Wakil Wali Kota Solo
DI tengah dinamika ekonomi perkotaan, satu hal kian tak terbantahkan: peran perempuan dalam menopang, bahkan menggerakkan ekonomi keluarga semakin dominan. Di Kota Solo, realitas ini tampak nyata. Perempuan tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan aktor utama—terutama di sektor UMKM dan ekonomi informal.
Data menunjukkan, sekitar 66 persen pelaku UMKM di Solo digawangi perempuan. Secara nasional, angkanya juga tidak jauh berbeda, yakni 64,5 persen. Ini bukan sekadar statistik, melainkan penanda perubahan struktur ekonomi di tingkat rumah tangga. Perempuan kini hadir di berbagai lini—dari dapur hingga marketplace digital, dari kerajinan hingga kuliner—sebagai produsen, distributor, sekaligus manajer keuangan keluarga.
Baca Juga: UMKM Denyut Nadi Ekonomi Kota Solo
Namun, di balik narasi pemberdayaan tersebut, tersimpan realitas yang lebih kompleks. Kemandirian ekonomi perempuan sering kali dibayar dengan beban ganda. Di satu sisi, mereka dituntut produktif secara ekonomi; di sisi lain, tanggung jawab domestik tetap melekat hampir sepenuhnya. Di titik ini, pertanyaan mendasar perlu diajukan, apakah ini benar-benar kemajuan, atau justru bentuk ketimpangan baru yang lebih halus?
Kemajuan ekonomi perempuan semestinya berjalan seiring dengan perubahan sosial, terutama dalam pembagian peran di dalam rumah tangga. Tanpa itu, yang terjadi bukan kesetaraan, melainkan akumulasi beban. Perempuan bekerja setara di ruang ekonomi, tetapi tetap berjalan sendiri di ruang domestik.
Baca Juga: Menjemput Sehat dari Gang Kampung
Padahal, potensi perempuan jauh melampaui sekadar penopang ekonomi keluarga. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat naik kelas menjadi pengusaha tangguh, pencipta lapangan kerja, hingga penggerak ekonomi berbasis komunitas. Di sinilah digitalisasi membuka peluang besar. Melalui teknologi, perempuan mampu menembus batas ruang dan waktu. Usaha rumahan kini dapat menjangkau pasar nasional, bahkan global, hanya melalui gawai.
Namun, peluang ini belum sepenuhnya inklusif. Masih banyak perempuan yang tertinggal akibat keterbatasan literasi digital, akses informasi, serta kepercayaan diri. Sebab itu, tantangan hari ini bukan sekadar membuka peluang, melainkan memastikan akses yang setara bagi semua perempuan untuk memanfaatkannya.
Peran pemerintah menjadi krusial. Program pemberdayaan tidak cukup berhenti pada pelatihan seremonial. Di Kota Solo, sejumlah inisiatif telah berjalan, seperti Usaha Peningkatan Usaha Keluarga (UP2K) PKK, Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM, DIVA UMKM, hingga kelas perempuan maju digital. Namun yang lebih penting adalah memastikan keberlanjutan berupa pendampingan rutin, akses pasar yang nyata, kemudahan permodalan, serta penguatan komunitas.
Pendekatan kebijakan juga harus adaptif terhadap realitas perempuan yang menjalani peran ganda—fleksibel, dekat, dan praktis. Di saat yang sama, perubahan tidak bisa hanya dibebankan pada negara. Lingkungan terdekat, terutama keluarga, memegang peran penting. Dukungan suami dan anggota keluarga lain bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan pembagian peran yang lebih adil.
Di level teknis, penguatan kapasitas menjadi kunci. Pendampingan berkala—setidaknya satu hingga dua kali dalam sebulan—dapat membantu pelaku usaha perempuan meningkatkan kualitas produk, mulai dari penentuan harga, desain kemasan, hingga strategi pemasaran. Fasilitasi perizinan seperti PIRT dan sertifikasi halal juga penting agar produk mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk toko modern dan platform digital.
