
Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi
PERJUDIAN, kemiskinan, dan pengangguran adalah mata rantai yang sangat kompleks. Hal ini cenderung mayoritas terjadi di negara miskin berkembang. Oleh karena itu, fakta terkuaknya judi online (judol) kemarin memperkuat asumsi dari mayoritas kasus di balik ironi negara
miskin berkembang. Artinya, terkuaknya kasus judol di Indonesia hanyalah segelintir kasus yang terjadi di mayoritas negara miskin berkembang.
Ironisnya, realitas ini justru melibatkan sejumlah oknum aparat yang seharusnya menutup praktik judol di semua lini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan dugaan yang muncul, sindikat
judol ini melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Karena dari 15 orang yang ditangkap, ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Komdigi.
Komdigi ini kementerian yang berwenang memblokir situs judol. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka memanfaatkan kewenangannya, dengan melindungi ribuan situs judi online
demi keuntungan pribadi.
Problem pelik di balik judol dan tertangkapnya sejumlah oknum, secara tidak langsung hal ini justru memicu sentimen. Karena bukan tidak mungkin ada aliran dana keamanan yang masuk ke kantong mereka. Dan dugaan ini harus dikaji secara mendalam. Termasuk juga potensi aliran dana ke kantong petingginya.
Argumen ini tentu sangat beralasan. Karena aliran dana di level bawah pasti sepengetahuan di level atasnya. Fakta ini menjadi bumerang, karena pemerintahan Prabowo bertekad memberantas perjudian, termasuk juga semua bekingnya.
Meski demikian, hal ini patut juga dipertanyakan. Apakah mampu merealisasikannya? Hampir sama kasusnya dengan mafia peradilan, yang faktanya terbukti semakin banyak yang terkuak. Jadi, fakta ini juga menjadi ancaman dibalik komitmen untuk mereduksi kasus-kasus korupsi di sejumlah kementerian.
Terkuaknya sejumlah kasus di awal pemerintahan Prabowo, yang diduga melibatkan sejumlah
menterinya, maka sangatlah beralasan jika wacana reshuffle mengemuka. Karena memang ada ancaman sejumlah menterinya yang bermasalah.
Muara dibalik kasus judol pada dasarnya tidak bisa terlepas dari realita kemiskinan yang terjadi. Kondisi ini didukung meningkatnya angka pengangguran. Akibat dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri, terutama padat karya.
Selain itu, kondisi sosial ekonomi di masyarakat yang cenderung kurang kondusif juga berdampak sistemik terhadap “mimpi” harapan palsu dari maraknya judol. Gayung bersambut, hal ini beriringan dengan ancaman dari peredaran pinjaman online (pinjol).
Realitas kekalutan yang terjadi di masyarakat, seolah menjadi stimulus untuk terjun bebas di permainan judol. Termasuk juga terpaksa terjerumus dalam belenggu pinjol. Padahal perlahan tapi pasti, baik judol maupun pinjal akan menjerumuskan masyarakat.
Semua mimpi semu di balik harapan kemenangan dalam permainan judol, seolah menjadikan ini sebagai hiburan tersendiri bagi masyarakat. Akibatnya, mereka terlena dan akhirnya semakin
menjerumuskan dan menyesatkan.
Oleh karena itu, harus ada edukasi dan juga literasi secara sistematis dan berkelanjutan. Supaya masyarakat semakin melek di balik ancaman judol dan pinjol. Padahal, judol dan
pinjol sangat rawan menyeret kaum miskin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin per Maret 2024, yakni 9,03 persen atau sebesar 25,22 juta orang. Rincian di balik data kemiskinan ini, penduduk miskin perkotaan per Maret 2024 yaitu 7,09 persen dan perdesaan 11,79 persen.
Garis kemiskinan per Maret 2024 yaitu Rp 582.932 per kapita per bulan. Kemudian pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 4,78 orang anggota rumah tangga. Berikutnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata, yakni Rp 2.786.415 per rumah tangga miskin per bulan.
Data ini menjadi argumen ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya. Dampak yang terjadi adalah, mereka bermain judol karena berusaha dan berharap mendapat
“kemenangan semu”. Demi sekedar mendapatkan sedikit rupiah untuk menyambung hidup, serta menutupinya dari semua kebutuhan yang ada.
Fakta ini juga menjadi pembenar, ketika bantuan sosial (bansos) menjadi strategi untuk mendulang suara dalam kemenangan dan pemenangan pesta demokrasi di republik ini. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Inilah fakta ironi di republik ini. Dibaliknya ada keresahan atau masyarakat yang sakit, sementara
di sisi lain mafia peradilan dan korupsi masih saja terjadi. Bahkan nilai kerugian negara akibat kasus ini tidaklah sedikit. (*)
Edy Purwo Saputro *)
*) Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta




