Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyakit Birokrasi

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Tuhana, Pengamat Hukum UNS
Tuhana, Pengamat Hukum UNS
Oleh Tuhana, Pengamat Hukum UNS

PENYAKIT birokrasi masih menjangkit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Gejalanya, pengangkatan pejabat masih berdasarkan selera pribadi, lobi, power culture atau budaya kekuasaan, dan kemauan politik secara negatif. Padahal era reformasi sudah berlalu lama, namun fenomena itu masih jamak terjadi.

Dampaknya, sistem merit yang dikembangkan dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif, untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah, masih sebatas tekstual peraturan.

Usaha reformasi birokrasi melalui seleksi secara terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah masih banyak kelemahan. Solusinya, perlu wujud nyata partisipasi masyarakat dalam proses seleksi secara terbuka. Berdasarkan perkembangan yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat disebut Tuhana belum tampak.

Saat ini belum ada sarana atau tool kit penilaian yang standar dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kendala yang terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota terkait seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama adalah pada umumnya belum melakukan optimalisasi pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seleksi.

Dalam penelitian di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Batang, Kota Tegal, dan Kabupaten Grobogan ditemukan partisipasi masyarakatnya kurang optimal. Hasil penelitian berupa argumentasi urgensi partisipasi masyarakat dalam seleksi ditunjukkan tingkatan partisipasi masyarakat yang rendah.

Padahal konstruksi hukum meliputi konstruksi yuridis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016, memasukkan komponen partisipasi masyarakat dalam dimensi pengaturan, konstruksi instrumen rekam jejak berbasis partisipasi masyarakat, instrumen penilaian berbasis transparasi dan akuntabilitas dan instrumen pengawasan berbasis aksesibilitas informasi.

Tak hanya itu, perlu konstruksi sosiokultural masyarakat dengan membangun kesadaran dan pelibatan masyarakat. Sebagai komponen penilaian penelusuran rekam jejak sekaligus fungsi pengawasan seleksi. Partisipasi masyarakat sebagai ciri hukum responsif, saat ini belum diimplementasikan.

Selain itu juga belum berkontribusi terhadap problematika birokrasi. Harus ada perbaikan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah. (aya/bun)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer