Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Kunker DPRD Sukoharjo Fokus ke Permasalah NPWP dan Pengelolaan Limbah

15 Oktober 2018, 22: 20: 59 WIB | editor : Perdana

Kunker DPRD Sukoharjo Fokus ke Permasalah NPWP dan Pengelolaan Limbah

SUKOHARJO – Kunjungan Komisi II dan III DPRD Sukoharjo ke beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) menghasilkan beberapa fokus. Hal tersebut terkait dengan pengusaha yang wajib memiliki NPWP wilayah setempat dan sistem pengolahan limbah. 

Lokasi yang dikunjungi Komisi II dan III yakni DPRD Kota Medan, DPRD Deli Serdang, dan DPRD Kabupaten Langkat. Dari tiga tujuan tersebut banyak hal yang dibahas berkaitan dengan PAD, Pasar, Pengolahan Limbah, Pajak, dan lain sebagainya. Kunjungan dilakukan mulai tanggal 8 – 12 Oktober kemarin. 

Dari berbagai hal tersebut ada dua fokus yang menjadi perhatian yakni pengusaha yang wajib memiliki NPWP wilayah setempat dan sistem pengolahan limbah. ”Dua hal itu menarik dan bisa kita terapkan,” papar anggota DPRD Sukoharjo Jaka Wuryanta. 

Dia mengatakan, bila para pengusaha berNPWP Sukoharjo tentu akan berpengaruh ke APBD. Jika mereka memiliki NPWP Sukoharjo tentu bagi hasil pajak akan masuk ke APBD Sukoharjo lebih besar. Selama ini, para pengusaha hanya mendirikan pabrik di Sukoharjo namun Kantornya di Jakarta, NPWP mereka masuk Jakarta. 

Maka, bila pada bagian perizinan nanti ditambahkan para pengusaha ini wajib berNPWP Sukoharjo akan lebih baik. Dia menjelaskan, pajak ini berhubungan dengan KPP Pratama. Namun, bila pengusahanya berNPWP Sukoharjo bagi hasil akan bisa lebih besar untuk Sukoharjo. Bukan masuk ke Jakarta atau wilayah lain pajaknya. 

”Kalau di DPRD Deli Serdang kemarin kawasan Industrinya cukup berkembang. PAD juga tinggi. Nanti akan kita komunikasikan lebih intensif terkait hal ini. Mulai proses sampai pada substansinya kita detailkan,” papar dia. 

Sementara itu, berkaitan dengan bahasan limbah dari hasil kunjungan tersebut didapati ada keuntungan dari pengolahan limbah batu bara. Selama ini Industri di Sukoharjo membuang limbah batu bara ke luar daerah seperti Cilacap dan lain sebagainya. Padahal, bila Pemkab Sukoharjo mau membangun pengolahan limbah akan lebih efektif. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar ke luar daerah. 

”Kalau limbah diolah di Sukoharjo keuntungan perusahaan makin besar dan CSR ke masyarakat akan lebih besar. Nilai yang bisa diambil masyarakat lebih besar. Produk dari hasil pengolahan limbah batu bara dapat digunakan untuk material membangun MCK, Rumah dan fasiltias lainnya membantu warga sendiri,” kata Jaka. (yan

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia