Senin, 19 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

Optimistis Pajak Air Tanah Tercapai

Kamis, 18 Oct 2018 20:29 | editor : Fery Ardy Susanto

Truk bermuatan galon air mineral, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi salah satu sasaran kenaikan pajak air tanah berlaku sejak September 2018.

Truk bermuatan galon air mineral, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi salah satu sasaran kenaikan pajak air tanah berlaku sejak September 2018. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten optimistis target pendapatan dari sektor pajak air tanah dapat tercapai. Tahun ini pajak air tanah naik menjadi Rp 1,3 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,2 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas BPKD Klaten, Muh. Himawan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 54 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah. Adanya perubahan regulasi ini membuat BPKD optimistis target pendapatan tercapai.

”Dulu ketika mendapatkan limpahan dari provinsi pada 2011, pendapatan pajaknya hanya Rp 400 juta saja. Bahkan untuk industri besar dalam pemakaian air tanah hanya ditarik Rp 13 juta saja. Jumlah ini sangat kecil. Sehingga perlu ada penyesuaian. Termasuk tahun ini ada perubahan harga dasar pajak air,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Solo.

Perubahan regulasi tersebut membuat Pemkab Klaten melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Perbup Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.

”Perubahan harga dasar air sudah mulai diberlakukan untuk penggunaan Agustus dengan penarikan September. Jika melihat perubahan ini kami optimistis mencapai target Rp 1,3 miliar. Apalagi saat ini posisinya sudah 70 persen dengan perolehan pendapatan pajak sekitar Rp 920  juta,” urai Himawan.

Atas perubahan harga dasar air dalam penggunaan air tanah, BPKD telah melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak. Termasuk memberikan dokumen Pergub yang mengaturnya. Serta Perbup menjadi turunnya.

”Untuk potensi penggunaan air tanah di Klaten ada sekitar 100 wajib pajak (WP). Tetapi nanti akan dilakukan pendataan ulang lagi. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan kinerja. Termasuk BPKD. Melalui optimalisasi potensi pendapatan yang belum dikelola secara maksimal.

”Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur dalam membaiknya kinerja. Jadi saya minta BPKD terus melakukan inovasi agar PAD yang didapat daerah terus meningkat. Saya yakin masih banyak potensi yang belum optimal. Koordinasi dengan lintas OPD harus terus dilakukan,” ungkapnya. (ren/oh/fer)

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia