Minggu, 22 Jul 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

Perangkat Desa Minta Gaji Setara PNS

Kamis, 21 Jun 2018 12:50 | editor : Fery Ardy Susanto

Sarjoko, Sekjen PPDI

Sarjoko, Sekjen PPDI (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tak lelah untuk memperjuangkan kesejahteran para aparatur desa ke pemerintah pusat. Khususnya terkait besaran gaji yang diterima. PPDI meminta gaji perangkat desa disetarakan dengan PNS golongan 2A karena memiliki beban kerja yang sama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPDI, Sarjoko mengatakan, gaji perangkat desa selama ini dianggap masih minim. Mereka ingin menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum terealisasi. Hal tersebut dilontarkannya saat Halal Bihalal di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten, Rabu (20/6).

”Sudah tiga tahun berjalan kok (janjinya) tidak kunjung direalisasikan soal pengangkatan perangkat desa secara bertahap. Hingga akhirnya kami melakukan silaturahmi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tuntutan ini segera disampaikan ke presiden,” kata Sarjoko kepada Jawa Pos Radar Solo.

Sarjoko menambahkan, usai pertemuan, tetap tidak ada tindak lanjut dari arahan presiden. PPDI pun menempuh jalur jejak pendapat dengan Komisi II DPR RI. Hingga akhirnya terjalin harmonisasi dengan sejumlah kementerian. Ada sejumlah poin yang menjadi kesepakatan untuk menunjang kesejahteraan aparatur desa.

”Pada poin kedua, perangkat desa diberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan sosial lainnya. Gaji juga akan disetarakan dengan PNS golongan 2 dengan pertimbangan pengabdian. Pelaksanaanya paling lambat pada penyususanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Menteri Keuangan sendiri sudah melakukan perhitungan terkait alokasi yang akan dianggarkan,” jelas Sarjoko.

Ketua Dewan Pembina PPDI, Mohammad Hatta menambahkan, untuk mengangkat kesejahteraan perangkat desa, dibutuhkan Undang-Undang (UU). ”UU tentang aparatur desa merupakan solusi untuk memberikan kepastian kesejahteraan perangkat desa. Kalau pemerintah tidak siap, maka DPR yang akan menginisiasi lahirnya UU perangkat desa ini,” tandasnya.

Ketua PPDI Klaten, Bambang Heri Subroto tidak menampik jika gaji yang diterima perangkat desa sangat minim.

”Rata-rata gaji perangkat desa di Klaten Rp 1,8 juta. Belum ada tunjangan sama sekali,” bebernya.

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia