Selasa, 18 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Kesadaran Pemilih Akan Politik Uang Masih Rendah

05 Oktober 2018, 20: 45: 59 WIB | editor : Perdana

Kesadaran Pemilih Akan Politik Uang Masih Rendah

SOLO – Kesadaran pemilih untuk melaporkan adanya politik uang dalam pesta demokrasi masih rendah. Selama ini, yang menjadi pelapor hanya dari pihak lawan politik. 

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta Muh. Muttaqin menuturkan, hukuman bagi pelaku politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Serta UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pasal 187 poin A hingga D disebutkan pihak yang terlibat politik uang bisa dijerat paling singkat tiga tahun dan maksimal enam tahun. 

“Tidak hanya itu, pemberi bisa dikenai sanksi denda hingga Rp 200 juta sampai Rp 1 milliar. Dan bagi caleg (calon legislatif, Red) maupun paslon (pasangan calon, Red) bisa dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan menjadi peserta pemilu,”  kata Muttaqin.

Bukan hanya itu, si penerima politik uang bisa dijerat dengan hukuman serupa. Hal tersebut diyakini Bawaslu menjadi penyebab pemilih enggan melapor ketika mendapati praktik politik uang.

“Wong mereka nompo mosok laporan (juga ikut menerima uang masak laporan, Red). Sama saja memasukkan dirinya ke dalam penjara. Kecuali yang laporan lawan politiknya,” terangnya.

Selain itu, pembuktikan terhadap money politics juga cukup sulit dari sisi bukti formil maupun materiil. Di sisi lain, Bawaslu sangat mengharapkan peran serta masyarakat ikut melakukan pengawasan praktik politik uang.

“Kalau tahu ada indikasi money politics segera laporan. Nanti terbukti atau tidak, urusan penyelidikan kita. Kalau ada bukti fisik dan dokumentasi malah lebih baik. Karena kalau menunggu temuan dari kita sendiri, saya rasa sangat sulit,” bebernya.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut, Bawaslu, Panitia Pengawas Kecamatanan (Panwascam), hingga Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) kelurahan gencar melakukan sosialisasi.

Terkait bentuk money politics, Muttaqin menyebut sangat beragam. Seperti sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal.

“Bisa penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpatisan bagi partai poltik tertentu,” ungkap dia.

Bagaimana potensi politik uang di Kota Bengawan? Muttaqin menegaskan pasti ada. Sayangnya, lagi-lagi sulit terungkap. “Ya itu tadi, karena masyarakat yang menerima takut dipenjara. Jadi memilih diam kalau menerima,” terang dia.

Selain fokus mengawasi politik uang, Bawaslu mengantisipasi potensi praktik kampanye yang melanggar aturan. Di antaranya memanfaatkan white area seperti tempat ibadah dan sebagainya.

Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Surakarta Poppy Kusuma mengatakan, selain mengharapkan peran aktif masyarakat dalam mengungkap praktik money politics, pihaknya juga menganalisa laporan awal dan akhir kegiatan kampanye peserta pemilu.

“Mereka (peserta pemilu, Red) wajib melaporkan dana yang keluar dan kita cocokan dengan dana masuk. Dari situ bisa terlihat apakah ada dugaan money politics atau tidak,” ujarnya. (atn/wa)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia