alexametrics
Rabu, 25 Nov 2020
radarsolo
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

Kewenangan DPD Masih Jadi Sorotan Akademisi

10 Desember 2018, 13: 34: 21 WIB | editor : Perdana

Kewenangan DPD Masih Jadi Sorotan Akademisi

SOLO -Membahas soal kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seolah tidak pernah ada habisnya. Baru-baru ini, tepatnya pada Agustus lalu, isu ini direspon secara politik dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI). Dalam sidang paripurna tersebut, MPR membentuk dua panitia ad hoc. Panitia ad hoc pertama membahas tentang haluan negara dan panitia ad hoc kedua khusus membidangi rekomendasi. Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’aruf Cahyono mengatakan rekomendasi yang telah memadai bisa menjadi keputusan politik.

“Kalau di tataran konstitusi, pastilah perubahan undang-undang dasar. Terkait tiga hal, penataan sistem tata negara, konstitusi, dan pelaksanaannya. Sebelumnya, pada 2014, Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014 merekomendasi secara langsung dan eksplisit bahwa DPD perlu ditata. Tidak tanggung-tanggung, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Nomor 42 Tahun 2014 juncto Nomor 2 Tahun 2018 melahirkan undang-undang hasil revisi yang di dalamnya ada tugas-tugas MPR,” beber Ma’aruf, kemarin dalam seminar nasional Pusdemtanas LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) yang bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi periode tersebut yang masih dalam tataran kajian. Lanjut Ma’aruf, muncul badan pengkajian yang kemudian ditambah lagi menjadi lembaga pengkajian. Beranggotakan 60 orang terdiri dari pakar, akademisi, dan praktisi. Para intelektual itu berkumpul dan masih berkiprah sampai sekarang.

Jauh sebelum itu, pada periode 2009-2014, pernah muncul pembentukan tim kerja kajian tata negara. Beranggotakan para anggota partai politik dan anggota DPD sejumlah 45 orang. Saat itu juga membahas tentang penataan sistem tata negara yang antara lain adalah terkait kewenangan DPD ke depan.

“Tentu dengan sejumlah wacana yang berkembang dari saat itu sampai hari ini terkait peran yang dirasakan oleh pemangku kepentingan yang belum maksimal dalam mengkontribusikan lembaga kepada bangsa dan negara,” sambung Ma’aruf.

Ma’aruf mengungkapkan tahun ini pihaknya merespon Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ini dilakukan lantaran pihaknya diberi tugas baru untuk monitoring dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

“DPD saat ini berada di dua domain. Pertama, domain kebijakan daerah atau legislasi. Kedua, domain kebijakan pusat. Ini menarik karena kalau kita lihat, wewenang dan tugas lembaga negara tidak ada yang seperti itu,” jelasnya.

Ma’aruf merekomendasikan perlu adanya kehendak politik yang diketok palu agar mendapat gambaran jelas arah DPD. Apakah perlu dilakukan perubahan atau pemantapan tugas konstitusional yang kemudian diperkuat dengan implementasi yang lebih multidimensi dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat daerah yang diwakili.

Dekan Fakultas Hukum UNS, Supanto menambahkan selama ini masyarakat jarang mengenali anggota DPD yang mewakili daerahnya. Sehingga masyarakat sulit menyampaikan aspirasi kebutuhannya.

“Sebenarnya anggota DPD ini hanya tinggal datang ke kampus, akan mudah menemui mahasiswa dari berbagai daerah. Di Jawa Tengah, misalnya. Banyak keluarga mahasiswa dari berbagai daerah yang bisa menyampaikan keluh kesahnya. Harapan kami, kelembagaan negara semakin kuat, sebagai tata organisasi, manajemen bernegara berjalan baik, hasil akhirnya menyejahterakan dan melindungi masyarakat. Tujuan negara bisa terealisasi,” tandasnya.

Dalam seminar tersebut, hadir berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Antara lain, pakar hukum tata negara Fakultas Hukum UNS Sunny Ummul Firdaus, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR Yana Indrawan, Kepala Bagian Pengolahan Data Kajian Setjen MPR Tommy Andana, dan dosen Fakultas Hukum UNS lainnya. (aya)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP