Sabtu, 15 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Akademisi Coba Mengulas Kewenangan DPD

21 September 2018, 12: 51: 11 WIB | editor : Perdana

Akademisi Coba Mengulas Kewenangan DPD

SOLO–Topik mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selalu menjadi pembahasan yang hangat di kalangan akademisi. Beberapa kali usulan mengamandemen undang-undang untuk memperkuat kedudukan DPD diajukan. Namun sebenarnya tanpa amandemen pun bisa mengoptimalkan kewenangan DPD. Hal tersebut disampaikan Dosen Hukum Tata Negara sekaligus pakar politik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS), Sunny Ummul Firdaus.

“Bisa dilakukan dengan melakukan proses revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Karena kita menafsirkan membaca keberadaan DPD itu merupakan bagian dari pembentukan kebijakan nasional. Maka, harus dikonkritkan dalam UU MD3 dan P3,” jelasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR RI yang membahas tentang Penataan Kewenangan DPD, kemarin di salah satu hotel di Kota Bengawan.

Sunny mengungkapkan hasil revisi undang-undang tersebut sudah memberikan ruang pada DPD untuk melakukan proses legislasi. Maka untuk proses tersebut masuk dalam ranah UU P3. Menurutnya, etika untuk menempatkan DPD dalam sebuah proses legislasi sudah diberikan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan melakukan legislasi sejajar dengan DPR.

“Pada kenyataannya, DPD tidak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan DPR. Maka sebenarnya proses legislasi bisa dilakukan bukan dengan melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan substansi undang-undangnya. Tapi lebih kepada uji materiil terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi dalam konsep formal. Artinya, formalitas pembentukan perundang-undangan yang tidak melibatkan DPD itu adalah cacat hukum sehingga dikatakan inkonstitusional secara formal. Itu tindakan progresifnya,” bebernya.

Sunny menambahkan konstruksi teoritis dari konsep demokrasi desentralisasi memunculkan DPD sebagai representasi kewilayahan yang mengambil kebijakan berskala nasional. Bukan kebijakan dalam skala regional atau daerah.

“Keputusan politik nasional, DPD merupakan representasi kewilayahan. Karena kompetensi DPD ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan daerah. Maka tetap harus menjadi referensi dalam setiap pengambilan kebijakan nasional,” sambungnya.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Bambang Sadono mengatakan eksistensi konkrit DPD memang diperlukan.

“Jadi misalnya membela status tanah, membela nelayan yang lahannya diuruk, saya tidak melihat anggota DPR turun. Saya setuju bahwa kita tidak boleh menunggu sampai regulasinya bagus. Kalau regulasinya bagus, tapi orangnya malas tetap sama saja,” ujarnya.

Bambang mengaku pihaknya tetap membutuhkan amandemen untuk pembeda. Kalau perubahan hanya melalui Mahkamah Konstitusi, itu hanya menyesuaikan antara undang-undang yang tidak cocok dengan konstitusi. Tetapi konstitusinya tidak berubah.

“Jadi itu tidak mungkin akan memberikan kewenangan legislasi kepada DPD sampai ikut memutus terakhir. Karena konstitusinya memang bunyinya seperti itu. Paling mentok ikut membahas sampai tingkat dua. Tidak bisa sampai tingkat keputusan,” pungkasnya. (mg1/mg2/mg6/mg8/aya)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia