Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Tolak PAW, Politisi PAN Melawan

29 Januari 2018, 19: 50: 59 WIB | editor : Bayu Wicaksono

Abubakar

Abubakar

Share this      

SUKOHARJO – Menolak diganti dari kursi anggota DPRD Sukoharjo, Abubakar siap melawan perintah DPP PAN. Dia berdalih alasan pergantian antar waktu (PAW) tersebut tidak jelas. 

Abubakar mengatakan, DPD PAN Sukoharjo tidak memberikan alasan kuat terkait PAW tersebut. Mereka beralasan hanya melaksanakan perintah DPP. ”Logikanya DPP tidak akan mengeluarkan surat PAW kalau tidak ada usulan dari bawah,” ujar Abubakar, Senin (29/1).

Abubakar mengaku, pemanggilan PAW dirinya ini terjadi pada awal 2016. Dia pernah dipanggil oleh Mahkamah Partai (MP) DPP PAN. Saat itu, Abubakar menolak datang karena merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah itu, tidak ada lagi kabar PAW dirinya. Namun, pada pertengahan 2017 jelang Lebaran, dirinya kembali mendapat telepon dari Mahkamah Partai DPP PAN yang kembali menginformasikan soal PAW tersebut.

”Saya jadi marah saat mendapat telepon ini. PAN itu organisasi besar, masak seperti itu cara mainnya. Saya juga tidak pernah terima surat. DPD PAN Sukoharjo juga saya tanya tidak ada surat,” tandasnya.

Dia juga menyatakan, tidak ada kesepakatan apapun dengan calon penggantinya Agus Winarno. Namun, sekitar sebulan lalu setelah rapat fraksi di DPRD Sukoharjo, disampaikan adanya surat dari DPP PAN soal PAW.

”Awalnya saya legawa, tapi apa yang disampaikan dalam rapat itu justru membuat saya tidak terima. Katanya, DPD mendapat perintah langsung dari Amien Rais. Bahkan, pengurus DPD akan dilaknat Allah kalau tidak melaksanakan PAW tersebut. Lho, ini ada apa kok sampai muncul kata-kata dilaknat Allah,” bebernya.

Abubakar menilai, apa yang diklaim terkait perintah datang dari Amien Rais itu perlu diklarifikasi. Terlebih saat ini mendekati pilkada dan pemilu. ”Soal langkah hukum saya siap, ada pengacara yang siap membela saya,” tuturnya.

Sekretaris DPD PAN Narno Raharjo mengatakan, secara organisasi sebenarnya putusan Mahkamah Partai itu sudah lama. Tetapi DPD tidak melaksanakan karena belum ada surat dari DPP. ”Kami sudah ada solusi internal soal itu. Proses itu sudah sejak pengurus lama, dan pengurus baru tidak tahu menahu. Makanya kami klarifikasi ke Jakarta, lalu konsultasi dan dibawa kembali ke DPD. Kami juga sudah konsultasi ke DPW,” ujar Narno.

Yang jelas, dalam putusan MP, Abu Bakar menjadi anggota dewan selama 2,5 tahun, lalu caleg di bawahnya mendapat jatah 2,5 tahun. Beberapa waktu lalu DPD mendapat jawaban surat dari DPP, bahwa keputusan MP harus dilaksanakan. 

Begitu surat dari DPP datang langsung diberikan ke Abubakar karena putusan DPP sudah mengikat. Sudah ada pertemuan juga antara Abubakar dan calon penggantinya disaksikan DPC Mojolaban, dan memang ada yang keberatan,” jelasnya. 

(rs/yan/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia