Selasa, 13 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Solo

Dibina Tidak Mempan, Pungli Masih Marak

Jumat, 07 Sep 2018 17:05 | editor : Perdana

HARUS DITINDAK: Masih banyak sepeda motor parkir sembarangan di lokasi terlarang. 

HARUS DITINDAK: Masih banyak sepeda motor parkir sembarangan di lokasi terlarang.  (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO - Praktik pungutan liar (pungli) oleh petugas parkir kerap dijumpai di Kota Bengawan. Inspektorat mencatat ada delapan kasus yang telah ditangani pada medio Januari hingga Agustus. 

Kepala Inspektorat Surakarta Untara menjabarkan, jumlah kasus yang ditangani lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Selama 2017, pihaknya telah menangani 11 kasus. Meski turun, pria yang juga penjabat (Pj) sekretaris daerah (Sekda) itu tetap menyayangkan. 

“Kalau bisa di Solo nihil kasus pungli apapun. Karena kita kan sudah ditetapkan sebagai zona integritas bebas korupsi, semestinya bisa,” katanya, Kamis (6/9). 

Untuk mereduksi kasus pungli parkir, lanjut Untara, inspektorat meminta dinas perhubungan (dishub) membina seluruh juru parkir. Mereka harus memahami aturan serta menjalankannya. Misalnya nominal yang tertera pada karcis parkir sebesar Rp 1.500 maka juru parkir wajib memberi uang kembalian jika warga membayar Rp 2.000. Meski hanya selisih Rp 500, jika diakumulasikan nominal yang didapat relatif besar. “Walaupun kecil, itu juga tidak bisa dibenarkan,” tegasnya. 

Yang masih belum bisa ditemukan formulanya saat ini adalah pola pengelolaan parkir saat ada hajatan maupun acara insidental. Beberapa laporan datang dari petugas parkir resmi. Mereka tidak dapat mengambil area parkir karena dikelola oleh oknum di luar petugas parkir resmi.

“Biasanya diambil karang taruna atau paguyuban pemuda setempat. Kemudian tarifnya juga tidak sesuai aturan. Ini yang nanti akan kami coba koordinasikan,” terang Untara.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta Hari Prihanto menjelaskan, seluruh juru parkir di Kota Bengawan telah diberikan penyuluhan secara rutin. “Semuanya dari lima kecamatan sudah kita bina. Kita juga terus memantau lapangan,” katanya.

Dishub juga mulai menggunakan sistem parkir elektronik untuk meminimalisasi pungli di sektor parkir. 

Kasi Parkir Umum dan Khusus, Dinas Perhubungan Kota Surakarta Henry Satya Negara berjanji akan menindak tegas jukir yang melanggar aturan dalam pemberian layanan parkir kepada masyarakat. Mulai dari penarikan tarif berlebih sampai pada keberadaan jukir liar. 

“Kita lihat dulu. Jika itu jukir resmi bisa dikenakan sanksi administratif sampai pencabutan izin. Tapi jika itu liar, silakan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Henry. 

Selanjutnya pihaknya akan mendalami kasus jukir yang terkena OTT tersebut. Khususnya bagi jukir liar maupun pocokan yang sengaja dilibatkan oleh jukir resmi dalam pengelolaan lahan parkir. 

“Kami minta para jukir ini bisa bekerja secara konsisten dan tidak asal mempekerjakan orang lain untuk menjadi jukir pocokan. Kami akan memberikan sanksi kepada jukir inti yang sembarangan merekrut jukir pocokan juga bisa disanksi. Karena keberadaan mereka ilegal,” tegas Henry.

Pihaknya meminta kepada sejumlah pengelola parkir dan jukir pocokan agar segera mendaftarkan diri dan mengurus KTA. Sebab, formulir pendaftaran khusus bagi masyarakat yang ingin menjadi jukir pocokan juga telah tersedia di kantor dishub. (irw/ves/bun)

(rs/ves/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia