Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upaya untuk mempertahankan harga BBM tetap stabil harus dibayar dengan menggelontorkan subsidi melalui APBN kita. Jika harga BBM meningkat maka beban subsidi juga meningkat. Dampaknya adalah kemampuan APBN kita akan tergerus oleh beban subsidi ini.
Pemerintah melalui menteri keuangan mengumumkan bahwa akan ada tambahan besaran untuk subsidi BBM. Anggaran untuk subsidi meningkat Rp 195,6 triliun. Dari anggaran Rp 502 triliun menjadi Rp 698 triliun. Sungguh besaran yang tidak kecil. Sebagai perbandingan besaran APBD kabupaten/kota di Indonesia rata-rata sebesar Rp 2-3 triliun. Itu pun untuk setahun.
Sebab itu, pemerintah berencana meningkatkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi. Rencana kenaikan BBM ini jelas akan berdampak pada ekonomi makro kita. Secara makro, dampak kenaikan BBM menyebabkan inflasi meningkat. Kenaikan harga menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Penurunan jumlah barang dan jasa berdampak pada penurunan produksi hingga akhirnya pengangguran bisa meningkat.
Pemerintah menyadari bahwa hantaman krisis Covid-19 dilanjutkan pengurangan subsidi BBM akan kembali melemahkan kembali sendi-sendi ekonomi masyarakat. Perlu diupayakan bantuan untuk mengurangi dampak tersebut. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi juga meningkat. Dilaporkan bahwa peningkatan jumlah orang miskin menjadi 30 juta orang atau sekitar 11,7 persen populasi Indonesia.
Sejak 2021, pemerintah meluncurkan bantuan tunai dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Bantuan tunai yang sebelumnya dikenal sebagai bantuan sosial (bansos) terdiri dari program keluarga harapan (PKH), program sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST) dengan anggaran sebesar Rp 110 triliun.
Sebenarnya, perekonomian nasional saat ini sedang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Permintaan barang dan jasa oleh domestik meningkat dari sisi konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Meski perkembangan sektor ekonomi belum merata di seluruh Indonesia namun hampir semua sektor menunjukkan peningkatan mobilitas sumber pembiayaan.
Bila kebijakan pemerintah meningkatkan BBM maka beban subsidi menjadi semakin berkurang. Namun dampak bagi ekonomi masyarakat tidak bisa dianggap ringan. BBM adalah faktor produksi yang vital bagi kegiatan ekonomi. Bila pemerintah terpaksa meningkatkan harga BBM maka beberapa konsekuensi harus dihadapi.
Bagi masyarakat penerima manfaat dampak peningkatan harga BBM sudah dapat dikurangi dengan program bantalan sosial. Mereka dapat memanfaatkan dana tambahan sebesar Rp 24,17 triliun. Namun yang sering kali luput dari perhatian adalah kelompok menengah rentan. Kelompok ini hampir pasti tidak terdata ketika penetapan kelompok masyarakat terdampak.
Mereka secara ekonomi juga sebenarnya rentan untuk menjadi kelompok miskin bila harga-harga komoditas meningkat. Jadi jumlah penduduk miskin diperkirakan akan meningkat karena garis batas kemiskinan juga akan naik.
Jika kenaikan BBM tidak dapat dihindarkan maka harus disiapkan strategi-strategi khusus. Antara lain perhitungan tepat untuk kenaikan harga BBM diharapkan tidak lebih dari 30 persen. Bantalan sosial dievaluasi kembali untuk kelompok-kelompok penerima agar tepat sasaran. Pengawasan yang ketat pada penyaluran bantalan sosial mengingat kebijakan penyaluran bantuan sosial rawan disalahgunakan. Perhatikan juga kelompok masyarakat menengah rentan, kelompok ini berpotensi menjadi kelompok miskin baru karena garis kemiskinan juga meningkat.
Selain berisiko disalahgunakan bantalan sosial juga sebaiknya dalam jangka waktu tertentu tidak untuk jangka panjang. Setelah itu alokasi dana digunakan untuk program-program produktif. Masyarakat penerima menjadi lebih produktif dan kontributif untuk ekonomi.
Jadi bantalan sosial sangat diperlukan selama tepat sasaran. Evaluasi penyaluran bantalan sosial yang efisien akan mengurangi beban APBN juga. Hasil efisiensi penyaluran bantalan sosial dapat digunakan untuk mengurangi kenaikan harga BBM. Dengan kenaikan harga BBM yang tidak terlalu tinggi momentum pergerakkan ekonomi nasional tidak akan terganggu. Biarkan perekonomian sehat dulu sehingga slogan pulih lebih cepat bangkit lebih kuat dapat terwujud," tandasnya. (Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Radar Solo Septina Fadia Putri dengan Suryanto selaku Pengamat Ekonomi UNS)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



