Kamis, 12 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Takut Dicoret, Caleg Akhirnya Lengkapi LADK

29 September 2018, 12: 50: 59 WIB | editor : Perdana

Takut Dicoret, Caleg Akhirnya Lengkapi LADK

SOLO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta memastikan laporan awal dana kampanye (LADK) seluruh calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu 2019 telah beres. Data tersebut nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk mengawasi alokasi dana yang dikeluarkan selama masa kampanye mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.

Komisioner KPU Surakarta Nurul Sutarti mengatakan, semua peserta Pemilu 2019 telah mengumpulkan LADK. Caleg dari 14 parpol telah mengumpulkan data tersebut sejak 23 September lalu dan telah melewati perbaikan saat ada data yang belum lengkap seperti NPWP dan lainnya. 

“Jadi caleg mengirim data tersebut ke parpol baru kemudian masuk ke KPU. Semuanya sudah aman,” kata Nurul pada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (29/9).

LADK tersebut bertujuan untuk memisahkan rekening pribadi dengan rekening yang digunakan untuk pemilu. Selanjutnya monitoring dilakukan bila ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti sumbangan yang nilainya di atas ketentuan. 

“Sebenarnya tidak ada batasan tentang seberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk kampanye. Yang diatur itu malah soal batasan pemberian sumbangan oleh perorangan maksimal hanya Rp 2,5 miliar dan Rp 25 miliar bagi badan usaha non pemerintah (BUNP),” jelas Nurul. 

LADK tersebut kini telah diumumkan secara terbuka dan bisa diakses di website KPU Solo. Keterangan tersebut juga dipajang di papan pengumuman KPU setempat. Tak lupa, tembusan LADK itu juga dilampirkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo. “Jika lebih wajib dilaporkan ke KPU. Dan uangnya nanti wajib dikembalikan ke kas negara,” beber dia. 

Anggota Bawaslu Kota Solo Poppy Kusuma menambahkan, pengawasan dana kampanye tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mendeteksi ada atau tidaknya pelanggaran selama masa kampanye khususnya mengenai hal-hal seperti politik uang dan lainnya. 

“Laporan rekening dana kampanye, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dana sumbangan kampanye, dan seterusnya itu wajib diberitahukan pada KPU dan ditembuskan ke kami. Tujuannya agar bisa diawasi dan mencegah money politic,” tandasnya. 

Terkait akun resmi media sosial untuk pampanye, sambung Poppy, sejumlah parpol sudah mengirimkan tembusan ke pihaknya terkait penggunaan media masa untuk masa kampanye. 

“Maksimal 10 medsos. Beberapa parpol ada yang belum mengirimkan tembusan. Pengawasan ini berlaku sama untuk giat kampanye lainnya, makanya kami meminta seluruh kegiatan kampanye harus diinfokan dan mengantongi izin dari kepolisian. Jika tidak artinya tidak sah dan bisa dihentikan. Pengawasan ini melekat dari 23 September 2018 sampai 17 April 2019 nanti,” beber Poppy. (ves/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia