Rabu, 22 Aug 2018
radarsolo
icon featured
Wonogiri

938 PAUD Menerima Bantuan Operasional

Jumat, 08 Jun 2018 21:05 | editor : Fery Ardy Susanto

uasana pembelajaran di PAUD KB Melati ceria di daerah Guwotirto Giriwoyo.

uasana pembelajaran di PAUD KB Melati ceria di daerah Guwotirto Giriwoyo. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

WONOGIRI - Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) tahun 2018, akhirnya digelontorkan untuk 938 PAUD di Wonogiri. Sementara itu 35 PAUD tidak menerima bantuan yang bersumber dari APBN itu karena tidak lolos verifikasi. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelontorkan anggaran dari APBD untuk 35 PAUD tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Siswanto mengatakan kuota program BOP PAUD periode kali ini sebesar Rp 14 miliar lebih, yang semuanya bersumber dari dana APBN. Tiap-tiap anak di PAUD tersebut memperoleh bantuan Rp 600 ribu pertahunnya.

”Dana tersebut disalurkan bagi 938 lembaga pendidikan PAUD, dengan total peserta didik sebanyak 23.223,” kata Siswanto di Pendopo Kantor Bupati Wonogiri, Kamis (7/6).

Selain itu ada sebanyak 35 lembaga PAUD  tidak memperoleh kuota BOP PAUD dikarenakan jumlah siswa kurang dari 12 anak. Seperti yang disyaratkan dalam Permendikbud No. 4/2017 tentang petunjuak teknis BOP PAUD, namun seperti tahun lalu, 35 lembaga dengan 172 anak ini akan tetap diberi anggaran, tapi dari APBD.

Sementara itu Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan bahwa jumlah penerima BOP PAUD tahun ini menurun. Pada  2017 lalu terdapat bagi 1005  PAUD di Kabupaten Wonogiri.

”Berkurang karena digabung dengan PAUD yang lain, ada beberapa yang tutup,” ucap bupati yang akrab disapa Jekek tersebut.

Bupati berharap anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan anak didik. Nantinya, dalam pelaksanaan akan dikawal langsung oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ditempat yang sama, Ketua TP4D Kasi Intel Kejaksaan Negeri Wonogiri Amir Akbar mengatakan bahwa fungsi TP4D adalah pengawalan dan pengamanan.

”Kenapa harus dikawal, karena anggarannya demikian besar. Supaya dapat tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi,” kata Amir.

Menurut Amir, ada dua poin yang rawan dalam penyalahgunaan dan penyelewengan. Yakni pada tahap penyaluran dan tahap penggunaan.

”Dalam penyaluran, salurkan sesuai ketentuan jangan ada potongan. Kemudian dalam penggunaan juga harus sesuai dengan 12 poin kegunaan dana BOP PAUD,” katanya.

Menurut Amir, memang terkesan mudah namun sebenarnya sulit dalam pelaksanaan. Namun, jika ada kesulitan atau permasalahan, para pengguna anggaran dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan TP4D.

(rs/kwl/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia