Jumat, 06 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo
Sanksi Hukum Bagi Pembuang Sampah

Dari 60 Pelanggar,Hanya Tiga Diproses Hukum

08 Desember 2018, 15: 05: 59 WIB | editor : Perdana

Dari 60 Pelanggar,Hanya Tiga Diproses Hukum

Dalam beberapa pekan terakhir, Satpol PP Kota Surakarta telah menindak tegas oknum pembuang sampah di sungai. Bahkan di antaranya sudah yang diproses hukum terkait kasus tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat makin serius dalam menangani isu lingkungan, khususnya masalah sampah. Lantas seberapa efektif kebijakan ini?

Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, sedikitnya 60 pelanggaran pembuangan sampah ke sungai terjadi di sepanjang tahun 2018. Namun baru sejumlah pelanggaran dalam beberapa bulan terakhir yang ditanggapi dengan serius dengan pelaporan pada pihak berwajib.

“Sejak awal 2018, Satpol PP selalu melakukan operasi ke lokasi yang kerap dijadikan lokasi membuang sampah ke sungai. Hingga November 2018, terdapat 60 pelanggar yang kami tangkap. Awalnya, pelanggar tersebut kami bina dan membuat surat bermaterai agar tidak mengulang perbuatannya,” ungkap Kabid Penegakan Perda Satpol PP Surakarta, Mardiono Joko Setiawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/12).

Pembinaan dan peringatan awal diberikan pada mereka yang melakukan pelanggaran dalam skala kecil. Namun jika pelanggaran dianggap besar, Satpol PP tak akan segan untuk langsung menegur keras bahkan disusul dengan sanksi tegas seperti pada beberapa oknum pelanggar dalam beberapa pekan terakhir. 

“Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, warga dilarang membuang sampah ke sungai. Jika tertangkap hukuman pidananya berupa kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta,” beber Joko.

Joko mengaku dalam bulan terakhir sudah empat kali pihaknya melakukan operasi. Kegiatan tersebut dilakukan mulai pukul 00.00-06.00 WIB. Menyesuaikan dengan waktu yang dipilih para oknum pembuang sampah belakangan ini, yakni pada tengah malam hingga dini hari. 

“Operasi dilakukan saat tengah malam. November ini kami menangkap sekitar tujuh orang di berbagai titik, seperti Jembatan Jurug, Jembatan Mojo, Jembatan Tirtonadi serta Jembatan Dr Oen Mojosongo. Kami sudah sering mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan sungai. Namun masih banyak warga yang belum sadar,” beber Joko. 

Kendati demikian, persoalan sampah tidak bisa tuntas hanya dengan satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak. Dukungan dari OPD lain juga perlu dilakukan sambil meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga sungai dari sampah. Oleh sebab itu, program pengkaderan masyarakat dimulai dengan memilih Kader Siaga Trantib (KST) di setiap kelurahan. 

“Adanya perda dan sanksi terhadap pembuang sampah ke sungai masih sering dilanggar. Makanya kami membina warga yang ada di suatu kelurahan,” ujarnya. 

Kader-kader itu diberikan pengetahuan dan pembinaan agar bisa melakukan tindakan preventif, sebelum pihak berwenang datang. Jika salah satu kelurahan sudah sadar terhadap kebersihan sungai, maka pola pencemaran sungai akan lebih mudah terlihat. Yang jelas persoalan sampah itu harus jadi perhatian semua pihak.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Pompi Wahyudi mengatakan, pihaknya telah membentuk Tim Saberling pada 2017 lalu. Fungsinya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Karena itu, setiap ada permasalahan lingkungan dalam suatu wilayah tim ini selalu diandalkan mulai dari penanganan pertama hingga assessment untuk dilaporkan ke pihak berwenang.

“Tugasnya macam-macam. Misal ada permasalahan sampah di wilayah, ada jalan berlubang, termasuk giat membersihkan sampah atau memastikan aliran sungai tetap asri,” jelas dia.

Menurut dia, penyadaran masyarakat itu penting. Sebab jika tindakan tegas yang dipilih semua itu harus melewati pembangunan kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang peduli akan kebersihan sungai. Dan bagi banyak orang, cara ini dianggap jauh lebih efektif. 

“Selain kader-kader lingkungan, saya kira penting juga pemberian CCTV di sejumlah lokasi yang dianggap rawan dipakai orang untuk melempar sampah ke dalam sungai. Paling tidak ini perlu sampai seluruh sistemnya lengkap seperti di kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, di mana membuang sampah sembarangan bisa langsung dikenakan denda,” hemat Pompi.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup se eks Karesidenan Surakarta tiga bulan sekali menggelar rapat koordinasi dan pemetaan masalah. Termasuk penanganan komprehensif soal permasalahan sampah di aliran sungai dan dampak pencemarannya. Koordinasi ini diperlukan mengingat penanganan masalah tersebut tak bisa dilakukan secara kewilayahan namun harus dilakukan bersama secara menyeluruh. 

“Intinya, penanganan permasalahan sungai tak bisa diselesaikan di tingkat pemerintahan saja. Namun juga harus melibatkan kesediaan masyarakat untuk terus berpartisipasi dan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan,” jelas Pompi. 

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS-BS, Nova Dorma Sirait melihat bahwa masalah sungai menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, aturan yang memberikan sanksi pelanggar pembuang sampah ke sungai harus digalakkan. Efeknya, sampah berkurang, aliran sungai lancar, dan banjir bisa berkurang. 

“Masyarakat harus sadar, percuma jika pemkab membuat aturan namun masih tetap dilanggar. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk selalu mengubah paradigma dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keutamaan menjaga sungai dari sampah. Sehingga banjir yang kerap terjadi saat hujan deras, dapat berkurang,” ujar dia. (ves/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia