Senin, 23 Jul 2018
radarsolo
icon featured
Sragen

Pengadaan Komputer Desa di Sragen Dimonopoli?

Alokasi Rp 3,9 Miliar, Mengarah ke Satu Toko

Rabu, 10 Jan 2018 11:15 | editor : Bayu Wicaksono

ILUISTRASI

ILUISTRASI (David Prasetyo/Jawa Pos)

SRAGEN – Proyek pengadaan perangkat komputer untuk desa-desa di Sragen ditengarai ada monopoli salah satu toko komputer. Selain itu, pengadaan barang sebagian tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB).

Berdasarkan informasi di lapangan, pengadaan komputer di 196 desa tersebut ada indikasi sengaja diarahkan ke salah satu toko pengadaan barang. Selain itu, muncul informasi bahwa banyak barang yang tidak sesuai dengan rencana. Pengadaan  komputer tersebut dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sragen. Total anggaran pengadaan komputer desa ini mencapai Rp 3,9 miliar. Di mana setiap desa dianggarkan melalui dana desa (DD) untuk pengadaan komputer masing-masing Rp 20 juta.

Salah satu sumber Jawa Pos Radar Sragen menyebutkan, pengadaan komputer tahun anggaran 2017 tersebut untuk program informasi desa. Masing-masing desa membelanjakan komputer sebesar Rp 18 juta setelah dipotong pajak. ”Hanya saja, untuk pembelajaan komputer itu diduga diarahkan ke salah satu toko komputer di Sragen,” ungkapnya.

Sejumlah barang tidak sesuai dengan RAB. Seperti personal computer (PC) maupun printer tidak sesuai spek yang ditentukan. Nara sumber yang cukup paham tentang perangkat komputer ini melihat temuan di lapangan PC all in one yang diangggarkan Rp 10,5 juta ini tidak sesuai RAB.

Lantas dalam RAB seharusnya printer laser jet pro. Namun saat pengadaan di lapangan diberi merek Canon 600 dengan kualitas yang tentunya berbeda.

Dia menilai secara penawaran sendiri sudah tidak jelas, karena antara gambar dengan rincian spek yang  diterima tidak sesuai. Dengan ketidaksesuaian tersebut tentu pihak konsumen dan desa yang dirugikan.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Desa Dinas PMD Sragen Hutomo Ramelan menyangkal bahwa  pihak dinas tidak pernah memberikan arahan ke desa untuk membeli ke salah satu toko komputer. Karena dalam pengadaan komputer desa itu, sepenuhnya diserahkan ke pihak desa untuk membelanjakannya.

”Pembelajaan komputer menjadi hak penuh setiap desa. Untuk belanja tidak ada arahan ke toko tertentu. Karena anggaran langsung masuk ke kas desa,” terangnya.

Sementara Kasi Pengembangan Sistem Informasi Dinas PMD Istiarto menambahkan bahwa tidak ada pengarahan dari dinas untuk mendapatkan barang di satu toko saja. ”Beli sendiri-sendiri di toko komputer, diserahkan ke desa, tapi ada speknya beli seperti ini, kisaran harga seperti ini. Tapi tidak diarahkan ke merek tertentu,” terangnya. Dia mengakui bahwa ada salah satu toko yang aktif menawarkan. Namun itu di luar dari kendali dari dinas terkait.

(rs/din/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia