Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kinerja Daerah

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Dr. Edy Purwo Saputro, SE, M.Si, selaku Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dr. Edy Purwo Saputro, SE, M.Si, selaku Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh Dr. Edy Purwo Saputro, SE, M.Si, Selaku Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

PERJALANAN panjang otonomi daerah (otda) yang sudah lebih dari seperempat abad,
menyisakan tantangan di masa depan yang semakin kompleks. Oleh karena
itu, kunci sukses dari otda adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi
26 tahun perjalanan otda, menyisakan banyak tantangan, pembangunan, dan
pembenahan. Termasuk misal aspek demokrasi di daerah.

Artinya, hal ini menjadi tantangan pembangunan ke depan. Bahwa pencapaian kesejahteraan mengacu pada kepentingan pembangunan di daerah. Dan pastinya terkait dengan pemerataan.

Persoalan riil yang perlu dievaluasi terkait pembangunan di era otda, yakni peningkatan kinerja. Hal ini adalah tindak lanjut pelaksanaan era otda, yang dalam 26 tahun terakhir justru banyak diwarnai pemekaran daerah. Orientasi terhadap evaluasi harus diapresiasi, agar otda tidak melulu terkait pemekaran.

Tetapi harus ada indikator yang jelas, bahwa daerah berhasil maju pascaotda. Terutama pasca pemekaran.  Oleh karena itu, kepala daerah harus berbenah. Termasuk memasarkan daerahnyam, agar semakin menarik bagi investor dan bersaing dengan daerah lain.

Birokrasi

Aspek lainnya yang juga penting terkait evaluasi daerah, adalah komitmen terhadap good governance. Karena implementasinya terkait reward and punishment. Jadi, daerah yang berperingkat terbaik harus diapresiasi. Dan daerah yang memiliki peringkat terburuk, harus mendapat punishment.

Apresiasi ini juga bisa terkait kenaikan gaji atau insentif ke daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otda untuk peningkatan kesejahteraan di daerah. Melalui kegiatan ekonomi di daerah, utamanya berbasis potensi sumber daya lokal.

Fakta lain yang juga penting, yaitu kinerja birokrasi. Tidak hanya kuantitas. tetapi juga kualitas. Reformasi birokrasi tidak bisa ditunda, terutama terkait komitmen profesionalisme. Maka kepala daerah harus jeli memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Sehingga tidak ada pemborosan anggaran untuk belanja pegawai.

Perampingan birokrasi di daerah, sejalan dengan era otda. Sangat memungkinkan, karena era otda diikuti penerapan e-government. Sehingga transparansi sangat penting dan harus dilakukan. Akibatnya, semua kegiatan birokrasi bisa dilakukan secara online, yang berarti bisa lebih cepat. Artinya, perampingan birokrasi tidak menjadi alasan untuk ditolak.

Padahal, jika perampingan dilakukan, maka efisiensi anggaran bisa terjadi tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan. Artinya, ini tidak berpengaruh terhadap kinerja secara umum. Fakta ini menunjukan komitmen pemerintah, yang akan menaikan dana
alokasi daerah.

Namun harus diikuti komitmen kepala daerah dalam melakukan perampingan birokrasi di jajarannya. Supaya aggaran belanja untuk pegawai lebih kecil. Hal ini juga tidak lepas dari komitmen untuk meningkatkan kinerja aparatur di daerah.

Konsekuensi dari birokrasi yang semakin gendut adalah inefisiensi kerja. Termasuk juga alokasi anggaran yang semakin besar. Terkait ini, sangat beralasan jika salah satu persoalan dari APBD di era otda adalah tingginya belanja pegawai. Serta semakin minimnya pembiayaan untuk infrastruktur atau belanja modal lainnya.

Padahal, semangat otda tidak lain untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur
dan belanja modal. Sehingga tak ada lagi daerah yang miskin infrastruktur dan miskin modal untuk pembangunan. Sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daera. Termasuk peningkatan kualitas pelayanan dan kinerjanya.

Alokasi

Jika kemudian dalam perkembangan otda dan juga euforia pemekaran daerah yang justru ditandai semakin banyaknya alokasi anggaran untuk pos belanja pegawai, maka daya serap perpajakan di daerah yang bermuara untuk memacu penerimaan PAD justru menjadi rancu. Karena tidak relevan dengan spirit otda itu sendiri.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika pemerintah dalam lima tahun terakhir ini menghentikan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai upaya mereduksi inefisiensi dan optimalisasi birokrasi yang ada.

Selain itu, juga sebagai strategi mengurangi belanja pegawai yang kian boros di era otda. Jadi, optimalisasi SDM yang ada di daerah pada dasarnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja.

Data menunjukan pembiayaan terhadap ASN mengindikasikan telah terjadi peningkatan rasio, namun tidak dibarengi peningkatan kinerja dan profesionalisme. Indikasinya, masih lambannya pelayanan yang diberikan birokrasi kepada masyarakat.

Selain itu, fakta lain yang juga membuat miris adalah, terjadinya pelibatan sejumlah birokrasi di berbagai kasus korupsi di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa, kinerja pemerintahan di daerah pascaotda belum maksimal. Sehingga kebijakan tentang evaluasi sangat menarik, untuk memotivasi daerah, serta memacu kepala daerah untuk terus berbenah. (*)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer