Tercatat sepanjang 2022, ada 69 sekolah inklusi di Kota Solo. Rinciannya, 40 pendidikan anak usia dini (PAUD), 19 SD, dan 15 SMP. Jumlah GPK jenjang PAUD, hanya dua guru berpendidikan S1 PLB (Pendidikan Luar Biasa) dan 19 guru non-PLB.
Di jenjang SD, 15 GPK dengan pendidikan S1 PLB dan 53 GPK non-PLB. Sedangkan di jenjang SMP, hanya tiga GPK dengan pendidikan S1 PLB dan 10 GPK non-PLB. Alhasil sejumlah sekolah inklusi harus memperbantukan GPK dari sekolah luar biasa (SLB).
Terkait rasio GPK dengan ABK di sekolah inklusi, perbandingannya 1:4. Jumlah ini terbilang minimalis. Mengatasi kekurangan ini, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) Kota Surakarta mengusung program pelatihan GPK.
“Kami terus memberikan pendampingan bagi sekolah inklusi. Tahun ini jumlahnya bertambah jadi 72 sekolah. Terdiri dari 40 PAUD, 21 SD, dan 11 SMP. Namun sebagian belum disahkan,” ungkap Humas UPT PLDPI Kota Surakarta Syarifudin Amrullah.
Sekolah inklusi yang tidak memiliki GPK murni, disarankan mendatangkan dari SLB. Kolaborasi tersebut termasuk upaya memberikan layanan pendidikan optimal bagi ABK.
“Sangat minim jumlahnya. Sebenarnya bukan hanya di Solo saja. Daerah lain juga sama. Apalagi pemerintah pusat kurang perhatian terhadap GPK,” bebernya.
Salah satu sekolah inklusi yang berkolaborsi dengan SLB, yakni SMKN 8 Surakarta. Di sana terdapat 27 siswa ABK. Namun hanya memiliki dua GPK. Itupun bukan murni lulusan PLB. Kedua GPK tersebut hanya mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dari pemerintah.
“Kami sudah mengikuti diklat sertifikasi GPK. Ditambah satu guru dari SLB A YPAC Surakarta yang diperbantukan. Karena GPK yang lulusan PLB murni, jauh lebih paham dalam menangani ABK,” beber,” GPK SMKN 8 Surakarta Ririen Prabarini. (mg4/ian/fer) Editor : Damianus Bram