Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di satu sisi ada perubahan aturan yang membuat perintah daerah untuk menambah persentase RTH di wilayahnya. Sebab, aturan baru itu bisa mencatat beberapa hal yang sebelumnya tidak bisa dimasukkan sebagai kategori RTH.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi cakupan RTH yang tidak ideal itu. Sesuai fungsinya, RTH yang diperundangkan oleh pemerintah itu dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap polusi udara maupun untuk kebutuhan air di suatu kawasan. Sebab itu, wilayah yang tidak cukup dalam memenuhi kuota untuk mencapai tahap ideal (20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat) bisa melakukan berbagai cara yang dikerjasamakan dengan daerah sekitar seperti model compensative city dan sharing resources karena mitigasi itu tidak mengenal wilayah administratif.
Soal compensative city bisa dilakukan untuk mengatasi pasalah polusi udaranya. Kita tahu jumlah pohon di Solo tidak ideal sementara kabupaten sekitar bahkan berlebih. Nah pohon-pohon ini kan berfungsi untuk mitigasi gas rumah kaca dari berbagai jenis polutan yang salah satunya dihasilkan oleh sampah. Di sini kabupaten sekitar yang sudah overload dalam pengelolaan sampah bisa bekerjasama dengan Solo yang punya fasilitas pengolahan (PLTSa Putri Cempo).
Melalui kerja sama seperti itu mitigasi bencana yang bisa muncul dari terbakarnya sampah yang menumpuk di daerah sekitar bisa diantisipasi karena sampah terkelola dengan baik. Solo bisa membantu wilayah sekitar karena memiliki teknologi ini. Di satu sisi Solo terbantu karena di dukung wilayah lain yang memiliki RTH melebihi persentasi yang dibutuhkan.
Sementara untuk mengatasi permasalahan air atau siklus hidrologi di Solo bisa mengacu konsep sharing resources. Solo yang minim sumberdaya air karena masih mengandalkan saluran air pipa dari sumber air di wilayah sekitar ini bisa memanfaatkan hal itu untuk jangka panjang. Meski juga ditunjang dengan adanya belasan sumur dalam dan air sungai untuk kebutuhan air bersihnya.
Memanfaatkan sumber air dari wilayah sekitar ini perlu mengingat jumlah penduduk Solo di siang hari (waktu bekerja) bertambah dua kali lipat dari jumlah penduduk Solo yang terdata pemerintah.
Untuk mitigasi bencananya seperti genangan dan banjir dengan minimnya RTH dan tingginya pembangunan, saat ini pemerintah hanya mengandalkan sumur resapan dan biopori yang tidak begitu efektif. Ke depan harus ada langkah yang tegas misalnya mewajibkan setiap rumah membuat pemanen air hujan agar air tidak langsung dialirkan ke selokan dan dibuang ke sungai namun bisa diserap ke dalam tanah. Kalau ini bisa dilakukan genangan dan banjir bisa teratasi. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Silvester Kurniawan dengan Prabang Setyono, Pakar Lingkungan)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

