RADARSOLO.COM – Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sepertinya belum mampu mengurai benang kusut krisis guru di Kota Bengawan. Buktinya setelah penambahan PPPK, masih terjadi kekurangan lebih dari 200 guru. Kondisi tersebut diperparah banyaknya guru yang pensiun setiap bulannya.
Krisis guru tersebut diklaim dapat berpengaruh pada pelayanan dan pembelajaran di sekolah. Gelombang pensiun yang tidak diimbangi pengangkatan guru, membuat sejumlah formasi guru di beberapa sekolah kosong.
“Sampai saat ini kami masih kekurangan banyak guru. Total hampir 500-an untuk tenaga kependidikan. Kemudian untuk tenaga pendidik atau guru, hampir 280-an. Itu setelah PPPK dihitung pun, kurangna masih segitu,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Abdul Haris Alamsah, Selasa (28/3/2023).
Solusi yang ditawarkan disdik, berupa regrouping sekolah. Saat ini disdik terus mengeb ut pendataan sekolah-sekolah yang memungkinkan di-regrouping. Selain mengatasi krisis guru, regrouping juga untuk peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan.
“Diharapkan dengan cara seperti itu, secara bertahap kebutuhan guru terpenuhi. Regrouping juga meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Surakarta Wahyono mendorong disdik segera melakukan langkah nyata, dalam upaya menangani krisis guru. Salah satunya dengan regrouping sekolah yang memiliki jumlah siswa sedikit.
“Regrouping ini sekaligus mengurangi beban pemerintah, terutama biaya operasional pendidikan. Dulu SD itu jumlahnya sampai 300 sekolah. Sekarang tinggal 150-an SD. Itu karena regrouping SD setiap tahunnya untuk efisiensi,” ujarnya.
Wahyono menyebut perbandingan jumlah guru dengan jumlah sekolah, dinilai masih jauh dari harapan. Maka disdik juga didorong untuk memantau perkembangan dan kondisi sekolah yang ada.
“Perlu dipantau terus, mana saja sekolah yang kecil-kecil itu. Kalau memungkinkan ya di-regrouping. Jadi harus cepat mengambil tindakan,” pintanya. (ian/fer/dam)
