Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Dugaan Kasus Money Politik Wewenang Polisi 

12 Desember 2018, 16: 11: 16 WIB | editor : Perdana

CEK LAPANGAN: Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya bersama Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi di Desa Gentan. 

CEK LAPANGAN: Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya bersama Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi di Desa Gentan.  (RYANTONO P.S./RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Penyelesaian dugaan kasus money politik yang diduga terjadi adalah wewenang kepolisian. Sebab, persoalan tersebut tidak diatur dalam regulasi Pilkades. Namun, berbagai persoalan yang ada diharapkan diselesaikan di tingkat desa. 

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sukoharjo Setyo Aji Nugroho mengatakan, dia mengatakan, pelaksanaan Pilkades secara umum berjalan lancar dan aman. Pihaknya juga sudah melakukan pantauan langsung di lapangan bersama Muspida Sukoharjo. ”Kita kemarin bersama Bupati dan Muspida ikut turun memantau dan dibagi menjadi dua tim,” papar dia. 

Dia mengatakan, terkait adanya pelaporan isu money politik dan lain sebagainya menjadi ranah dari pihak kepolisian. Dalam regulasi Pilkades tidak ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Namun, apapun persoalan yang ada di desa terkait Pilkades diharapkan bisa diselesaikan ditingkat desa. 

Sukoharjo sendiri sudah menyelesaikan Pilkades di 11 Kecamatan. Ada 125 desa yang menggelar kegiatan tersebut. Rinciannya, Kecamatan Weru ada 10 Desa; Kecamatan Bulu ada 10 Desa; Kecamatan Tawangsari 12 Desa; Kecamatan Nguter ada 15 Desa; Kecamatan Bendosari ada 9 Desa; Kecamatan Polokarto ada 13 Desa; Kecamatan Mojolaban ada 13 Desa; Kecamatan Grogol 13 Desa; Kecamatan Baki 10 Desa; Kecamatan Gatak 13 Desa; Kecamatan Kartasura ada 7 Desa. 

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, sudah melakukan sidak ditiga lokasi pilkades saat pelaksanaan yakni di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Desa Gentan, Kecamatan Baki dan Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura. Hasil pantauan secara langsung terlihat animo masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih cukup tinggi. ”Tingginya kesadaran memilih dipandang bupati sebagai sebuah kedewasaan masyarakat. Sebab mereka dengan menggunakan hak pilih ikut serta dalam menentukan desanya,” jelasnya. 

Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi mengatakan, agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas daerah. Massa pendukung calon kepala desa harus sabar dan tidak boleh berbuat onar. Saling menjaga perasaan dan tidak boleh konvoi kendaraan saat merayakan kemenangan. (yan)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia