Selasa, 17 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Nasional

Sri Mulyani Resmi Jadi Bupati Klaten

27 November 2017, 15: 14: 18 WIB | editor : Perdana

Sri Mulyani Resmi Jadi Bupati Klaten

SEMARANG- Sri Mulyani akhirnya resmi menjadi Bupati Klaten defnitif menggantikan bupati sebelumnya yang terjerat suap jual beli jabatan Sri Hartini. Hal ini sesuai dengan SK Mendagri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Klaten dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Klaten langsung dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (27/11) sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam pelantikan tersebut selain pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan jabatan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dilakukan juga penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Klaten Sri Mulyani.

"Tentunya Pemkab Klaten sudah belajar dari kejadian sebelumnya sehingga kita dorong untuk reformasi birokrasi. Termasuk membangun integritas sebagai bagian penataan sistem. Jadi PR Bu Mulyani harus meletakan dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik, itu yang utama," jelas Ganjar ketika ditemui wartawan seusai pelantikan, Senin (27/11).

Lebih lanjut, Ganjar tidak bisa memastikan jika peristiwa jual beli jabatan di Klaten tidak terulang kembali. Ia lebih menekan kepada Pemkab Klaten untuk dapat membangun semangat pemerintahan yang bersih tanpa korupsi.

"Undang KPK untuk melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan. Sejak 2013 di Pemprov juga saya lakukan seperti itu. Tinggal diduplikasi dan dijalankan saja oleh pemerintah daerah," tegas Ganjar.

Pelantikan Bupati Klaten sendiri dihadiri sekitar 400 tamu undangan. Mereka terdiri dari 300 tamu undangan dari Kabupaten Klaten. Ditambah 100 orang undangan dari pemerintah provinsi.

Tamu undangan dari Klaten yang menghadiri pelantikan Mulyani mencakup Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, Ketua Paguyuban Kepala Desa, pimpinan partai politik (parpol), pimpinan organisasi masyarakat (ormas) dan pimpinan Perusahaan Daerah (Perusda).(ren)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia