Rabu, 22 Aug 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

Cari Cara Agar BOS Tak Ganjal WTP

Senin, 11 Jun 2018 16:45 | editor : Fery Ardy Susanto

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sunardi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sunardi. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN - Penyebab utama kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena kurang validnya laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Inilah yang memacu Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten segera mengumpulkan seluruh jajarannya untuk pembenahan internal.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sunardi menjelaskan, laporan keuangan terkait BOS memang masih perlu diverifikasi. Disebabkan beberapa hal. Salah satunya perbedaaan mekanisme Rencana Kerja Sekolah (RKS) antara triwulan 1 dengan triwulan 2, dan 3.

”Hal ini menjadikan teman-teman, khususnya di sekolah dasar (SD) dalam penyusunannya ada yang tidak memahami,” beber Sunardi kepada Jawa Pos Radar Solo, Minggu (10/6).

Berdasarkan data penyajian saldo akhir BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp 4,19 miliar. Nilai tersebut merupakan saldo dana BOS di 708 SD dan 65 SMP negeri. Tetapi setelah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), saldo yang disajikan ternyata terdapat selisih Rp 86,46 juta.

Sunardi menekankan, selisih hasil audit tersebut hanya kesalahan pembukuan saja. Karena ketidakpemahaman para petugas pengelola BOS, khususnya di tingkat SD. Maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang dari temuan tersebut.

”Maka kami akan melakukan perbaikan. Dimulai awal tahun untuk menyamakan persepsi dulu. Terutama terkait RKS yang menjadi acuan, akan ditetapkan secara bersama. Soalnya selisih dari hasil temuan itu hanya masalah sistem pembukuan saja,” terang Sunardi.

Untuk penutupan rekening masih ada perbedaaan antara guru satu dengan guru lainnya. Ada guru yang paham jika penutupan rekening pada 8 Desember. Sedangkan guru lainnya hanya tahu jika penutupan rekening sampai 31 Desember.

”Saya harap perbaikan yang kami lakukan sejak awal ini menjadikan permasalahan pembukuaan BOS tidak terulang,” urainya.

Pendampingan terhadap pengelola BOS juga akan dilakukan Pemkab Klaten sejak awal sehingga tidak ada kesalahan lagi dalam penyajian laporannya. Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Klaten, Purwanto Anggono Cipto mengatakan, nantinya setiap kecamatan terdapat tenaga yang memahami betul mengenai pembukuan BOS.

”Nanti ada seorang SDM di setiap kecamatan akan kami latih pembukaan. Begitu juga di tingkat kabupaten, sudah pasti harus ada tenaga yang mumpuni. Mereka harus menguasai seluk-beluk terkait BOS. Termasuk sekalian menyamakan persepsi,” tegasnya.

Dalam melakukan evaluasi pembukaan tidak harus menunggu di akhir tahun, tetapi bisa dilakukan pengujian sejak awal. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada kesalahan, maka dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia