
Oleh: Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H*)
TEKNOLOGI informasi dan peluang ekonomi digital telah berkembang dengan cepat.
Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi berhasil mengubah perilaku orang berbisnis dan bertransaksi.
Dalam ekonomi digital, istilah seperti "e-transaksi", "e-komersial", dan "e-bisnis" mulai muncul.
Perubahan perilaku ini secara otomatis membawa sejumlah efek negatif, salah satunya adalah ancaman terhadap hak warga negara atas privasi dan data pribadi.
Meskipun hak privasi bukan hak asasi yang absolut, menjaga hak ini penting di era ekonomi digital.
Sangat penting untuk diingat bahwa setiap kali kita menggunakan internet, semua tindakan yang kita lakukan atau situs web yang pernah kita kunjungi akan terekam dan disimpan dalam bentuk data digital.
Situasi saat ini memastikan perlindungan data dalam ekonomi digital, perusahaan seperti e-commerce dan e-banking menyimpan data pribadi konsumen.
Seperti nama, alamat rumah atau kantor, alamat email, dan bahkan nomor rekening bank mereka.
Dalam situs web e-commerce tersimpan data kartu kredit pengguna yang bertransaksi menggunakan e-commerce.
Di tanah air, berita tentang banyaknya penipuan menggunakan situs e-commerce sering didengar.
Penipuan saat ini meningkat dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram.
Menggunakan kartu kredit yang melibatkan data pribadi dan privasi akan menjadi masalah bagi masyarakat yang sadar akan hal ini.
Karena banyaknya situs e-commerce di Indonesia, penting untuk menjaga data pribadi dan privasi pelanggan.
Data pribadi merupakan data akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
Perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjamin bahwa mereka digunakan dengan benar.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memang tidak menyatakan secara eksplisit mengenai hak privasi.
Namun dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
Menurut pengertian pasal tersebut, hak privasi adalah hak yang diberikan kepada setiap orang dan harus dilindungi karena merupakan martabat setiap orang.
Salah satu alasan hak privasi harus dilindungi adalah karena ketika seseorang membangun hubungan dengan orang lain, mereka perlu menutupi beberapa aspek kehidupan pribadinya untuk menjaga posisi mereka.
Dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlindungan terhadap data pribadi adalah salah satu jenis perlindungan hak atas privasi yang diatur langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Dengan menghormati hak asasi manusia (HAM), prinsip persatuan, dan penghargaan terhadap hak individu, konstitusi ini menetapkan dasar hukum untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dan privasi serta memastikan iklim bisnis yang aman dan adil.
Saat ini, lebih sulit untuk melindungi hak-hak fundamental seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi.
Ketika teknologi maju, seharusnya hak-hak ini tidak diabaikan, meskipun kenyataannya tidak demikian sehingga semakin sulit untuk memberikan perlindungan hak privasi secara optimal.
Hal ini dikarenakan teknologi komunikasi memerlukan alat yang memudahkan, yang memungkinkan transfer data lebih cepat.
Data di era ekonomi digital tidak dikirim secara fisik ke tujuan yang dapat diprediksi.
Apabila transaksi ekonomi antara individu dan bisnis dilakukan secara digital, tempat penyimpanan fisik privasi dan data pribadi akan sulit ditemukan.
Tempat penyimpanan data tersudut akan bersifat internasional, sehingga tidak lagi dibatasi oleh yurisdiksi nasional.
Data juga dapat diakses oleh orang di luar negara pemilik data. Pengaturan lintas batas negara juga harus mendukung untuk melindungi privasi dan data pribadi dengan baik.
Salah satu contohnya adalah aturan bahwa transfer data pribadi ke negara lain hanya boleh dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu.
Perkembangan sistem komputer dan internet membuat pencarian dan penyebaran data menjadi lebih mudah.
Perlindungan data sering dianggap sebagai bagian dari perlindungan privasi.
Menurut Allan Westin, hak pertama individu maupun organisasi disebut sebagai hak privasi dan merekalah yang menentukan apakah data tersebut dapat diketahui pihak lain atau tidak.
Para pakar hukum juga menggunakan definisi tersebut, terutama berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Data pribadi orang dapat diakses, diproses, dikumpulkan, dan diubah dengan cepat dan murah berkat kemajuan teknologi.
Hak privasi tidak bersifat absolut karena kewajiban sosial juga penting, sehingga seseorang harus selalu menyeimbangkan antara privasi dan kepentingan sosial, yang akan diproses oleh lingkungan sosialnya.
Privasi dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan:
1) Privasi atas informasi, yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti catatan kesehatan dan informasi kredit.
2) Privasi atas anggota badan, yang berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang. Seperti pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometrik seperti retina mata dan sidik jari; dan privasi atas informasi pribadi, yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan.
3) Privasi atas komunikasi, yang mencakup perlindungan terhadap komunikasi seseorang, seperti melalui surat, telepon, email, atau bentuk komunikasi lainnya.
4) Privasi atas teritorial, yang mencakup perlindungan terhadap lingkungan seseorang, seperti privasi di rumah atau tempat tinggal mereka, dan privasi di tempat kerja mereka.
Doktrin yang disebutkan oleh Westin di atas mendefinisikan privasi data pribadi sebagai privasi yang memberi seseorang kebebasan untuk memilih apakah pihak ketiga dapat mengakses data mereka atau tidak.
Pencurian data pribadi, baik sengaja maupun tidak disengaja, adalah sumber banyak kasus kejahatan turunan.
Tidak semua orang menyadari fakta bahwa mereka tidak hanya memiliki hak untuk mengelola data mereka, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga agar data mereka tidak dicuri.
Pencurian data pribadi selama transaksi e-commerce meliputi: Hacking adalah merekam aktivitas digital menggunakan software, sedangkan phishing adalah meminta langsung kepada pemilik data, baik secara sadar maupun tidak sadar.
Carding: Pelaku mencuri nomor kartu kredit, kemudian digunakan untuk bertransaksi.
Skimming: Mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana dari rekening korban.
Selain itu, pengguna internet tidak menyadari menyebarkan data pribadi kita melalui media sosial, seperti selfie dengan KTP, nama ibu kandung, alamat rumah, dan tanggal lahir.
Konsumen harus berhati-hati terhadap link phising atau web phising yang berpura-pura sebagai marketplace. Ini mencegah data pribadi dicuri atau dijual.
Saat ini, ada sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak privasi, di mana perlindungan data pribadi termasuk:
1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
UU ITE mengatur informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi.
UU ITE menetapkan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi di Indonesia dengan mengatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka miliki.
2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE):
Peraturan pelaksana PP PSTE UU ITE mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
PP ini mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi, termasuk aturan tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi.
3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016):
Permenkominfo ini secara khusus membahas perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
Peraturan ini mencakup dasar perlindungan data pribadi, hak subjek data, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk melindunginya.
4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP):
UU PDP, yang baru disahkan pada tahun 2022 berfungsi sebagai landasan untuk perlindungan data pribadi di Indonesia.
UU ini mengatur hak-hak subjek data, tanggung jawab pengendali dan pemroses data, dan konsekuensi administratif dan pidana untuk pelanggaran.
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:
POJK ini melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk melindungi data pribadi konsumen dari lembaga keuangan yang mengelolanya.
Dengan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik dan lembaga yang mengelola data pribadi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, peraturan ini menggabungkan hak privasi warga negara Indonesia.
Namun, undang-undang ini tidak ideal jika setiap orang tidak berusaha melindungi diri saat berinteraksi dan bertransaksi di dunia digital.
Langkah penting untuk menjaga keamanan dan privasi saat menggunakan internet adalah melindungi data pribadi.
Untuk melindungi informasi pribadi Anda di internet, cara-cara berikut dapat membantu:
Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang kuat dan unik.
Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama, untuk setiap akun internet.
Aktifkan Otentikasi Dua Faktor (2FA): memberikan lapisan keamanan tambahan dengan meminta dua bentuk verifikasi untuk mengakses akun Anda, seperti kode ponsel dan kata sandi.
Memperbarui Perangkat Lunak Secara Berkala: memastikan bahwa sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan selalu diperbarui untuk melindunginya dari kerentanan keamanan terbaru.
Hindari jaringan Wi-Fi Publik yang Tidak Aman: Jika Anda perlu menggunakan jaringan Wi-Fi publik, pikirkan menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk mengenkripsi koneksi internet Anda.
Jangan berbagi informasi pribadi terlalu banyak di media sosial.
Melindungi perangkat dari virus, malware, dan ancaman cyber lainnya dengan menggunakan perangkat lunak keamanan dan Anti-Malware. Memantau pengaturan privasi akun, dan membatasi informasi pribadi yang Anda bagikan di platform media sosial.
Berhati-hatilah dengan tautan dan email phishing. Jangan klik tautan atau lampiran dari pesan atau email yang mencurigakan atau tidak dikenal.
Jangan ragu untuk memverifikasi sumber sebelum membuka tautan.
Enkripsi Data Pribadi: Gunakan alat enkripsi untuk melindungi informasi pribadi saat Anda mengirim atau menyimpannya di internet.
Pelajari Teknik Keamanan Digital dan Aplikasinya
Meningkatkan pengetahuan digital dengan mempelajari teknik keamanan siber terbaik.
Ada banyak sumber daya online yang dapat membantu Anda dalam melindungi diri secara digital.
Gunakan Browser dengan Fitur Keamanan Tambahan: Beberapa browser menawarkan fitur keamanan tambahan seperti pemblokiran pelacak, perlindungan phishing, dan pengelola kata sandi yang dapat membantu melindungi data pribadi.
Pengguna internet dapat menjaga data mereka aman dengan mengikuti langkah-langkah ini. Dalam setiap aktivitas online, tetap waspada dan prioritaskan keamanan digital.
Pada dasarnya, berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan privasi data pribadi dalam ekonomi digital bertanggung jawab untuk melindungi hak privasi.
Beberapa entitas utama yang bertanggung jawab termasuk : Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi.
Ini termasuk UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan peraturan terkait lainnya di Indonesia.
Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan undang-undang yang berlaku untuk memastikan bahwa berbagai entitas mematuhinya (Ditjen Aptika).
Bagian Pengawas dan Regulator: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengawasi industri dan bisnis digital.
Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan perlindungan data dan mengambil tindakan jika terbukti melanggarnya (Ditjen Aptika).
Perusahaan dan Penyelenggara Sistem Elektronik: Perusahaan yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data pribadi sangat bertanggung jawab untuk melindunginya.
Mereka harus memastikan bahwa ada kebijakan dan sistem keamanan yang cukup untuk mencegah data bocor atau disalahgunakan (Ditjen Aptika).
Individu atau pengguna juga bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi mereka dengan mengambil tindakan keamanan.
Seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan otentikasi dua faktor, dan berhati-hati saat berinteraksi dengan informasi pribadi di internet (Ditjen Aptika).
LSM dan organisasi seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sangat penting untuk mendukung, mengajar, dan memantau pelanggaran hak privasi.
Mereka sering memberikan dukungan hukum dan bantuan hukum kepada orang-orang yang mengalami pelanggaran hak privasi (Katadata).
Dengan kerja sama dari semua pihak ini, perlindungan hak privasi dalam ekonomi digital dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna. (*)
*) Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni Universitas Duta Bangsa Surakarta



