Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh: Sholiqul Amri*)
“Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara,”. – Jenderal Soedirman.
Semangat pengabdian selalu melekat pada jiwa prajurit. Sikap patriot didasari pada semangat melindungi bangsa. Namun, belum lama ini masyarakat dibuat gaduh. Pemberian gelar tituler TNI dengan pangkat letnan kolonel (Letkol) pada Deddy Corbuzier memunculkan berbagai respons di masyarakat.
Menariknya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memberikan gelar tersebut, dan kemudian disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrahman pada 9 Desember lalu. Yudo Margono, Panglima TNI yang baru dilantik pun tampaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pertanyaan publik kemudian muncul, apa urgensinya? Apa jasanya? Apa tujuannya?
Segudang pertanyaan tersebut memang sah-sah saja dilontarkan. Nyatanya, pemberian pangkat tituler juga pernah diberikan pada “orang sipil” lainnya. Di antaranya, Idris Sardi yang merupakan ahli di bidang musik. Saat itu, pemberian gelar tituler untuk memudahkannya dalam pelatihan dan pelaksanaan supervisi musik di lingkungan militer.
Pemberian pangkat tituler, didasarkan pada Peraturan Panglima TNI nomor 40/2018 tentang kepangkatan prajurit TNI dan PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI. Juga merujuk pada pasal 29 ayat 2 nokor 39 /2010 yang menjelaskan bahwa penerima pangkat tituler berhak mendapatkan perlakuan administrasi terbatas, yakni perawatan kedinasan berupa tunjangan tituler sebesar 15 persen.
Lebih lanjut, jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam wawancara di Media Indonesia pada 10 Desember lalu, memberikan penjelasan bahwa pemberian gelar pada Deddy atas dasar pertimbangan khusus. Deddy dinilai memiliki kemampuan komunikasi di media sosial. Hal ini merupakan nilai plus untuk membantu TNI dalam menyebarkan pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas terutama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
Paradox yang kemudian muncul, pemberian gelar tersebut malah membuat gaduh. Tak hanya masyarakat sipil, tapi juga militer. Tak sedikit masyarakat mempertanyakan pemberian pangkat tersebut. Bahkan mendesak untuk dipertimbangkan kembali. Apakah ada unsur kedekatan dengan militer, atau apakah Deddy dinilai mampu menjadi pelatih dan supervisi? Tentunya pada bidang broadcasting dengan status sebagai seorang influencer.
Respons para pengamat militer tak kalah menarik. Haruskah Deddy langsung menerima pangkat letkol? Padahal pemberian pangkat tituler tak harus diberi pangkat letkol. Bisa saja diberi pangkat sesuai taraf kepentingannya, misal prajurit atau sersan.
Di sisi lain, Deddy memang memiliki daya tawar. Tak hanya sebagai seorang aktris ternama. Dia juga moncer di berbagai platform media sosial. Seperti You Tube dengan 19,7 juta subscriber, sedangkan viewer-nya mencapai ratusan dan jutaan orang tiap video. Kemudian, di platform Instagram, dia memiliki 11,7 juta follower. Juga follower Tiktok mencapai 3,2 juta. Angka yang cukup fantastis untuk sekelas influencer regional.
Tak ayal, bekal tersebut menjadi daya tawar. Seperti halnya kelompok bonafide (_red,_ Teori Komunikasi Bonafide Perspective, Linda Putnam) Deddy mampu menembus batas kelompok (permeable). Kehadirannya, digadang-gadang bisa memberikan warna baru bagi TNI. Tak hanya warna loreng atau hijau semata, tapi menjadi jembatan untuk menampilkan wajah TNI melalui berbagai platform media sosial dengan jutaan pengikutnya.
