Sabtu, 17 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Boyolali

31 Pejabat Eselon Dilantik, Kekosongan Jabatan Mulai Terisi

Jumat, 19 Oct 2018 19:55 | editor : Perdana

AMANAH: Pengambilan sumpah jabatan di Kantor Dinas Bupati Boyolali.

AMANAH: Pengambilan sumpah jabatan di Kantor Dinas Bupati Boyolali. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

BOYOLALI – Kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Boyolali mulai diisi. Sekitar 31 pejabat eselon dilantik untuk mengisi kekosongan tersebut. Pelantikan berlangsung di Ruang Merbabu, Kantor Dinas Bupati Boyolali, Kamis (18/10).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat. Berdasarkan keputusan Bupati Boyolali Nomor 821.2/0585 tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018. Dari 31 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik, 30 pejabat dari Eselon IV. Sedangkan sisanya pejabat Eselon III.

Said meminta pejabat yang dilantik ini untuk segera beradaptasi di tempat kerjanya yang baru. Sekaligus menjalin koordinasi dan menghilangkan ego sektoral. Pelantikan ini sebagai salah satu langkah mengisi posisi dan jabatan yang kosong. Dimana pun bertugas, Wabup Said selalu berpesan agar tulus dan ikhlas demi kemajuan Kabupaten Boyolali.

”Tetap jaga loyalitas, integritas, dan disiplin. Serta jalin komunikasi yang baik dalam ruang lingkup tugas baru. Segala sesuatu mampu diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” pesan Said dalam sambutannya.

Salah seorang pejabat yang dilantik yakni Riniatun Christ Ida. Dilantik jadi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Boyolali. ”Semoga bisa menjalankan tugas. Segera melaksanakan pekerjaan di tempat yang baru. Lebih semangat lagi, lebih sukses,” ungkap perempuan yang pernah menjabat Kepala Seksi Usaha Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Boyolali itu.

Terpisah, enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mulai dibahas dalam sidang paripurna di gedung DPRD Boyolali, Kamis (18/10). Tiga ranperda dari bupati dan tiga ranperda merupakan inisiatif legislatif. Telah diserahkan dan disetujui bersama.

Tiga ranperda dari Bupati Boyolali, yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lalu Ranperda tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

Sedangkan tiga ranperda inisiatif legislatif yakni Ranperda tentang Penanggulanggan Kemiskinan, Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Ranperda tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

Bupati Boyolali, Seno Samodro dalam sambutan yang dibacakan Said Hidayat menyampaikan, Ranperda tentang Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari retribusi mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Pemberian izin ini untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kepada orang atau badan. Menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan karena pemanfaatan ruang dan penggunaan sumberdaya alam. ”Pemanfaatan barang, prasarana, sarana atau fasilitas umum juga harus dikendalikan melalui pemberian izin,” beber Said.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Boyolali, Lambang Sarosa menambahkan, tiga ranperda inisiatif legislatif ini untuk mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi kebijakan pemerintah. ”Ranperda ini diharapkan menjadikan acuan bagi pihak terkait dalam penyelenggraan khususnya penerangan jalan umum,” bebernya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia