Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Klaten

Pemkab Klaten Dorong PNS Gunakan Elpiji Nonsubsidi

27 Oktober 2017, 21: 39: 39 WIB | editor : Bayu Wicaksono

gas elpiji non subsidi

PNS di Klaten diminta beralih ke gas elpiji nonsubsidi. (ANGGA PURENDA/RADAR KLATEN)

Share this      

KLATEN - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Klaten diminta beralih ke gas elpiji nonsubsidi. Hal itu sesuai dengan surat edaran Plt Bupati Klaten tertanggal 25 September 2017. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian elpiji ukuran 3 Kg. Jika gas melon keberadaannya hanya diperuntukan bagi rumah tangga yang mempunyai penghasilan Rp 1.500.000, dan usaha mikro dengan kriteria tertentu saja.

”Itu kan sifatnya hanya himbauan, dan belum ada kewajiban. Saya harapkan para PNS dapat menyesuaikan dan sadar diri akan hal itu (tidak menggunakan elpiji bersubsidi),” ucap Kabag Perekonomian Setda Klaten, Cahyo Dwi Setyanta kepada Jawa Pos Radar Solo, Jumat (27/10).

Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan cara itu ditempuh agar tidak ada gejolak terkait kebutuhan elpiji 3 Kg. Dia mengakui, meski kuota gas elpiji 3 Kg selalu tetap, tetapi kebutuhan masyarakat tidak bisa diprediksi. Jadi pihaknya menegaskan himbauan pengalihan gas elpiji di kalangan PNS itu bukan kaitannya dengan pengurangan kuota. Tetapi lebih kepada antisipasi ketika kebutuhan meningkat selain memang mengajukan penambahan fakultatif.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten, Slamet Widodo mengungkapkan pihaknya meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD), untuk menghimbau jajarannya agar tidak menggunakan elpiji 3 Kg. ”PNS tidak boleh ngrusuhi jatahe wong miskin,” Tegas Slamet Widodo

(rs/ren/bay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia