25.3 C
Surakarta
Saturday, 10 June 2023

Tak Bisa Move On dari TKPK, Semua Sekolah Masih Butuh Guru Honorer

RADARSOLO.ID – Polemik krisis guru di Kota Bengawan masih belum terurai. Mengingat tiap tahun, 300-500 guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) pensiun. Tak heran Pemkot Surakarta melalui dinas pendidikan (disdik), sangat membutuhkan jasa guru tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (PPPK) alias honor yang berstatus non-ASN.

Disdik mengaku selama ini banyak sekolah yang masih mengandalkan tenaga honorer. Tak jarang jumlah guru TKPK di suatu sekolah, lebih banyak dibanding ASN. Dampak dari krisis guru yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Disdik Kota Surakarta Abdul Haris Alamsah menjelaskan, kuota guru ASN tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Keberadaan TKPK yang dibiayai sepenuhnya oleh APBD, diklaim sangat meringankan beban sekolah. Selain itu, honor yang diterima TKPK jauh lebih tinggi, dibanding dari sekolah.

“Kebutuhan TKPK didominasi guru kelas di jenjang sekolah dasar (SD). Termasuk guru agama, guru olahraga, guru mata pelajaran, serta tenaga kerja teknis lainnya. Kebutuhan ini semakin meningkat, seiring bertambahnya guru yang pensiun,” terang Haris, Rabu (8/3/2023).

Diakui Haris, disdik sangat terbantu hadirnya TKPK. “Kebanyakan usianya masih muda-muda. Semangat mengajarnya masih bagus. Semoga ke depan teman-teman TKPK bisa terus berkontribusi untuk pendidikan di Kota Solo,” imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surakarta Dwi Aryanto menjabarkan, keberadaan honorer alias TKPK sangat urgent. Selain sektor pendidikan, juga membantu kinerja pemkot dalam pelayanan di bidang Kesehatan. Kedua sektor inilah yang paling banyak ditopang TKPK.

“Jujur kami belum bisa memenuhi kebutuhan ideal, terkait semua tugas dan fungsi ASN. Contoh di bidang pendidikan. Jumlah yang pensiun di angka 300-500 guru per tahun. Sedangkan penggantinya secara kuantitas tidak sesuai. Maka ada gap di sana,” bebernya.

Sementara itu, PAUD Negeri Merah Putih Surakarta juga mengandalkan TKPK. Mengingat hanya memiliki dua guru berstatus ASN. Padahal mereka memiliki lebih dari 100 siswa.

“Di sisni yang ASN hanya saya dan kepala sekolah. Lainnya TKPK. Kalau ada kegiatan, kami sering dibantu orang tua siswa,” ujar guru PAUD Merah Putih Surakarta Maria. (ian/fer/dam)

RADARSOLO.ID – Polemik krisis guru di Kota Bengawan masih belum terurai. Mengingat tiap tahun, 300-500 guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) pensiun. Tak heran Pemkot Surakarta melalui dinas pendidikan (disdik), sangat membutuhkan jasa guru tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (PPPK) alias honor yang berstatus non-ASN.

Disdik mengaku selama ini banyak sekolah yang masih mengandalkan tenaga honorer. Tak jarang jumlah guru TKPK di suatu sekolah, lebih banyak dibanding ASN. Dampak dari krisis guru yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Disdik Kota Surakarta Abdul Haris Alamsah menjelaskan, kuota guru ASN tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Keberadaan TKPK yang dibiayai sepenuhnya oleh APBD, diklaim sangat meringankan beban sekolah. Selain itu, honor yang diterima TKPK jauh lebih tinggi, dibanding dari sekolah.

“Kebutuhan TKPK didominasi guru kelas di jenjang sekolah dasar (SD). Termasuk guru agama, guru olahraga, guru mata pelajaran, serta tenaga kerja teknis lainnya. Kebutuhan ini semakin meningkat, seiring bertambahnya guru yang pensiun,” terang Haris, Rabu (8/3/2023).

Diakui Haris, disdik sangat terbantu hadirnya TKPK. “Kebanyakan usianya masih muda-muda. Semangat mengajarnya masih bagus. Semoga ke depan teman-teman TKPK bisa terus berkontribusi untuk pendidikan di Kota Solo,” imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surakarta Dwi Aryanto menjabarkan, keberadaan honorer alias TKPK sangat urgent. Selain sektor pendidikan, juga membantu kinerja pemkot dalam pelayanan di bidang Kesehatan. Kedua sektor inilah yang paling banyak ditopang TKPK.

“Jujur kami belum bisa memenuhi kebutuhan ideal, terkait semua tugas dan fungsi ASN. Contoh di bidang pendidikan. Jumlah yang pensiun di angka 300-500 guru per tahun. Sedangkan penggantinya secara kuantitas tidak sesuai. Maka ada gap di sana,” bebernya.

Sementara itu, PAUD Negeri Merah Putih Surakarta juga mengandalkan TKPK. Mengingat hanya memiliki dua guru berstatus ASN. Padahal mereka memiliki lebih dari 100 siswa.

“Di sisni yang ASN hanya saya dan kepala sekolah. Lainnya TKPK. Kalau ada kegiatan, kami sering dibantu orang tua siswa,” ujar guru PAUD Merah Putih Surakarta Maria. (ian/fer/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img