RADARSOLO.COM – Universitas Tunas Pembangunan (UTP) menggelar focus group discussion (FGD), Senin (22/12). Kegiatan ini jadi ruang dialog antara perguruan tinggi swasta (PTS), pemerintah, dan DPR RI untuk merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan.
Rektor UTP Winarti menjelaskan, kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada PTS kecil. Bantuan lebih banyak mengalir ke perguruan tinggi besar, sedangkan PTS baru bisa berjalan stabil jika memiliki sekira 5.000 mahasiswa.
“Kami berterima kasih, karena kegiatan ini difasilitasi melalui kolaborasi Kemendikti Saintek dan Komisi X DPR RI,” ucapnya.
Hadir dalam FGD, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Harun Joko Prayitno. Menurut Harun, ada perbedaan mendasar dari sisi pendanaan di perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS.
Selain itu, ia juga menyoroti kemudahan PTN membuka program studi (prodi) baru. Beda dengan PTS yang harus melalui proses panjang hingga delapan sampai sembilan tahun.
“Keberpihakan kebijakan ke depan harus menyeimbangkan aspek kuantitas dan kualitas. Sudah saatnya PTN bermain di kualitas, bukan sekadar kuantitas,” tegasnya. (alf/fer)
Editor : fery ardi susanto