Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jalan Sunyi 100 Hari Kerja Gubernur Ahmad Luthfi

Tri Wahyu Cahyono
Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯

 

Hadi Santoso, S.T., M.Si,  peneliti senior Indoriset Strategis
Hadi Santoso, S.T., M.Si, peneliti senior Indoriset Strategis

Oleh: Hadi Santoso, S.T., M.Si.*)


Advertisement

RADARSOLO.COM-Tak terasa, 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin telah berlalu pada 1 Juni 2025 lalu.

Memilih "jalan sunyi" nampaknya menjadi frasa yang pas untuk menggambarkan gaya kerja Luthfi-Yasin.

Alih-alih bergelut dengan hiruk pikuk pemberitaan atau berpolemik dalam opini publik, Luthfi memilih untuk membangun fondasi jangka panjang.

Advertisement

Pilihan ini tentu berisiko memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai capaian kinerja, bahkan keraguan akan efektivitas kepemimpinan di masa depan.

Namun, jika dicermati, laporan 100 hari kerja Luthfi-Yasin menunjukkan setidaknya ada dua kebijakan fundamental yang telah diambil dan dilaksanakan.

Kebijakan pertama Pemprov Jateng adalah berkonsentrasi pada penyiapan fondasi dasar untuk program kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

Ibarat seorang nelayan, Luthfi memilih untuk menyiapkan "alat tangkap" terlebih dahulu, seperti pancing, jala, atau jaringnya.

Fokus utamanya terletak pada penyelesaian kelembagaan, regulasi, dan mekanisme kerja guna intervensi program yang akan menyentuh langsung masyarakat.

Berbagai inisiatif konkret telah digulirkan. Contohnya, percepatan pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) di desa-desa terbaik se-Indonesia, dengan 981 koperasi di antaranya sudah berbadan hukum.

Lalu, ada percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pelosok kecamatan, di mana 196 bangunan SPPG telah rampung.

Gubernur juga memfasilitasi forum konsolidasi antara DPR RI dan DPRD Provinsi dengan pihak eksekutif, yang secara implisit menyampaikan pesan "Sugeng Rawuh" (selamat datang) dan ajakan untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah.

Tak hanya itu, penguatan lembaga sosial kemasyarakatan melalui kebijakan hibah dan penyelesaian kelembagaan.

Serta akselerasi pembukaan peluang kerja sama pembekalan dan penempatan tenaga kerja juga menjadi perhatian.

Meskipun terkesan formalitas, target cerdasnya adalah memastikan anggaran akan mengucur deras hingga ke desa-desa pada tahun 2026 mendatang.

Jika kelembagaan KMP terselesaikan, secara bertahap tambahan Rp3 miliar per koperasi dapat mulai dirasakan manfaatnya pada tahun 2026.

Sementara itu, keberadaan SPPG, selain mendukung program makan bergizi gratis, dengan kapasitas minimal 3.000 porsi makanan per hari di setiap SPPG, tentu akan menciptakan efek domino pada pergerakan ekonomi harian.

Baik bagi produsen pertanian, UMKM, maupun penyerapan tenaga kerja di setiap kecamatan.

Lebih jauh, kenyamanan anggota dewan dari Jawa Tengah dalam memperhatikan konstituennya pasti akan berimplikasi pada turunnya program aspiratif di seluruh sektor.

Seperti bantuan rehabilitasi rumah, alat pertanian, infrastruktur desa, hingga terselenggaranya forum-forum musyawarah masyarakat yang terpolakan.

Kebijakan kedua adalah pelaksanaan program-program nyata yang secara langsung menjawab keluhan masyarakat untuk meminimalkan rasanan (gunjingan atau keluhan umum) terhadap pemerintahan.

Di sektor pendidikan, gubernur menunjukkan gerak cepat (gercep) dengan merealisasikan lebih dari Rp961 miliar untuk insentif guru, baik negeri maupun swasta.

Melalui program BOSDA, insentif pengajar agama, beasiswa bagi siswa, dan operasionalisasi 15 SMK unggulan.

Selain itu, gubernur juga bekerja dalam diam dengan merelokasi anggaran lebih dari Rp800 miliar untuk penanganan 101,03 kilometer jalan rusak provinsi yang mencakup 179 ruas.

Di sektor pemerintahan desa, Luthfi mengucurkan lebih dari Rp2 triliun untuk menyiapkan fondasi tercapainya Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

Guliran program kedua ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan gubernur.

Sekaligus secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pekerjaan Rumah ke Depan

Berdasarkan logframe pemerintahan Luthfi- Yasin, fokus ke depan harus sangat terarah pada visi "Jateng Sigap, Jateng Makmur, dan Jateng Nyaman".

Pekerjaan rumah pertama adalah penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai konsep dasar realisasi visi dan misi gubernur.

Dokumen ini menjadi "kitab babon" bagi kebijakan anggaran dan prioritas kegiatan.

Isu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun yang bersifat tematik dan melibatkan kabupaten/kota hingga tingkatan desa akan menjadi faktor kunci keberhasilan pemerintahan ini dalam menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Keseragaman tema, meskipun dengan bahasa yang berbeda, perlu menjadi prioritas langkah.

Misalnya, tema ketahanan pangan pada tahun 2026 harus senafas dengan tema dan program pembangunan hingga tingkatan desa.

Harmonisasi ini harus terus dilakukan di tahun-tahun mendatang.

Meskipun hal ini tentu akan menghadapi tantangan besar mengingat perbedaan modal dasar setiap kabupaten/kota, baik dari sisi fiskal maupun potensi dan tantangannya.

Terlebih lagi, perbedaan latar belakang partai politik kepala daerah juga menjadi faktor yang membutuhkan "seni" dalam harmonisasi kepentingan masyarakat ini.

Pekerjaan rumah kedua adalah percepatan optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kesejahteraan masyarakat.

PSN yang sedang berjalan atau bahkan yang sudah selesai, harus memiliki objektivitas kedisinian dan kekinian dalam menjawab permasalahan di Jawa Tengah.

Dalam konteks "kedisinian", bukan hanya indikator nasional keberhasilan PSN di Jawa Tengah yang penting.

Tetapi dampak detail keberadaannya bagi masyarakat juga harus benar-benar dirasakan.

Misalnya, apakah empat waduk yang telah selesai dibangun sudah benar-benar berpengaruh terhadap ketahanan pangan atau pasokan air bersih jika infrastruktur detailnya berupa SPAM dan saluran irigasi belum tuntas? 

Demikian pula, apakah Tol Laut Semarang-Demak yang diharapkan mampu membawa efek ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Semarang dan Demak benar-benar sudah terasa jika permasalahan kemacetan dan banjir rob belum teratasi? 

Konsep "kekinian" di sini adalah bagaimana peran pemerintah provinsi dapat menarik dan mendorong substansi PSN untuk menjawab permasalahan masyarakat saat ini.

Gebrakan 100 hari pemerintahan Luthfi-Yasin telah berhasil memberikan gambaran corak komunikasi, pengambilan keputusan, dan gaya kerja pemerintahannya, dengan hasil yang relatif memuaskan banyak pihak.

Kini, kita sama-sama menantikan gebrakan-gebrakan lanjutan ala Luthfi - Yasin ke depan.

Dengan harapan bahwa fondasi yang telah dibangun akan menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. (*)

*) Peneliti Senior Indoriset Strategis

Advertisement

Artikel Terkait

Atasi Krisis Air Bersih di Kalikebo Klaten, Pemprov Jateng Bangun SPAM Permanen Usai 2 Bulan Dropping Air

Atasi Krisis Air Bersih di Kalikebo Klaten, Pemprov Jateng Bangun SPAM Permanen Usai 2 Bulan Dropping Air

Dua bulan dibantu pengiriman 245.000 liter air bersih, warga Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten kini segera menikmati saluran SPAM permanen dari Pemprov Jateng

Jembatan Dengkeng Cawas Klaten Siap Beroperasi 21 Desember 2026, Akses Jateng–DIY Makin Lancar

Jembatan Dengkeng Cawas Klaten Siap Beroperasi 21 Desember 2026, Akses Jateng–DIY Makin Lancar

Pembangunan ulang Jembatan Dengkeng di Cawas, Klaten senilai Rp20,6 miliar ditargetkan beroperasi 21 Desember 2026 guna memperkuat konektivitas Jateng–DIY

20,84 Juta Warga Terjangkau CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling 

20,84 Juta Warga Terjangkau CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling 

Sebanyak 20,84 juta warga Jawa Tengah telah terjangkau program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemprov Jateng memperkuat layanan melalui Speling yang menghadirkan dokter spesialis langsung ke desa untuk deteksi dini penyakit

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer