Jumat, 19 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Solo

6 Tahun Tinggal di Rusunawa, Warga Diminta Gantian

25 November 2018, 10: 50: 59 WIB | editor : Perdana

KADUNG BETAH: Pembatasan lama tinggal segera diterapkan di Rusunawa Jurug, Begalon I, Begalon II, dan Kerkov

KADUNG BETAH: Pembatasan lama tinggal segera diterapkan di Rusunawa Jurug, Begalon I, Begalon II, dan Kerkov (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Pemkot memang memberi kesempatan warga yang tidak memiliki tempat tinggal untuk menempati rumah susun sewa sederhana sewa (Rusunawa). Namun, bukan berarti selamanya. Setelah enam tahun, mereka diminta pindah.

Kebijakan tersebut  dibuat untuk membatasi masa huni seluruh rusunawa yang dikelola pemkot. Pemkot menggunakan dasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai instrumen pengatur batasan periode tersebut.

Masing-masing penghuni rusunawa hanya berkesempatan mendiami hunian murah nan nyaman itu maksimal enam tahun. Sebab mereka hanya diizinkan memperpanjang sewa kamar rusunawa hingga lima tahun, terhitung sejak selesainya tahun pertama masa huni rusunawa.

“Jadi terhitung sejak 2021, seluruh penghuni rusunawa yang beroperasi sebelum 2016 harus pindah ke tempat lain. Sebab masa tinggal mereka sudah habis. Setelah itu kami akan menggantikan mereka dengan penghuni baru,” terang Kepala UPT Rumah Sewa Disperum KKP Toto Jayanto, Sabtu (24/11).

Rusunawa Semanggi, Begalon I, Begalon II, Jurug dan Kerkov merupakan sasaran pertama kebijakan tersebut. Sebab, rumah susun itu sudah beroperasi sejak Perwali Nomor 5 Tahun 2016 diberlakukan. Pemkot justru ingin mengembalikan fungsi rusunawa sebagai hunian sementara bagi warganya

“Rusunawa Mojosongo baru beroperasi 2018. Otomatis penghuninya bisa tinggal di sana maksimal sampai 2023. Penyediaan rusunawa sejak awal sudah diperuntukkan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang belum memiliki tempat tinggal. Kalau masa huni tidak dibatasi, nanti penghuni terlalu nyaman. Mereka enggan pindah dari rusunawa, meskipun secara ekonomi sudah relatif lebih mampu,”imbuhnya.

Toto menambahkan, konsep rusunawa itu adalah waktu jeda persiapan memiliki rumah. Menurutnya, mengelola rusunawa juga mengelola perilaku penghuninya. Biaya sewa sengaja diminimalkan, agar penghuni menyisihkan sebagian penghasilan untuk mencari rumah pribadi. Minimal untuk uang muka perumahan.

 Jika pembatasan tinggal ini tidak diindahkan, maka pemkot siap bertindak tegas. Pemkot juga siap menggandeng paguyuban-paguyuban warga rusunawa.

Anggota paguyuban diminta memantau perkembangan ekonomi sesama penghuni, serta menginformasikan kepada Pemkot jika ada penghuni yang sudah berkecukupan.

“Jika memang ada penghuni yang dianggap sudah berkecukupan, kami persilakan untuk mencari hunian pengganti. Meskipun batas masa huni belum selesai,” kata Toto.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo juga menandaskan, tinggal di rusunawa merupakan batu loncatan semata. “Setelah itu warga harus memiliki cita-cita memiliki rumah sendiri. Jangan sampai di situ terus. Minimal anaknya bisa punya rumah sendiri dan mereka bisa tinggal bersama,” kata dia.

Rusunawa telah menjadi salah satu strategi pemkot dalam penyediaan rumah layak huni bagi warganya. Terbatasnya lahan di Kota Solo membuat bangunan bertingkat itu efektif sebagai alternatif hunian, terutama bagi MBR.

Sejak 2010, pemkot sudah mengelola tujuh rusunawa. Yakni Rusunawa Semanggi, Begalon I, Begalon II, Jurug, Kerkov, Mojosongo A dan Mojosongo B. Sebanyak dua rusunawa lain juga tengah didirikan di Mojosongo, atas bantuan Kemenpupera. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia