Senin, 17 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Klaten
Demo Honorer K2

Pemkab Janji Sampaikan ke Pusat

26 September 2018, 21: 25: 59 WIB | editor : Perdana

ASPIRASI: Audensi Pemkab Klaten dengan perwakilan tenaga honorer K2.

ASPIRASI: Audensi Pemkab Klaten dengan perwakilan tenaga honorer K2. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

GERAKAN aksi damai ribuan guru tenaga honorer K2 diakomodasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Melalui audiensi di ruang rapat B2 Setda Klaten, kemarin (25/9). Terdapat 26 perwakilan tenaga honorer yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi. Didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Surti Hartini dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sri Nugroho.

”Terkait penolakan dibukanya formasi umum, terutama untuk tenaga guru, itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Tapi prinsipnya kami siap memfasilitasi. Akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Karena kewenangan untuk menentukan formasi itu mereka,” jelas Jaka Sawaldi kepada Jawa Pos Radar Solo.

Terkit tenaga honorer K2 yang lulus ujian CPNS 2013, tetapi belum diangkat PNS, pihaknya siap melakukan pendampingan. Mengingat yang tergugat BKN Regional I Jogja. Namun pemkab tidak bisa mengusulkan formasi bagi 296 orang itu jika tidak memiliki dasar berupa surat rekomendasi dari BKN Regional 1 Jogja.

”Bukannya berarti kami cuci tangan, tapi kami akan sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Kan lucu jika kami mengusulkan formasi khusus untuk 296 ke pemerintah pusat, tetapi tidak memiliki dasar hukumnya,” urai Jaka.

Terkait nasib tenaga honorer K2 lainnya, Jaka mengingatkan akan janjinya dulu. Saat mereka melamar dulu, sudah paham jika hanya menjadi wiyata bakti (WB). Artinya, mereka memiliki ilmu dan mendermakan kepada murid-muridnya dengan mengabdi puluhan tahun.

”Tapi semakin lama mereka menuntut diangkat jadi PNS. Ini kan bertolak belakang dengan tujuan awal saat dulu melamar. Dilihat dulu aksi mereka karena bentuk kekecewaan atau memang sudah tidak mau mengabdi lagi,” ujar Jaka.

Plt Kepala Disdik Klaten, Sri Nugroho mengatakan, pihaknya optimistis guru honorer tidak akan melakukan aksi mogok kerja. ”Kami akan saling berkoordinasi saja. Kalau bisa dilakukan, mungkin teman-teman dapat menyikapi dengan baik. Sebagai leadership di disdik, jika bisa melakukan yang terbaik, pasti mereka tidak akan mogok kerja,” bebernya.

Sementara itu ancaman mogok kerja bisa membuat 706 SD dan 65 SMP di Klaten lumpuh total. Mengingat kebutuhan guru kelas di SD dan SMP yang mencapai 3.500 orang ditutupi dengan kehadiran tenaga honorer K2 sebanyak 1.190 orang tersebut. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia