Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Sengketa, Adopsi Penyelesaian Sengketa Konstruksi Khas Barat

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
M Imam Dani Putra, S.H, selaku Jafung Pengelola PBJ, Mahasiswa MSS Hukum Konstruksi Universitas Andalas
M Imam Dani Putra, S.H, selaku Jafung Pengelola PBJ, Mahasiswa MSS Hukum Konstruksi Universitas Andalas
Oleh M Imam Dani Putra, S.H. (Jafung Pengelola PBJ, Mahasiswa MSS Hukum Konstruksi Universitas Andalas)

Dua tahun lalu, tanggal 1 April 2021, peraturan terkait dewan sengketa konstruksi baru saja diterbitkan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi. Dewan sengketa kontruksi itu sendiri pada awalnya merupakan cara penyelesaian sengketa internasional yang diprakarsai oleh FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), asosiasi insinyur internasional yang membuat standar dokumen konstruksi yang digunakan di banyak negara. Sebelumnya, kata-kata dewan sengketa konstruksi telah disebutkan dalam Pasal 88 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi namun tidak dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana implementasi dari dewan sengketa tersebut.

Dewan Sengketa sengaja dibentuk sejak awal pengikatan jasa konstruksi jauh sebelum timbul sengketa/perselisihan. Sebaliknya, jasa arbiter, mediator, konsiliator baru dibutuhkan justru setelah timbul sengketa konstruksi. Dengan demikian, sudah seharusnya Dewan Sengketa Konstruksi lebih memahami karakteristik sengketa karena telah ikut ambil bagian “mengawal” pelaksanaan suatu Kontrak Kerja Konstruksi

Meski demikian, penggunaan Dewan Sengketa hanya dilakukan terhadap pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri dan luar negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, kecuali diatur lain dalam perjanjian.

Sistem Kelembagaan Dewan Sengketa

Dewan Sengketa terdiri dari perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan Kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Jumlah anggota dewan sengketa kontruksi berjumlah gasal paling banyak 3 (tiga) orang, berarti juga diperbolehkan 1 (satu) orang. Mirip dengan arbitrase, dalam hal digunakan Dewan Sengketa berjumlah 3 (tiga) orang maka baik pengguna jasa dan penyedia jasa mengusulkan nama 1 (satu) calon anggota Dewan Sengketa, kemudian Dua calon anggota Dewan Sengketa yang telah diusulkan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia memilih satu orang anggota lain yang dijadikan sebagai ketua. Sebelum kontrak, para pihak membuat terlebih dahulu Perjanjian Kerja Dewan Sengketa, sebuah dokumen perikatan tripartit yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa, Penyedia, dan anggota Dewan Sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa, pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Penggunaan Dewan Sengketa dilakukan setelah perikatan Jasa Konstruksi. Persyaratan menjadi Dewan Sengketa diantaranya adalah warga negara Indonesia; fasih dalam bahasa yang ditetapkan dalam Kontrak dan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Pengguna Jasa dan Penyedia; memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian secara kualifikasi memiliki pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual; memiliki pemahaman dalam interpretasi Kontrak dan regulasi; dan/atau memiliki pengalaman dan/atau pemahaman aspek keteknisan pekerjaan sesuai Kontrak.

Sumber daya manusia Dewan Sengketa bila diinterpretasikan dari Peraturan yaitu siapa saja yang memenuhi persyaratan dan memiliki kualifikasi tersebut, artinya tidak ada klausul yang mengatur mengenai anggota Dewan Sengketa harus merupakan anggota dari salah satu Organisasi/Asosiasi yang ditunjuk seperti contohnya Arbiter harus anggota dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Meskipun demikian, secara internasional sejak lama telah ada ikatan para ahli Dewan Sengketa tergabung dalam Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), lalu di Indonesia terdapat Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (DSK), sebuah perkumpulan yang dibentuk sejak tahun 2020 dan diketuai oleh Prof Sarwono Hardjomuljadi, seorang ahli kontrak konstruksi dari Indonesia yang juga memiliki peran dalam FIDIC dan DRBF. Perkumpulan ini bertujuan untuk menghimpun ahli-ahli yang memiliki kualifikasi menjadi Dewan Sengketa sehingga baik pengguna jasa dan penyedia jasa tidak bingung untuk memilih anggota Dewan Sengketa.

Dewan Sengketa Memiliki Dua Fungsi

Dalam penggunaannya, dewan sengketa menjalankan dua fungsi sekaligus. Pertama, berfungsi sebagai pencegahan/penyelesaian perselisihan yang mana menggantikan fungsi mediasi, konsiliasi dan negosiasi. Kedua, berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang menerbitkan putusan formal. Karena tugasnya mengawal kontrak dari awal sampai akhir, metode ini juga dapat disebut sebagai sarana mitigasi sengketa kontrak.

Meskipun putusan formal Dewan Sengketa bersifat final dan mengikat, putusan terebut masih dapat ditolak oleh salah satu pihak. Tidak ada klausula atau pasal dimana putusan tersebut harus didaftarkan ke pengadilan untuk dapat di eksekusi. Dalam arti, penggunaan dewan sengketa konstruksi sangat bergantung pada itikad baik dari pihak pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menaati setiap klausul kontrak. Dalam hal ini, Perjanjian dewan sengketa terdapat dalam format standar dari Peraturan Menteri PUPR dan Perjanjian dewan sengketa dari pihak pemberi pinjaman/MDB Harmonised Edition yang diterbitkan oleh Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), dengan kata-kata dan istilah yang digunakan harus memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi menandakan bahwa pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya telah dapat diaplikasikan meski terdapat beberapa catatan. Hal yang perlu di antisipasi dari dewan sengketa konstruksi adalah terkait pemahaman, bagaimana peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi penggunaan dewan sengketa konstruksi, mulai dari aspek bahasa, ruang lingkup, anggaran, kelembagaan, putusan serta ekosistem. Bagaimana harmonisasi setiap peraturan yang mengatur terkait kontrak konstruksi sehingga dalam penyelesaian sengketa tidak ada perbedaan interpretasi, tumpang tindih peraturan, bahkan kesalahan dalam mengaplikasikan dokumen pekerjaan konstruksi antara Pengguna jasa dengan penyedia jasa. (*)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer