OLEH:
Emmy Latifah*
KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di New Delhi (12-13/9) menandai babak baru posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Indonesia kini tidak lagi berdiri di luar BRICS, tetapi duduk sebagai anggota penuh sejak 1 Januari 2025, bersama sejumlah kekuatan ekonomi besar dan negara berkembang yang semakin berpengaruh dalam perdagangan dunia. BRICS pada awalnya merupakan kelompok negara-negara emerging economies yang terdiri atas Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dalam perkembangannya, keanggotaan BRICS terus meluas dan forum ini semakin memosisikan diri sebagai wadah kerja sama negara-negara Global South dalam isu ekonomi, perdagangan, pembangunan, dan tata kelola global.
Keanggotaan tersebut mudah dibaca dalam kacamata geopolitik: apakah Indonesia semakin mendekat ke Tiongkok dan Rusia? Apakah BRICS merupakan tandingan terhadap dominasi Barat? Pertanyaan semacam itu penting, tetapi bagi Indonesia ada pertanyaan yang lebih konkret: apa yang hendak diperoleh Indonesia dari BRICS?
Jawabannya seharusnya tidak berhenti pada perluasan hubungan diplomatik. BRICS perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan pembangunan nasional. Di sinilah keanggotaan tersebut bertemu dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama agenda ketahanan pangan dan energi, hilirisasi dan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional.
Dengan perspektif demikian, BRICS bukan tujuan semata, melainkan instrumen. Pasar yang besar, sumber investasi dan pembiayaan, teknologi, energi, serta jejaring rantai pasok negara-negara BRICS dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
Perdagangan Dunia yang Berubah
Kehadiran BRICS menjadi semakin relevan karena lanskap perdagangan dunia sedang mengalami perubahan mendasar. Sistem perdagangan internasional yang selama beberapa dekade dibangun di atas gagasan liberalisasi kini berhadapan dengan perang tarif, subsidi industri, pembatasan ekspor, sanksi ekonomi, persaingan teknologi, serta meningkatnya penggunaan alasan keamanan nasional dalam kebijakan perdagangan.
Pertimbangan efisiensi juga tidak lagi menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan hubungan dagang. Pandemi, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok membuat negara mulai berbicara tentang resilience dan economic security. Dari mana barang berasal, siapa yang menguasai teknologi, dan apakah rantai pasok dapat bertahan dalam situasi krisis kini sama pentingnya dengan persoalan harga.
Fragmentasi tersebut menempatkan negara seperti Indonesia dalam posisi yang tidak sederhana. Indonesia membutuhkan keterbukaan pasar untuk ekspor dan investasi, tetapi pada saat yang sama membutuhkan ruang kebijakan untuk membangun industri nasional. Di tengah kondisi itulah BRICS memperoleh makna strategis.