Wajah TNI selama ini dideskripsikan sebagai prajurit-prajurit yang maju di medan perang, namun tembok-tembok tersebut mampu dinegosiasikan Deddy dengan baik. Bisa jadi, Panglima TNI dan jajarannya melihat Deddy sebagai peluang. Pertama sosoknya sebagai influencer akan memudahkan komunikasi dengan masyarakat. Kedua, menjadi corong TNI untuk memudahkan edukasi dan mendekatkan. Ketiga, Deddy (mungkin) dianggap kompeten untuk menjadi mentor bagi prajurit-prajurit, utamanya dalam hal komunikasi di media sosial.
Tentunya, modal jutaan follower menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena secara otomatis, akan lebih mudah memengaruhi orang (terutama dalam menyampaikan pesan dari TNI). Namun, di sisi lain, harusnya sudah dipertimbangkan kedewasaan Deddy dalam menerima gelar tituler.
Selain kedewasaan bermedia sosial, pengendalian emosional dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk membuat konten berkualitas yang tentunya berbanding lurus dengan “pundi-pundi koin” yang dikantongi. Khusus poin terakhir adalah hal yang jarang dimiliki prajurit TNI.
Secara teoritis, TNI tengah menerapkan Teori Komunikasi Memori Transaktif, yaitu mengidentifikasi Deddy sebagai ahli untuk memengaruhi orang dan mengembangkan pikiran kelompok, dalam sistem memori yang lebih kompleks dan berpotensi lebih efektif daripada salah satu konstituen individualnya (Daniel Wegner, 1985).
Dengan memiliki basic komunikasi dan influencer dengan jutaan follower, Deddy tentunya dinilai bisa membuat strategi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Imbasnya, diharapkan muncul timbal balik dengan naiknya tingkat kepercayaan masyarakat.
Kolaborasi TNI vs Deddy Corbuzier ini harus dibangun atas asas kebersamaan, sehingga memungkinkan pengembangan pemahaman bersama tentang masalah dan informasi. Ada hal-hal yang perlu diantisipasi nantinya. Pertama, adanya ketergantungan; kedua, menahan informasi yang bersifat konfidensial untuk kepentingan pribadi; dan ketiga, terjadinya konflik yang justru menghambat tersampaikannya informasi kepada publik.
Selanjutnya, berbagai pertanyaan (mungkin) masih bergelayut. Seperti, urgensi pemberian gelar tersebut. Hal tersebut, cocok untuk dibedah melalui Teori Discourse of Suspicion (Dennis Mumby), yaitu bahwa keberadaan influencer di tubuh TNI, seolah membuat figur baru yang cenderung menampilkan permukaan saja. Hegemoni kekuasaan dalam bingkai komunikasi massa ini hanya akan menampilkan apa yang "perlu" ditampilkan pada publik. Bukan apa yang "dibutuhkan" oleh publik.
Hubungan kekuasaan ini akan membentuk pola-pola baru. Deddy kemungkinan diharapkan menjadi representasi baru bagi TNI, namun disisi lain hal tersebut bisa saja justru akan mengaburkan fungsi dan tugas pokok TNI, yang seharusnya itulah yang ditampilkan ke masyarakat. Alhasil, dapat mengaburkan struktur dalam tubuh TNI, sehingga membuat penyampaian pesan ke publik justru tidak berimbang. Dimana, masyarakat diminta meyakini informasi dari figur yang membuatnya.
Relasi kuasa dibuat menjadi resistensi pengalih perhatian. Informasi akan disortir sedemikian rupa dan mengaburkan asas-asas demokrasi. Masyarakat diarahkan untuk berfokus pada topik-topik tertentu dan mangaburkan "topik lain", karena pesan/informasi mampu dikontrol dan dikendalikan.
Reaksi dan kontroversi terkait pemberian pangkat tituler ini, pastinya juga ada dalam tubuh TNI. Deddy memang memiliki basic komunikasi dan jutaan followers. Pertanyaannya, apakah itu sebanding dengan pemberian gelar letkol? Padahal, menyandang pangkat letkol sedikitnya harus mengabdi pada kedinasan TNI selama 16 tahun dinas, tentunya bukan sesuatu yang mudah.
Pangkat letkol, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, bertugas memimpin satuan setingkat Batalyon, dengan jumlah prajurit yang dipimpin kisaran 500-1000 orang.
Tak hanya soal pengabdian fisik, namun juga pendidikan militer untuk mendapatkan pangkat “dua melati” ini. Proses tersebut memakan waktu tidak sedikit. Harus digembleng di kawah candradimuka, menjaga garis teritorial, penugasan di medan tempur, pendidikan militer maupun formal. Seolah, kerja keras dan waktu yang panjang untuk mendapatkan pangkat letkol bisa ditebus hanya dengan followers melimpah.
Pemberian pangkat letkol seyogianya juga mempertimbangkan jasa yang dibuat. “Nilai rasa” prajurit dalam menyikapi pemberian pangkat tituler ini harusnya juga dipertimbangkan dengan matang, jangan sampai mencederai moril dari prajurit TNI, karena organisasi TNI dan militansi prajuritnya berangkat dari pilar kebanggaan terhadap diri dan satuannya.
Seperti halnya, Idris Sardi. Dia memiliki basic di dunia permusikan. Lantas mengajarkan para prajurit dibidang tersebut. Atas pertimbangan sulit bagi warga sipil memberikan komando, maka gelar letkol tituler disematkan. Jelas, Idris Sardi menjadi perwira musik, sedangkan para prajurit TNI menjadi pemain musik didikannya. Gelar tituler dengan pangkat letkol tersebut juga dicopot ketika tugasnya selesai.
Namun, pada kasus Deddy, pangkat tituler yang diberikan cukup tinggi (bahkan untuk kalangan TNI sendiri). Apakah modal influencer tersebut bisa sebanding? Seharusnya, mengacu pada UU Nomor 34, pemberian pangkat tersebut harus sesuai dengan jabatannya. Apa yang akan dipimpin Deddy nantinya; grup tentara influencer? Grup tentara selebgram? Selebtiktok? Atau grup YouTuber?
Pemberian gelar tersebut harus menimbang urgensi dan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Padahal sebetulnya TNI sudah bisa mempresentasikan humanisnya melalui berbagai program di masyarakat. Contohnya, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Digelar rutin, tersebar di daerah tertinggal dan memberikan aksi nyata.
Pembangunan kesehatan hingga peningkatan perekonomian masyarakat dikerjakan dalam waktu yang singkat dan efektif. Belum lagi, kinerja TNI yang humanis juga bisa dilihat dari program air bersih, ataupun profesionalitas Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa-desa. Buktinya, hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, versi Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada Agustus 2022, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dengan perolehan 93,2 persen.
Sikap yang diambil oleh Kemenhan RI tersebut harus menjadi refleksi. TNI tak boleh hanya direpresentasikan oleh Deddy sebagai corong membangun citra diri. Namun, harus dibarengi dengan meningkatan profesionalitas dan kualitas prajurit. Baik secara internal melalui pengembangan kecakapan dan disiplin, juga secara eksternal melalui dukungan pemerintah dalam menyediakan anggaran pertahanan yang memadai untuk pengembangan fasilitas dan Alutsista. Dimana saat ini, alokasi anggaran pertahanan TNI dari PDB (Produk Domestik Bruto), baru sebesar 0,8 persen, paling kecil diantara negara-negara se-kawasan.
Menyongsong Tahun Baru 2023, TNI tentunya harus cakap dalam kualitas dan pengabdian. Namun lebih dari itu, negara juga juga harus memberikan dukungan untuk terciptanya pertahanan yang kuat. Bekal untuk menyambut generasi Indonesia emas 2045. Kuat dalam perekonomian dan sumber daya manusia (SDM), juga kuat pertahanan negaranya. (*)
*) Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

