Satgas PPKS UNS: Kampus Tak Boleh Diam Saat Korban Pelecehan Diintimidasi
RADARSOLO.COM - Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret (UNS) Ismi Dwi Astuti mengutarakan pendapatnya terkait penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Menurut Ismi, perguruan tinggi bersangkutan tidak bisa hanya menunggu laporan masuk dari para korban.
Menurutnya, satgas harus aktif melakukan advokasi, agar korban berani melapor dan mendapatkan perlindungan dari tekanan maupun victim blaming (respons sosial di mana korban suatu tindak kejahatan atau kekerasan justru disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka).
“Normatifnya, kasus kekerasan bisa ditangani satgas kalau ada pelaporan. Kalau tidak ya tidak ditangani. Kecuali kalau korbannya anak, wajib diselesaikan,” jelas Ismi, Selasa (26/5).
Ismi menambahkan, mahasiswa yang mendapat tekanan atau teror dapat melapor ke Satgas PPKS kampus bersangkutan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.
Menurutnya, kampus juga harus memberikan jaminan perlindungan kepada korban selama proses berjalan.
“Kalau korban merasa dapat victim blaming, satgas harus memfasilitasi agar tidak menekan mental korban,” katanya.
Menurut Ismi, laporan dugaan kekerasan seksual seharusnya disampaikan ke pihak yang memiliki otoritas penanganan, bukan ke senat mahasiswa.
Ia menjelaskan, dalam kasus yang melibatkan dosen, pemeriksaan awal dilakukan oleh satgas sebelum diteruskan kepada unsur pimpinan kampus.
“Kalau lapor ke senat, kan senat bukan lembaga yang punya otoritas. Harusnya lapor ke dekan atau langsung ke Satgas PPKS,” ujarnya.
