Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harapan utama adanya sistem zonasi ialah percepatan pemerataan di sektor pendidikan. Dengan adanya sistem ini, karakter murid yang diterima di setiap sekolah akan lebih heterogen. Selain itu, akan ada murid dari jalur prestasi dan afirmasi. Dengan asumsi lingkungan pendidikan yang lebih baik, diharapkan murid dari berbagai latar belakang ini akan menerima pendidikan yang setara dan dapat menumbuhkan rasa kebhinekaan di lingkup sekolah.
Sistem zonasi memberikan satu pintu yang sangat terbuka bagi setiap orang agar dapat bersekolah di sekolah yang bermutu. Dampaknya, guru dituntut terus berkompetisi agar bisa menemukan strategi pembelajaran yang terbaik. Di mana di situ, ada siswa yang beragam dari sistem zonasi. Adanya pendidik yang unggul dalam suatu sekolah akan memberikan motivasi tersendiri bagi siswa. Sehingga, melalui zonasi ini akan tercipta pendidikan yang ramah bagi anak.
Namun dalam praktik di lapangan ternyata masih mengalami banyak kendala. Paling menonjol adalah tidak seimbangnya jumlah antara sekolah negeri dan calon peserta didik ataupun letak sekolah yang negeri yang belum merata. Dalam beberapa kasus ekstrem, malah ada perpindahan rumah yang sudah direncanakan satu atau dua tahun sebelumnya ke lokasi dekat sekolah tujuan. Hal ini mencerminkan sistem zonasi masih bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Mutasi besar-besar masih sangat sulit dikontrol, alhasil tujuan awal zonasi tidak akan tercapai. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan PPDB.
Masalah lain dari sistem zonasi antara lain karena timpangnya jumlah pendaftar di sekolah yang berada di daerah padat pemukiman dan sekolah yang sepi pemukiman. Sekolah yang sepi peminat akhirnya hanya menerima lebih sedikit peserta didik. Hal ini akan berimbas pada berkurangnya jam mengajar guru sehingga tidak bisa ikut sertifikasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sekolah masih kekurangan murid meski telah menerapkan sistem zonasi. Salah satunya, letak sekolah yang jauh dari pemukiman. Kedua, kalah saing dengan sekolah swasta yang menawarkan pendidikan lebih sesuai dengan keinginan masyarakat.
Maka evaluasi berkelanjutan untuk pelaksanaan sistem zonasi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan memperhitungkan terlebih dahulu jumlah siswa dalam satu zonasi tersebut. Tidak hanya sekadar jumlah sekolah dalam satu zonasi. Jika kemampuan penalaran tersebut dari sekolah sebelumnya sudah dihitung cermat mestinya semua sekolah yang ikut zonasi akan terisi. Namun jika tidak terisi dimungkinkan ada sesuatu yang terjadi.
Misalnya pindah penduduk secara besar-besaran. Kasus seperti ini hampir tiap tahun terjadi. Karen cara mengukur jarak menggunakan garis lurus, maka bisa jadi sekolah di kota tertentu justru dapat siswa dari wilayah kota atau kabupaten yang lain. Maka memang harus ada evaluasi secara berkelanjutan terkait pelaksanaan PPDB zonasi tersebut. Apapun sistemnya dalam PPDB harus ada kesamaan kebijakan yg intinya jangan sampai ada anak yang dirugikan, bahkan tidak mendapat sekolah termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Septian Refvinda dengan Prof. Munawir Yusuf, Pengamat Pendidikan UNS)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


