Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perekonomian nasional sebenarnya sedang berada pada momentum pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,44 persen (yoy) lebih tinggi daripada pertumbuhan Singapura dan Thailand. Namun masih kalah dari pertumbuhan ekonomi Vietnam dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tercatat 5,66 persen pada kuartal II tahun ini. Sementara pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sebesar 4,01 persen pada 2021 lalu.
Kenaikan harga BBM diprediksi akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III atau pertumbuhan ekonomi pada 2022. Setidaknya kenaikan harga BBM berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan akan menurun karena penurunan daya beli masyarakat dan dari sisi penawaran juga menurun karena peningkatan biaya produksi.
Penawaran yang menurun ini tidak serta merta diikuti oleh penurunan biaya produksi secara signifikan. Sebagai contoh, perusahaan harus membayar upah tenaga kerja meski kapasitas produksi yang dihasilkan menurun. Perusahaan tidak bisa dengan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawan. Akibatnya biaya produksi tetap tinggi karena pasar sedang mengalami shock.
Dari sisi permintaan masih bisa ditolong karena pemerintah memberikan bantalan sosial bagi masyarakat. Program bantalan sosial ini sifatnya sementara. Namun setidaknya dalam jangka pendek mampu meningkatkan permintaan barang dan jasa serta menggerakkan roda ekonomi.
Jika inflasi imbas kenaikan BBM tidak dapat dihindari, maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi risiko inflasi yang lebih tinggi. Ada beberapa langkah yang dapat diadopsi oleh Pemkot Surakarta untuk memitigasi dampak inflasi pada perekonomian.
Langkah pertama, evaluasi kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari sisi penerimaan perlu dioptimalkan karena pemerintah perlu dana tambahan untuk penanganan dampak kenaikan BBM. Kebijakan untuk tidak menaikkan tarif Batik Solo Trans (BST) adalah contoh yang positif.
Dengan tidak menaikkan tarif atau meneruskan kebijakan tarif nol rupiah akan sangat menolong masyarakat untuk menghemat biaya transportasi. Di sisi lain kebijakan ini akan membiasakan masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi publik dan mengurangi emisi karbon.
Langkah kedua, pemkot dan masyarakat harus aktif berpartisipasi memetakan jalur-jalur distribusi barang dari dan ke Surakarta. Dengan pemetaan ini dengan cepat diketahui apabila tersendat pasokan barang dan jasa sehingga potensi inflasi dapat dikendalikan.
Langkah ketiga, melakukan pemetaan kembali penerima manfaat dari program bantuan langsung tunai atau program bantalan sosial. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan laporan semester kedua pada 2021 sebanyak Rp 6,93 triliun dana program tidak tepat sasaran.
Dengan melakukan evaluasi maka penerima manfaat program bantalan sosial menjadi tepat sasaran dan dari sisi anggaran dapat lebih dihemat. Evaluasi penerima manfaat ini dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap data. Untuk cakupan wilayah Kota Solo akan lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan wilayah provinsi atau nasional.
Langkah terakhir, pemerintah dapat mengurangi dampak negatif inflasi melalui beberapa kebijakan yang diambil. Inflasi karena kenaikan harga BBM ini dapat kategorikan cost push inflation. Inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi.
Dengan demikian kebijakan pemerintah adalah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dan membantu pelaku usaha dengan mengamankan jalur-jalur distribusi barang dan jasa. (Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Radar Solo Septina Fadia Putri dengan Suryanto selaku Pengamat Ekonomi dari UNS)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




