Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemukiman Liar dan Kemiskinan

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Drajat Tri Kartono, Sosiolog UNS
Drajat Tri Kartono, Sosiolog UNS
PEMERINTAH harus jeli dalam menangani persoalan permukiman liar yang selalu muncul sebagai suatu masalah klasik di sebuah perkotaan.  Ketegasan dalam bersikap diperlukan untuk menunjukkan kehadiran pemerintah. Namun bijak dalam mengambil keputusan juga diperlukan agar penataan permukiman liar tidak berkembang menjadi masalah kemanusiaan yang berlarut-larut.

Dilihat dari sutut pandang sosiologi perkotaan, munculnya permukiman liar banyak marak terjadi di perkotaan tumbuh bersamaan dengan adanya kesempatan untuk menggunakan lahan kosong yang tidak terpakai. Seperti fenomena di Bong Mojo yang disorot belakangan ini.

Ada hal yang saling menghubungkan antara ketidakmampuan untuk membeli lahan dan hunian serta adanya lahan kosong yang tidak terpakai. Ini memberi mereka peluang untuk mencoba-coba mempati. Ketika aksi coba-coba itu tidak dibarengi dengan teguran dari pemerintah atau pemilik lahan, tentu para pemukim liar ini akan berkembang.

Fase munculnya sebuah area tidak terpakai menjadi permukiman liar ini terjadi dalam tiga fase pembentukan. Pertama, fase invansi. Pada fase ini masyarakat mulai coba-coba untuk memasuki lahan kosong yang dirasa tidak terpakai untuk mendirikan hunian-hunian ala kadarnya. Kedua, fase infiltrasi. Di fase ini para pemukim liar yang masuk ke kawasan tersebut bertambah karena beredarnya informasi tentang area kosong yang bisa dipakai untuk mereka bermukim.

Ketiga, fase suksesi. Jika kedua fase itu berjalan lancar tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah maka akan para pemukin liar ini akan berdatangan secara infansif dengan jumlah yang makin besar. Biasanya juga disertai dibentuknya fasilitas umum seperti dibuatnya jalan lingkungan atau fasilitas lainnya, minimal masuknya jaringan listrik ke hunian-hunian liar melalui berbagai cara.

Menimbang penjabaran itu, fenomena permukiman liar di Bong Mojo sisi barat sudah masuk ke fase ketiga. Pada situasi ini akan sangat berisiko terlebih jika memaksa mereka pindah tanpa kompensasi. Meski sebenarnya itu tidak wajib karena mereka menempati tanah liar.

Solusi yang paling baik untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyediakan hunian murah yang bisa diakses oleh masyarakat merginal seperti ini yang umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Sebab permukiman liar muncul karena adanya kebutuhan untuk memiliki lahan yang tidak terpenuhi karena warga tidak mampu membeli lahan atau hunian secara layak. Fenomena ini mendorong masyarakat dengan latar belakang ini mencari tempat mana saja yang bisa dipakai untuk mereka bermukim.

Sembari menyiapkan berbagai program rumah murah dan pendekatannya, ada baiknya jika pemerintah bisa memastikan lahan negara yang belum terpakai ini tidak terbengkalai. Untuk mengantisipasi munculnya permukiman liar di perkotaan sebaiknya tidak membiarkan tanah/lahan kosong terbengkalai. Katakanlah jika lahan itu belum terpakai seperti fenomena di Bong Mojo ini, tentunya harus disertai dengan kegiatan pengawasan. Bila ada pelanggaran langsung ditindak agar tidak meluas.

Untuk saat ini pemerintah harus tegas dalam menyikapi fenomena tersebut sekaligus bijak dalam mengambil keputusan terkait penataan pemukiman liar. Sebab dalam beberapa fenomena, permukiman liar kerap disertai dengan praktik spekulan di tingkat marginal. Contohnya munculnya praktik-praktik sewa hunian ke warga miskin yang hendak bermukin di kawasan permukiman liar tersebut.

Yang menjadi masalah jika dibiarkan dalam kurun waktu tertentu akan menjadi aktivitas spekulan seperti dikontrakkan atau disewakan yang akan mendatangkan penghasilan bagi mereka.

Dari hasil riset, para pengguna pemukiman liar ini beberapa ada yang memang datang untuk mencari permukiman ilegal. Mereka datang dan membangun di lokasi itu dan akhirnya menyewakan ke orang lain. Hal itu terjadi karena minimnya pengawasan dan penegakan aturan dari pemerintah.

Pelaku atau oknum seperti ini kemudian akan pindah ke lokasi lain dan melakukan kegiatan serupa. Ini spekulan ditingkat marginal yang tentu tidak boleh diteruskan karena pemain seperti ini sengaja datang ke berbagai lokasi untuk melakukan kegiatan yang sama.

Penanganan tentu harus berbeda dengan mereka yang datang memang untuk menetap disana. Pemain seperti ini memang orang yang sengaja datang ke berbagai lokasi untuk memanfaatkan lahan kosong untuk meraih keuntungan sendiri. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Silvester Kurniawan dengan Drajat Tri Kartono Sosiolog UNS)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bupati Sragen Dorong Inovasi Daerah Jadi Solusi Tekan Kemiskinan dan Stunting

Bupati Sragen Dorong Inovasi Daerah Jadi Solusi Tekan Kemiskinan dan Stunting

Bupati Sragen berharap gelar inovasi daerah melahirkan solusi untuk tekan kemiskinan dan stunting.

Pameran Instalasi Arsitektur Hadir di TBJT, Ajak Pengunjung Selami Realitas Kemiskinan

Pameran Instalasi Arsitektur Hadir di TBJT, Ajak Pengunjung Selami Realitas Kemiskinan

Koordinator Exhibition Bilqis Belvana Delindasari mengatakan, pameran Timbang Neraca Kehidupan di TBJT mengajak pengunjung melihat persoalan kemiskinan dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pengetasan Kemiskinan Tak Cukup Bansos, Butuh Akses Kerja dan Aset Produktif

Pengetasan Kemiskinan Tak Cukup Bansos, Butuh Akses Kerja dan Aset Produktif

Budiman Sudjatmiko menegaskan pengentasan kemiskinan tak cukup mengandalkan bansos, tetapi perlu akses pekerjaan, pendidikan, hunian layak, dan aset produktif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer