Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kampus Bersuara

Tri Wahyu Cahyono
Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯
Dr. Edy Purwo Saputro, S.E., M.Si, dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dr. Edy Purwo Saputro, S.E., M.Si, dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh: Dr.Edy Purwo Saputri, S.E.,M.Si*)


Advertisement

Pesta demokrasi sejatinya adalah proses melahirkan suksesi kepemimpinan yang baik dan benar. Bukannya melahirkan dinasti kepemimpinan, terutama dalam model kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Padahal KKN menjadi musuh bersama sejak Orde Baru, di era kepemimpinan Presiden Soeharto yang akhirnya digulingkan pada 1998.

Menjadi rancu jika kemudian di era now, ada niatan membangun kembali dinasti kepemimpinan melalui praktik curang.

Advertisement

Termasuk menghalalkan segala cara, terutama melalui rekayasa regulasi
dan perundangan demi memuluskan niatan dari figur tertentu.

Secara kasat mata, berbagai praktik culas itu akhirnya memicu kemarahan insan akademisi.
Meski sebelumnya masyarakat awam juga sempat geram melihat praktik ini.

Karena dinilai mencederai hakikat demokrasi, terutama marwah anti-KKN yang dilahirkan pascaorba. Sehingga kita menapaki era reformasi.

Advertisement

Kegeramanan publik, jika tidak mau disebut kemarahan, pada akhirnya terakumulasi di semua aspek. Akhirnya memicu sentimen negatif dari kalangan akademisi di sejumlah kampus.

Imbas dari itu, semua tidak bisa terlepas dari praktik kotor yang dilakukan selama proses pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini.

Fakta konkret paling jelas dan nyata adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian
berdampak sistemik di semua aspek demokrasi.

Ironisnya, meski sudah ada putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), tapi proses demokrasi masih berlanjut.

Akhirnya satu per satu gugatan berkaitan di ranah demokrasi terus terjadi. Setidaknya, agenda pemakzulan juga muncul. Target utamanya adalah menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain agenda pemakzulan, tahapan yang saat ini terjadi yaitu mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam jajaran Kabinet Indonesia Maju, pada Kamis (1/2) pukul 16.30.

Mundurnya Mahfud MD bukan hanya karena beliau cawapres, tapi juga ini menjadi preseden baik untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara dalam berkampanye.

Paling tidak, mundurnya Mahfud MD menjadi pembenar dari penegasan Presiden Jokowi yang memicu kontroversi. Karena Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak.

Di balik mundurnya Mahfud MD, sebenarnya juga muncul rencana mundurnya sejumlah menteri lain dengan argumen sudah tidak adanya kenyamanan dalam bekerja di jajaran kabinet.

Hal ini juga ditegaskan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang tidak pernah merasa diajak membahas pembagian bansos.

Termasuk penyalurannya yang dilakukan Presiden Jokowi secara sendiri, sehingga memicu perdebatan seolah bansos adalah bantuan yang berasal dari presiden (padahal bansos dari pajak rakyat dan menjadi program nasional).

Rentetan kegiatan politik yang terjadi menjelang pesta demokrasi terutama pilpres, menjadi
pembenar bahwa iklim sosial politik menjelang pesta demokrasi cenderung memanas.

Fakta ini menguatkan argumen terkait perilaku investor yang wait and see. Bukan tidak mungkin bisa berubah menjadi wait and worry, jika situasi tidak semakin kondusif.

Maka situasi ini memancing kalangan akademisi dan kampus untuk bersuara. Setidaknya, sudah muncul sejumlah kampus yang menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi, terkait perilaku di akhir waktu menuju hari H pesta demokrasi, terutama pilpres.

Suara kalangan akademisi dan munculnya sejumlah petisi dari kampus harus dicermati secara bijak oleh pemerintah. Hal itu tidak akan terjadi jika demokrasi tidak sedramatis seperti ini.

Apalagi praktik-praktik kotor sangat lugas dipertontonkan kepada publik.

Setidaknya, ini terlihat dari kontroversi putusan MK dan perilaku tidak etis lainnya selama debat capres-cawapres.

Paling tidak, debat cawapres terakhir juga kasat mata mencederai akademisi (kemudian memicu kemarahan dari warga Madura dan penolakan melalui spanduk di sejumlah tempat).

Belajar fakta di pesta demokrasi, maka suara kalangan akademis dan kampus yang mengeluarkan petisi harus menjadi pembelajaran.

Bahwa pesta demokrasi itu bagian dari suksesi untuk melahirkan kepemimpinan yang baik dan benar. Bukan membangun apalagi berusaha untuk melanggengkan dinasti kepemimpinan.

Termasuk niatan merekayasa regulasi dan perundangan. Sejatinya rakyat tidaklah sebodoh yang dikira. (*)

*) Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Advertisement

Artikel Terkait

Segarkan Komitmen ASN Perangi KKN, Pemkab Sukoharjo Gelar Refreshment of Integrity

Segarkan Komitmen ASN Perangi KKN, Pemkab Sukoharjo Gelar Refreshment of Integrity

Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo pimpin kegiatan refreshment of integrity ASN di Gedung Budi Sasono, Rabu (2/9).

Duh, 441 SDN di Karanganyar Kekurangan Guru: Disdikbud Cari Solusi Darurat

Duh, 441 SDN di Karanganyar Kekurangan Guru: Disdikbud Cari Solusi Darurat

Sekolah SDN di Karanganyar masih kekurangan 300 an guru. Menyusulnya tingginya angka guru pensiun tiap bulan.

Dorong Transformasi Digital Pendidikan, Tim KKN Sains Data UNS Gelar Edukasi Pemanfaatan AI di SMPN 10 Solo

Dorong Transformasi Digital Pendidikan, Tim KKN Sains Data UNS Gelar Edukasi Pemanfaatan AI di SMPN 10 Solo

Tim KKN Eminence Loop UNS berikan edukasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Google NotebookLM, dan ChatGPT di SMP Negeri 10 Solo

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer