Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Mantan Camat Baki Dituntut 4,5 Tahun

18 Oktober 2018, 16: 54: 51 WIB | editor : Perdana

USUT TUNTAS: Taufik Hidayat (duduk kiri, Red) diperiksa polisi setelah terjaring OTT anggota Ditreskrimsus Polda Jateng.

USUT TUNTAS: Taufik Hidayat (duduk kiri, Red) diperiksa polisi setelah terjaring OTT anggota Ditreskrimsus Polda Jateng.

Share this      

SUKOHARJO – Mantan Camat Baki Taufik Hidayat dituntut hukuman penjara 4,5 tahun dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng. 

Terdakwa juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo Tatang Agus mengatakan, saat sidang pledoi, Taufik tidak membantah tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). “Seluruh proses persidangan diikuti dengan baik,” ujar Tatang kemarin (17/10). 

Selama ini, lanjut Tatang, terdakwa menjadi tahanan kota. Sedangkan soal nasib Taufik apakah akan dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN), hal tersebut menjadi kewenangan Pemkab Sukoharjo. 

Sekadar informasi, Taufik terkena OTT terkait pungutan liar (pungli) oleh tim Polda Jawa Tengah. Barang bukti uang Rp 20 juta diamankan dari ruangan Taufik. Dia tidak sendiri, ada satu stafnya dan pihak swasta juga ikut diamankan polda. 

Modus OTT tersebut adalah terkait rekomendasi perizinan tower. Satu tower dihargai Rp 20 juta. Padahal, untuk izin rekomendasi seharusnya gratis. Hal ini yang berhasil diendus Rim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng  yang dipimpin Kompol Fadli. 

Tower yang akan didirikan di wilayah Baki sendiri ada empat titik. OTT yang dilakukan ini adalah untuk tower pertama. 

Kasus operasi tangkap tangan terhadap pejabat yang kali pertama di Kota Makmur ini mendapat apresiasi dari  Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sukoharjo. Pasca OTT tersebut, PDPM mengeluarkan lima sikap. 

Lima sikap PDPM itu adalah, mereka mengapresiasi capaian Tim Tipikor Disreskrimsus Polda Jateng mengungkap kasus pungli di Sukoharjo. Kedua, adanya praktik pungli ini menciderai sistem tata kelola pemerintahan yang baik di Sukoharjo. 

Ketiga, atas temuan ini patut diduga terjadi pula dalam praktik pengurusan perizinan lainnya. Keempat, kesadaran masyarakat diperlukan dalam menolak transaksi praktik pungli dalam pengurusan perizinan. (yan/wa

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia