Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Relokasi Warung Apung Rowo Jombor Dianggarkan 2019

09 Juli 2018, 13: 00: 59 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Rombongan Sekda Jateng Sri Puryono (kiri) dan Bupati Klaten meninjau Rowo Jombor, baru-baru ini.

Rombongan Sekda Jateng Sri Puryono (kiri) dan Bupati Klaten meninjau Rowo Jombor, baru-baru ini. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan peninjauan kembali terhadap penataan Rowo Jombor, Jumat (6/7). Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono. Didampingi Bupati Klaten, Sri Mulyani.

Sri Puryono memastikan, anggaran penataan Rowo Jombor baru dilakukan 2019. Penataan tersebut fokus pada relokasi warung apung yang selama ini sudah menjadi ciri khas Rowo Jombor. Nantinya warung apung akan dipindah ke daratan. Menempati lahan milik pemprovseluas 3 hektare.

”Memang sudah ada desainnya untuk relokasi warung apung. Tapi perlu dilakukan review kembali desainnya. Karena harus ada sejumlah fasilitas penunjangnya. Mulai dari kamar mandi, tempat parkir, hingga taman bermain untuk anak-anak,” papar Sri Puryono kepada Jawa Pos Radar Solo.

Ditambahkannya, revisi desain warung Rowo Jombor butuh anggaran sekitar Rp 200 juta. Dia berharap dalam waktu dekat desain baru segera diselesaikan. Karena akan menjadi konsep dasar pembangunan ke depannya, khususnya menyangkut penganggaran.

Pembangunan warung akan memanfaatkan anggaran pemerintah pusat, pemprov, dan APBD Pemkab Klaten.

”Kami pastikan anggarannya 2019 nanti saja. Kalau tahun ini yang ada malah buru-buru dan akan menimbulkan persoalan baru. Mengenai ketidaklayakan warung yang digunakan, sehingga diperlukan persiapan matang,” tandas Sri Puryono.

Sekda memastikan pembangunan warung baru tetap berbasis kesejahteraan masyarakat.

”Dalam waktu dekat yang perlu dibenahi adalah perbaikan jalan di sekitar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan warung. Panjangnya sekitar 300-400 meter dengan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 500 juta,” urainya.

Terkait keramba, pemprov hanya menyediakan lahan 2,5 persen dari total luasan Rowo Jombor. Sekda juga memahami keinginan para pemilik karamba yang ingin jatahnya diperluas jadi 10 persen. Untuk hal ini, pemprov masih melakukan kajian.

Sementara itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani meminta pemilik usaha di Rowo Jombor bersedia mengikuti rencana penataan. Mengingat rawa tersebut bukanlah aset milik Pemkab Klaten. Melainkan Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

”Anggaran warung Rowo Jombor berkolaborasi dengan pemprov dan pemerintah pusat. Kalau diperbolehkan, juga akan kami anggarkan,” ucapnya.

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia