Rabu, 22 Aug 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

Sanksi Berat PNS Bolos

Selasa, 12 Jun 2018 13:00 | editor : Fery Ardy Susanto

Sekda Klaten, Jaka Sawaldi.

Sekda Klaten, Jaka Sawaldi. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN - Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H di lingkungan Pemkab Klaten ditetapkan 10 hari. Sesuai Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah (Sekda) Klaten, menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Ditetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai 11-20 Juni. Apabila ada yang melanggar, sanksi berat siap menanti.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mewanti-wanti agar PNS tertib masuk kerja, 21 Juni mendatang. Bahkan Sekda Klaten, Jaka Sawaldi akan memberlakukan sanksi tegas kepada PNS yang kedapatan membolos di hari pertama masuk kerja nanti.

”Kalau seandainya mereka molor dari ketentuan, pasti ada sanksi. Itu sudah jelas. Untuk sanksinya apa? Nanti ya kita lihat sesuai peraturan yang sudah ditentukan. Kita lihat saja nanti,” tegas Jaka kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (11/6).

Kepastian jadwal libur Lebaran bagi PNS di Klaten sesuai surat edaran secara berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sekda sudah meneruskan informasi ini ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jatah libur terhitung lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berawal dari ketentuan tersebut, pemkab meminta dan mewanti-wanti kepada seluruh PNS agar masuk kerja tepat waktu. Bahkan, lanjut Jaka, pemkab tak segan-segan memberi sanksi. Jaka juga melarang PNS mencari-cari libur tambahan. Termasuk mengajukan hak cutinya tanpa alasan yang mendesak.

”Surat dari pemerintah pusat dan provinsi sudah kami tindak lanjuti dengan mengedarkan ke seluruh OPD. Tapi yang pasti, jatah cuti dan libur Lebaran PNS berlangsung selama 10 hari sesuai petunjuk,” tandas Jaka.

Jaka menambahkan, sejumlah OPD yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat, tetap buka. Salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Klaten. Kendati demikian, PNS yang masuk kerja akan diberlakukan system piket secara bergiliran.

”Semuanya diserahkan ke masing-masing kepala OPD bersangkutan. Termasuk pengaturan libur dan cuti pengganti PNS karena adanya sistem piket tersebut,” urai Jaka.

Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Moh. Prihadi menyebut bakal membentuk tim. Bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan piket di masing-masing OPD selama cuti Lebaran berlangsung.

”Kalau sudah diberikan libur panjang, ya harus dimanfaatkan untuk bertemu keluarga. Setelah cuti Lebaran bersama habis, ya harus masuk kerja. Tidak ada yang namanya cuti tambahan!” beber Prihadi.

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia