Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Pajak UMKM Turun, Jumlah Wajib Pajak Meningkat

05 Oktober 2018, 14: 50: 59 WIB | editor : Perdana

DORONG KESADARAN MASYARAKAT: Proses pembuatan batik cetak di salah satu usaha mikro kecil menengan di Desa Kenep, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo.

DORONG KESADARAN MASYARAKAT: Proses pembuatan batik cetak di salah satu usaha mikro kecil menengan di Desa Kenep, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Penurunan besaran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan jumlah wajib pajak (WP). Sebagai catatan, besaran pajak turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, Rida Handanu menjelaskan, ada perbedaan signifikan dengan jumlah pajak di 2017.

Memang di tahun 2018 ini, ada penurunan yang cukup signifikan. ”Namun penurunan ini kan berkaitan dengan aturan dari pemerintah pusat sendiri,” kata Rida kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (4/10).

Di 2017, jumlah UMKM, baik pribadi nonkaryawan dan badan sebanyak 4.317 WP. Sedangkan total pajak yang terbayar dari kelompok tersebut Rp 186,2 miliar. Nah, tahun ini, jumlah WP dari kalangan ini mengalami peningkatan menjadi 4.693 WP. Baik orang pribadi maupun badan. Untuk besarannya hingga Oktober yang sudah masuk Rp 196,5 miliar.

”Ada kenaikan sebesar 8,7 persen untuk jumlah WP-nya. Sedangkan untuk besaran pajak yang masuk naik 5,5 persen,” tandas Rida.

Meskipun ada peningkatan, namun jumlah ini belum sesuai yang diharapkan. Apalagi kenaikannya tak terlalu signifikan. Meskipun tujuan utama penurunan besaran pajak UMKM ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perpajakan.

”Karena itu kami pelan-pelan mengajak masyarakat. Tentunya kami juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Surakarta yang menunda pengenaan pajak bagi pelaku UMKM baru,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo meminta UMKM yang baru memulai usaha, jangan langsung dibebani pajak. Sebab UMKM sebatas memiliki inovasi dan kreativitas. Tanpa disokong modal memadai.

”Sangat bagus kalau UMKM mendapat pinjaman dana tanpa agunan dengan bunga yang rendah. Saya yakin kalau ada bantuan dana, mereka pasti bisa mengangsur,” terangnya.

Kondisi ini berpotensi membuat UMKM jaubh lebih berkembang. Minimal hingga lima tahun dulu berjalan. Setelah itu baru bisa dikenai pajak UMKM. ”Kalau di awal usaha mereka sudah kena pajak, pasti tidak mampu. Kalau hanya 0,5 persen, kenapa tidak dibebaskan terlebih dahulu. Jangan dipaksa bayar pajak dulu kalau usahanya belum berdiri kukuh,” lanjutnya. (vit/fer)

(rs/vit/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia