III 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer