Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Raja Solo Digugat, Majelis Hakim Periksa Keraton

14 Desember 2018, 09: 00: 59 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Majelis hakim PN Surakarta didampingi pengacara pihak tergugat dan penggugat memeriksa lingkungan Keraton Surakarta, Kamis (13/12).

Majelis hakim PN Surakarta didampingi pengacara pihak tergugat dan penggugat memeriksa lingkungan Keraton Surakarta, Kamis (13/12). (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Kasus sidang perdata terkait pembubaran Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta pimpinan GKR Wandansari (Koes Moertiyah) dengan tergugat Raja Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi kembali berlanjut. Sidang pemeriksaan setempat ini digelar di area keraton kemarin.

Pantauan Jawa Pos Radar Solo, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim F. Frans Samuel D ini semula dijadwalkan pukul 09.00, namun baru dimulai sekitar pukul 13.00. Usai membuka sidang di depan Kori Kamandungan, majelis hakim dengan didampingi kuasa hukum tergugat maupun penggugat masuk ke dalam lingkup keraton lewat pintu Kori Kamandungan.

Namun awak media tidak diperkenankan untuk ikut masuk meninjau lokasi tersebut. Sekitar 30 menit mereka kembali keluar untuk meninjau Sekretariat Badan Pengelola Keraton Kasunanan Surakarta. Setelah dari lokasi, majelis hakim menyatakan kalau peninjauan tersebut selesai. Sidang sendiri akan dilanjutkan Kamis (3/1) mendatang dengan agenda pembacaan kesimpulan.

Frans mengatakan, digelarnya sidang pemeriksaan setempat di keraton ini ingin mencocokkan semua bukti yang diserahkan ke pengadilan maupun keterangan para saksi oleh kedua belah pihak. Namun untuk hasilnya tidak bisa diungkapkan ke publik saat ini karena masuk dalam pokok gugatan.

“Nanti saja waktu kesimpulan bisa didengar sendiri,” ujar Frans.

Meski kemarin merupakan sidang terbuka. Tidak semua diperbolehkan masuk ke area keraton, termasuk para wartawan. Terkait hal ini Frans punya alasan sendiri.

“Memang ini sidang terbuka, namun yang harus dibedakan, kenapa tadi tidak boleh masuk. Sebab, dari yang punya tempat (keraton) mengatakan kalau lokasi yang akan disidak itu termasuk privat. Jadi kami harus menghormati permintaan tersebut. Terkecuali sidang ini dilaksanakan di PN, semua patuh dengan aturan yang saya buat,” tutur Frans.

Sementara itu kuasa hukum penggugat, Sigit N. Sudibyanto mengatakan, kasus perdata dengan nomor No.271/PJT.G./2017/PN/SKT tersebut berkaitan dengan pembentukan tim asistensi internal revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menonaktifkan Lembaga Dewan Adat yang menyebabkan adik PB XIII dan lima orang kerabat keraton terusir dari keraton.

Atas dasar pengusiran dan pembentukan tim asistensi itulah, lanjut Singgih, GRay Koes Supiyah, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, GRay Koes Moertiyah (GKR Wandansari), GRay Koes Isbandiyah (GKR Retno Dumilah) menggugat raja. Gugatan perdata  ini sendiri masuk ke PN Surakarta Oktober 2017.

Ada dua materi penting dalam gugatan perdata ini yakni terkait diterbitkannya dua surat keputusan (SK) PB XIII tentang pembentukan lembaga badan baru berupa tim asisteni internal revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan menonaktifkan LDA.

“Kami menilai PB XIII sudah tidak mampu berbuat hukum karena sakit stroke. Sesuai Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah tidak cakap alias cacat secara hukum. Namun kenapa masih bisa membuat SK. Jadinya kan aneh,” kata dia.

Sejauh ini, Sigit mengatakan, badan bentukan raja setiap hari tidak pernah ada, baik lembaganya, kegiatannya, maupun orang-orangnya.

“Yang selama ini aktif adalah orang-orang lama, masih menerima tamu hingga untuk penelitian, karena keraton selama ini masih menjadi rujukan untuk penelitian kebudayaan,” jelas Sigit.

Dalam peninjauan kemarin, memang berhasil masuk lewat pintu Kori Kamandungan yang selama ini sudah lama terkunci. Namun tidak bisa masuk ke dalam Sasono Wilopo sebagai pusat sekretariat umum untuk keseluruhan operasional rumah tangga keraton. “Karena terkunci dan juga digembok,” katanya.

"Karena tidak bisa masuk, majelis hakim kemudian meninjau lokasi lain, seperti perpustakaan, Keputren, Sasana Sewaka, kemudian panggung Songgo Buwono, pelataran dan ruangan sektretariat badan pengelola,” lanjut Singgih.

Dijumpai di lokasi yang sama, Kuasa Hukum PB XIII, Ferry Firman Nurwahyu mengklaim antara penggugat dan tergugat sudah sepakat damai dengan membuat akta perdamaian. Pihak penggugat seharusnya mematuhi akta perdamaian.

“ Dari saksi ahli yang kita datangkan dalam sidang sebelumnya akta perdamaian tersebut sah karena sudah ditandatangani semua pihak, dan mengikat semua pihak. Tapi kami tetap mematuhi proses hukum dalam menyelesaikan gugatan perdata ini. Kita akan lihat nanti waktu pembacaan kesimpulan bagaimana endingnya,” pungkas Ferry. (atn/bun)

(rs/atn/fer/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia